Berburu Kursi Panas di Pilkada, Rakyat Diperdaya?

TanahRibathMedia.Com—Kembali suara rakyat diburu untuk kursi panas pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan berbagai cara, janji manis dan popularitas. Padahal sejatinya, kontestasi ini bukanlah untuk kepentingan rakyat. Namun, demi kepentingan elit oligarki yang membentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan terletak hanya pada segelintir orang dan tidak menegakkan keadilan yang hakiki bagi yang lainnya.

Dilansir dari Tirto id (10-05-2024), caleg yang terpilih tidak wajib mundur jika ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 selama belum terpilih secara resmi. Ini mengindikasikan adanya sikap serakah dalam memperebutkan jabatan elit di pemerintahan. Belum ingin melepaskan jabatan lama, sebelum jelas jabatan yang baru dan dipastikan dapat kursi.

Begitupun ketika sejumlah artis mulai bermunculan untuk mencari dukungan suara yang besar jelang Pilkada, seperti di Pilbup Bandung yang diberitakan di RRI co id (10-05-2024). Sebagian besar artis tersohor membidik kursi calon wakil bupati Bandung untuk mendongkrak popularitas oknum utusan partai yang berniat naik ke Pilkada 2024.

Pun, yang bukan dari kalangan selebritis juga mengikuti ajang untuk mendongkrak posisi partai ke panggung politik nasional, dengan alasan ketenaran mereka melebihi oknum selebritis. Meskipun mereka harus berkoalisi dengan oknum tertentu yang belum tentu memiliki visi misi yang sama. Namun segala cara dipaksakan sevisi dan semisi demi kursi kekuasaan.

Inilah satu keniscayaan dalam demokrasi, berburu kedudukan sebagai penguasa. Kekuasaan menjadi sarana untuk meraih materi dan kedudukan/prestise sehingga abaikan prestasi kinerja apa yang akan dimaksimalkan. Sebelum terpilih, calon hadir dengan visi misi yang pro kesejahteraan masyarakat. Namun ketika telah terpilih, mereka disibukkan untuk mencari pundi-pundi uang bagi menutup modal politik selama kontestasi.

Kecenderungan ini dikarenakan pemilihan aparatur sipil negara di iklim demokrasi sangat boros anggaran, baik itu anggaran dari penyelenggaraan negara atas pesta demokrasi ini hingga anggaran per individu maupun kelompok partai tertentu untuk memenangkan calon yang mereka usung, tanpa memikirkan apakah baik atau tidak. Sehingga segala cara dilakukan demi memenangkan kursi jabatan. Baik dengan mencari doppingan dari kalangan selebritis maupun dari kalangan yang mendadak tenar namun bukan dari dunia hiburan tanah air.

Demokrasi hanya melahirkan pemimpin yang miskin inovasi. Hal ini tampak ketika ada kebijakan makan gratis untuk menunjang gizi anak sekolah, namun orangtua di rumah malah dibebankan dengan pajak yang kian tinggi. Dari sini tampak bahwa janji manis hanya untuk memperdaya masyarakat agar memilih, namun setelah memilih justru masalah masyarakat kian bertambah berat.

Dalam Islam kekuasaan adalah amanah dan berkonsekuensi optimal mengurusi urusan rakyat (ri’ayah) yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Pemilihan kepala daerah dalam Islam sederhana, cepat, murah, efektif dan efisien. Karena kepala daerah (wali atau amil) dipilih oleh kepala negara (Khalifah). Mereka adalah perpanjangan tangan khalifah dalam meri’ayah rakyat, bukan penguasa tunggal daerah.

Tegaknya kekuasaan, tidak ada kepentingan selain menerapkan hukum syara’ yang menetapkan akidah Islam sebagai pondasi aturan dan keterikatan terhadap hukum syara’ sebagai kewajiban mendasar bagi semua individu yang dinaungi negara. Sehingga jika pun ada yang berkeinginan kuat untuk berkuasa, mereka akan memikirkan bagaimana hisabnya kelak di akhirat. Apakah membawa selamat atau tidak. 

Amanah mengurusi urusan rakyat bukanlah perkara main-main yang hanya mementingkan kalkulasi materi semata. Namun, beban amanah ini akan menjadi penentu keberhasilan dan kebangkitan umat di panggung dunia dan berlanjut pula hisabnya di akhirat. Sehingga seorang Umar bin Khattab begitu khawatir ketika diberikan kekuasaan, dan ketika menjalankan kekuasaan beliau sangat berhati-hati agar rakyat yang ia pimpin tidak menyusahkan dirinya kelak ketika di hisab di hadapan Allah Swt.. 

 Wallahu a’lam bish shawab.