Retreat Pejabat, Akankah Membawa Manfaat untuk Rakyat?

TanahRibathMedia.Com—Baru-baru ini jajaran anggota Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Prabowo Subianto‐Gibran Rakabuming Raka mengikuti Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah (Liputan6, 28-10-2024).

Menurut Presiden RI Prabowo Subiyanto diperlukan pembekalan Kabinet Merah Putih selama 3 hari sebelum mulai bekerja. Para pejabat di KMP menyatakan siap bekerja setelah pembekalan (retreat). Harapan Presiden Prabowo Subiyanto setelah menjalani kegiatan retreat para pejabat mampu menyatukan visi dan misi pemerintahan yang akan dipimpin, bahkan dalam membentuk bonding serta team building.

Rakyat berharap besar pada pemerintahan baru ini, dalam menuju perubahan. Kemudahan mengakses pekerjaan, sandang, pangan, papan yang masih menjadi sebuah perjuangan bagi rakyat kecil. Menjadi pelayan bagi rakyat tak cukup menyatukan visi, misi atau tim pejabat yang solid. Tetapi benar-benar mewujudkan janji-janji pasca pelantikan, bahwa negeri ini butuh perubahan besar.

Tetapi, apakah akan terwujud janji-janji pemilu jika sistem demokrasi, kapitalisme, sekularisme masih menjadi pintu perubahan? Rakyat bukan hanya butuh pejabat yang disiplin dan sinergi tapi harus punya visi baru untuk perubahan. Sebuah perubahan yang digadang-gadang mampu membawa kesejahteraan dan harapan rakyat.

Apalagi faktanya KMP dibentuk dengan spirit bagi-bagi kue kekuasaan, bukan integritas dan profesionalitas. Adanya tukar guling jabatan antara parpol (golkar dan Gerindra) menguatkan hal itu. (tirto.id 21-10-2024).

Seharusnya penguasa mengutamakan kepentingan rakyat bukan memudahkan korporasi dengan kebijakan dan regulasi yang merugikan rakyat. Apa yang bisa diharapkan rakyat jika penguasa hanya memperkaya diri, mengambil simpati rakyat untuk mendulang suara, bertindak korupsi, dan sebagainya.

Tugas dan kewajiban penguasa adalah memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat. Namun faktanya pajak semakin mencekik, harga-harga melambung tinggi, subsidi BBM dicabut. Sulitnya mengakses pekerjaan. Apalagi sandang, pangan, papan masih menjadi sebuah perjuangan bagi rakyat kecil. 

Sikap partai yang pragmatis serta berkoalisi apakah mampu memperjuangkan kehidupan rakyat sehingga hak-hak rakyat terpenuhi? Bukankah masing-masing partai memiliki kepentingan? Pastinya pada saat yang sama partai yang diusung oleh rakyat tak mampu memiliki sikap politik yang tegas. Karena sejatinya tujuannya tak lain adalah melanggengkan kekuasaan. Kalau sudah demikian dari tahun ke tahun rakyat gigit jari dengan menelan janji-janji manis kesejahteraan.

Oleh karena itu, jika menginginkan perubahan dan kesejahteraan seharusnyalah rakyat tak berharap pada sistem demokrasi kapitalis sekuler. Karena sistem ini menolak keberadaan Allah sebagai bagian yang memiliki aturan yang mengatur sistem kehidupan manusia (sekuler). Tentu saja semua itu menyalahi fitrah manusia.

Berbeda dengan Islam ketika mengatur pejabat sebagai seorang pemimpin. Tugasnya membantu pelaksanaan tugas khalifah. Bukan taktik balas budi, atau berada dalam barisan koalisi. Mereka dipilih dari orang yang memiliki integritas berkepribadian Islam yang tinggi, punya kapabilitas serta tidak ada konflik kepentingan.

Tugas khalifah menunjuk, mengangkat bahkan memberhentikan para mu'awin dan para wali/gurbernur termasuk para amil. Tentu saja tugas-tugas mereka dipertanggungjawabkan dihadapan Khalifah juga di hadapan Majelis Umat.

Dalam sistem islam, aturan yang diterapkan adalah aturan Allah yang sudah tetap dan mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat maupun rakyat.  

Sabda Rasulullah saw.:

Demikian cara Islam mengatur jabatan. Penerapan aturan Allah akan menjadikan kehidupan sejahtera dan terwujud rahmat bagi seluruh alam. Jabatan harus diamanahkan kepada orang terbaik dengan standar memiliki pemikiran Islam yang luas. Sehingga, ketika tidak menjalankan aturan Allah barang sedetikpun adalah bencana bagi kehidupan rakyat yang dipimpinnya. 

Pendek kata pejabat dalam sistem Islam adalah manusia-manusia terbaik diantara yang terbaik. Tidak mudah tersandera politik yang menjadikannya mudah terpedaya seperti kondisi saat ini. Karena sesungguhnya jabatan yang diembannya kelak akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah Swt. Wallahu'alam Bissawab.