Food Estate, Potret Kegagalan Menyejahterakan Rakyat

TanahRibathMedia.Com—Proyek food estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Jokowi menuai kegagalan. Padahal pembangunan food estate dirancang secara terintegritas. Baik pada wilayah pertanian, perkebunan, peternakan pada suatu kawasan tertentu. Tentu saja dengan harapan mencukupi kebutuhan pangan dan swasembada pangan rakyat sehingga ketahanan pangan nasional terpenuhi (tempo.co, 18-10-2024).

Berbagai proyek food estate ternyata mengalami kegagalan. Hal serupa pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru yakni menggarap proyek  Pengembangan Lahan Gambut (PLG),  juga mengalami kegagalan.

Menurut manajer kampanye dan advokasi Pantau Gambut Wahyu Perdana, sepertinya Jokowi sengaja menjatuhkan diri ke lubang yang sama. Seperti di Kalimantan Tengah program food estate menuai kegagalan. Di samping lahannya yang tidak cocok untuk pertanian, juga buruk cara pengel.olaannya.

PLG  zaman Soeharto, kembali dipaksakan pada ekosistem gambut. Padahal lahan yang sesuai untuk pertanian hanya satu persen. Dengan demikian, pantau gambut mendesak pemerintah agar proyek food estate ini dievaluasi kembali serta proyek food estate dihentikan dan merehabilitasi lahan yang terbengkalai (BBC News Indonesia, 18-10- 2024).

Jika ditilik dari rekam jejak proyek food estate di negeri ini justru belum bisa dikatakan mewujudkan cita-cita ketahanan pangan. Yang ada malah mengancam pangan lokal karena para petani yang tadinya menanam beragam jenis tanaman, hanya boleh menanam yang diprogramkan saja. Belum lagi kerusakan akibat penebangan hutan, kerusakan lingkungan dan bencana yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan tersebut.

Singkatnya ada banyak penyebab kegagalan proyek food estate tersebut antara lain gagalnya hasil panen juga biaya yang cukup besar dipertaruhkan. Sedangkan yang merasakan kerugian yang sangat besar adalah petani dan warga sekitar.

Pada pembangunan food estate, perusahaan swasta didapati melakukan pelanggaran pada aturan penerintah. Hal ini Tempo telah melakukan investigasi di Gunung Mas bersama dengan the Gecko Project, Rainforest Investigations Network of Pulitzer Center dan Internews' Earth Journalism Network.

Inilah faktanya pembangunan dalam kapitalisme bukan untuk kepentingan rakyat, namun untuk kepentingan segelintir oligarki. Tak pelak memunculkan konflik dengan masyarakat setempat. 

Bahkan program yang nyata-nyata tak membuahkan hasil bagi rakyat, masih saja dilanjutkan. Keadaan ini makin menunjukkan bahwa proyek ini untuk kepentingan oligarki yang siap memperoleh banyak keuntungan.

Berbeda dengan ketahanan pangan dalam Islam. Merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara karena bersifat asasi. Oleh karenanya Islam membangun untuk kepentingan rakyat. Dalam pengurusan negara yang memiliki mafhum ra’awiyah (mengurus rakyat), sebagai amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt.

Pembangunan dalam Islam, untuk ketahanan pangan bagi rakyat sangat memperhatikan berbagai aspek antara lain menjaga kelestarian, kestabilan kehidupan sosial dan sebagainya. Bahkan penyediaan bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok rakyat negara mengupayakan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Negara Islam memiliki kemandirian dalam membiayai pembangunan, tidak  bergantung pada swasta atau asing, apalagi membuka kran investasi atau utang luar negeri. Dengan demikian tidak mudah disetir oleh kepentingan mereka. 

Islam menetapkan sumber anggaran yang banyak dan memiliki aturan sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan serta sesuai pemanfaatannya. Karena terdapat  baitulmal yang memiliki berbagai sumber pemasukan. Dengan demikian petani dengan mudah memperoleh bantuan modal ataupun alat-alat produksi yang dibutuhkan dengan harga murah bahkan gratis. Sehingga produktifitas petani meningkat.

Demikianlah cara khilafah mewujudkan ketahanan pangan. Sehingga terwujudlah  kesejahteraan bagi petani bahkan seluruh rakyat. Dengan demikian tak perlu lagi meragukan siatem Islam, karena sesungguhnya rakyat akan sejahtera dalam naungan Khilafah. Wallahu'alam bissawab.