Program Bansos Tercurangi, Rakyat Tersakiti

(Aktivis Dakwah)

TanahRibathMedia.Com—Saat ini, pemerintah makin banyak membuat program yang dasarnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Salah satu program pemerintah yang tak asing lagi di kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah Program Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk beras. 

Berdasarkan hasil pemutakhiran data, terjadi pengurangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta. Validasi dari Kementerian Sosial yang mencatat adanya perubahan data, disebabkan karena penerima meninggal dunia, pindah lokasi dan dianggap telah mampu. (ekonomi.bisnis.com, 29-10-2023)

Padahal, bansos beras yang merupakan bahan pangan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan akan bahan makanan pokok masyarakat telah terpenuhi, diharapkan rakyat jauh dari kelaparan dan kemiskinan, sehingga masyarakat Indonesia dapat dikatakan sejahtera. Alih-alih menyejahterakan, justru pengurangan jumlah KPM membuat publik bertanya-tanya. Jika masyarakat dianggap mampu, rasanya tidak terlalu signifikan. Mengingat pasca pandemi covid, perekonomian belum sempurna pulih. Begitu pun harga kebutuhan pokok yang kian mahal, bukankah malah membuat rakyat kesusahan?

Begitu pun jika dikatakan banyak masyarakat yang pindah, bukankah pindahnya masih di dalam wilayah Indonesia? Ini malah membuktikan rumitnya birokrasi, administrasi, dan pencatatan data warga yang berbelit. Sehingga, jika warga tidak tercatat lagi di suatu wilayah tertentu maka dengan mudahnya bansos dan hak-hak mereka dinon-aktifkan.

Ditambah lagi penyaluran bansos sejak lama sudah banyak masalah. Mulai dari tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan beras, tidak tepat sasaran, adanya pemotongan dana bantuan, adanya tindak korupsi, bahkan adanya manipulasi data yang terus terjadi. Sungguh miris! 

Sistem politik hari ini yang berpijak pada asas demokrasi malah semakin memudahkan praktik kecurangan, pun dalam hal program bansos. Sebagai negara demokrasi-kapitalis, sangat memungkinkan orientasi para pejabat negara hanya berfokus kepada untung dan rugi, kemaslahatan individual, dan memperkaya diri.

Jadi, dimanakah sesungguhnya peran negara yang katanya melindungi, mengayomi, dan menyejahterahkan rakyat? 

Berbeda dengan sistem Islam yang mewajibkan negara peduli terhadap nasib rakyat, bahkan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat dengan berbagai mekanisme. Negara juga diwajibkan menjamin kualitas terbaik dan kuantitas yang memadai. Jaminan negara berlaku untuk seluruh warga negara khil4f4h tanpa terkecuali, tidak memandang jenis kelamin, ras, suku, bahkan agama. Seluruh alam dapat merasakan rahmat-Nya.

Semua keadaan sejahtera itu ternyata sudah pernah ada di masa kepemimpinan Islam. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab ra. yang memberikan bantuan langsung tunai untuk menyantuni anak yatim, para janda, lansia, dan fakir miskin dengan mengoptimalkan pemasukan negara.

Tak hanya sampai disitu, ternyata pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih dan ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa, sehingga terbentuk kondisi masyarakat yang damai, makmur, dan sejahtera. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat pada masa itu digolongkan pada taraf perekonomian merata, karena pemerintahan pada masa itu dengan teliti memanajeman pendapatan negara dan dengan adil ,dan mendistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan. 

Dari peristiwa dan masalah yang sering terjadi di negeri ini, maka sudah saatnya bangsa ini harus bisa lebih peka membuka mata, hati, dan bisa berpikir cerdas terkait pemerintahan, politik, ekonomi, dan lainnya. Sebab, Islam bukan hanya agama namun juga ideologi yang memancarkan aturan hidup.