Idealisme Kepemimpinan, Pencitraan atau Pelayanan?

TanahRibathMedia.Com—Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menghargai hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Sigi terbaru menyebut kepuasan publik terhadap Jokowi menjelang akhir masa jabatannya mencapai 75 persen. Mantan Staf Pribadi Mantan Ketua MPR Taufik Kiemas ini tak menyangkal masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena itu Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Penelitian mengungkap ada penurunan dari survei Indikator Politik terhadap Jokowi. Pada Juli 2024, Jokowi mendapatkan angka 82 persen, lalu September 2024 di angka 75 persen. 

Namun, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, sebanyak 30,4 persen responden meyakini pemberantasan korupsi buruk. Sedangkan, sebanyak 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi sangat buruk. "Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk," ujarnya (tempo.co, 4-10-2024).

Hasil penelitian yang menunjukkan kepuasan publik hanyalah pencitraan. Realitanya tidaklan demikian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih berpihak pada oligarki daripada rakyat sendiri. 

Hasil survei, pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Presiden Jokowi baik dan memuaskan, tetapi nyatanya fakta di lapangan, proyek-proyek strategis pembangunan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satunya di IKN. Karena di IKN ini sebenarnya adalah hutan lindung dan paru-paru dunia yang dialih fungsikan menjadi sebuah kota. Akibatnya, kerusakan lingkungan dirasakan oleh warga ditempat, bahkan penduduk dunia kehilangan sumber oksigen yang menunjang kesehatan. Perampasan lahan secara paksa juga menyebabkan konflik agraria. 

Dari data KPA, terdapat 2.710 konflik agraria selama 9 tahun pemerintahan Jokowi. Biaya pembangunan proyek strategis nasional pun, Presiden Jokowi mengambil bukan dari hasil kalkulasi pendapatan dan pengeluaran negara ataupun pemanfaatan pajak dari rakyat, tetapi dari hutang negara. Kini hutang negara kita besarnya hampir 4 kali lipat dari era Presiden SBY, mencapai 8.041 Triliun.(cnbcindonesia.com,16/8). Infrastruktur yang dibanggakan, yang diklaim bakal meningkatkan dan perekonomian RI, ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. 

Presiden Jokowi juga memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal, seharusnya barang tambang, sebagai harta milk publik, dikelola oleh negara dan keuntungannya dikembalikan kepada rakyat untuk membiayai pelayanan publik. 

Di era pemerintahan Jokowi ini, Indonesia sebagai negara agraris, justru impor beras dari India. Akibat dari import ini menyebabkan nilai kurs rupiah turun, bahkan sekarang sudah sampai 16.300/ Dollar AS. 

Praktik nepotisme terus dijalankan. Seluruh keluarga masuk jajaran pemerintahan tanpa tes. Istri, anak, menantu, ponakan sampai ipar, semuanya dapat penghargaan dan dapat kursi, padahal tidak ada prestasinya. 

Selama Presiden Jokowi memimpin, korupsi makin merajalela. Korupsi di Indonesia mendapatkan nilai skor 34, dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Artinya, bila ada pejabat 100 pejabat, hanya ada 34 orang yang jujur. Kesenjangan sosial pun semakin tinggi, banyak pemasukan dana rakyat seperti, tapera, kebaikan UKT Dan pajak yang mencekik.

Fakta kepemimpinan yang jauh dari visi pelayanan dan tanggung jawab, sangatlah berbeda dengan ketika Syariat Islam diterapkan dalam mencetak pemerintahan. Islam menjadikan seorang kholifah sebagai pemimpin yang memberi pelayanan bagi rakyatnya. 

Allah telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yakni:

1. Memelihara agama.

Negara, terutama khalifah bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam.

2. Mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara' kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya.

 Firman Allah Swt: “Hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah” (TQS. Al Maidah: 49)

3. Menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong negara. 

Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata canggih untuk melawan musuh. 

4. Menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Mekah dan perang Tabuk. Begitu pula yang dilakukan oleh para Khalifah sesudah beliau. 

5. Menghilangkan pertentangan dan perselisihan di antara anggota masyarakat (muslim dan non muslim) dengan penuh keadilan. 

Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim. 

Pemerintahan Islam, adalah sebuah kesatuan sistem yang sempurna, seimbang, dan terkoordinasi. Fungsi masing-masing sistem saling bergantung satu sama lain, dan tidak ada satu pun yang bisa dilaksanakan secara lengkap tanpa dukungan dari sistem lainnya. Oleh karena itu, dapat kita saksikan bagaimana sistem pemerintahan Islam mengikat seluruh sistem menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah pandangan hidup yang paling unggul dan unik sepanjang sejarah umat manusia. Wallahu’alam bi showab.