Wakil Rakyat Gadai SK Tutupi Utang Politik, Bikin Menggelitik

TanahRibathMedia.Com—Sistem politik demokrasi di negara Indonesia terlihat tidak baik-baik saja. Mahalnya biaya politik tampak dari aksi para wakil rakyat berbondong-bondong menggadaikan SK pasca pelantikan. Tak tanggung-tanggung, penggadaian SK dilakukan dengan harga bervariasi mulai 500 juta hingga mencapai 1 Miliar (Republika.co.id, 08-09-2024).

Gaya hidup hedon serta ambisius mendapatkan kursi kekuasaan seakan menjadi tradisi wakil rakyat di sistem sekuler demokrasi. Alih-alih bekerja demi kepentingan rakyat, yang ada adalah merebaknya budaya korupsi dan penyalahgunaan jabatan di kalangan pejabat publik termasuk wakil rakyat.

Jabatan terlihat seperti diperjualbelikan demi kepentingan individu. Politik uang seakan menjadi hal yang sangat biasa di kalangan wakil rakyat. Akibatnya, pengurusan rakyat tak lagi terlaksana dengan baik. Karena politik demokrasi memakan biaya yang sangat mahal. 

Politik yang dibiayai oleh cukong membuat wakil rakyat terikat dengan kontrak. Akibatnya, kekuasaan tidak lagi dimiliki oleh rakyat, tetapi oleh oligarki. Sehingga wajar munculnya berbagai aturan yang tidak berpihak pada rakyat. Padahal Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 27:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."

Islam menetapkan jabatan adalah amanah. Landasannya adalah akidah dan standarnya adalah hukum syarak. Islam mengenal Majelis Umat (MU) yang tupoksinya beda dengan wakil rakyat dalam demokrasi. Fungsi MU adalah perpanjangan aspirasi umat yang dipilih karena kepercayaan, bukan iklan atau pencitraan yang berbiaya mahal.

Islam juga menjelaskan bahwa partai politik bermakna sebagai pengaturan urusan umat dengan hukum Islam. Sehingga ia memastikan untuk mengurusi umat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Wakil rakyat tidak memikirkan kekuasaannya tetapi bagaimana mereka mengurusi urusan rakyat dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan. Wallahu 'Alam Bishshawab.