Menyoal (Lagi) Proyek IKN?

(Pegiat Literasi untuk Peradaban) 

TanahRibathMedia.Com—Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan kuliah tamu di Stanford University di sela-sela  KTT APEC San Francisco. Salah satu agendanya mempromosikan IKN, baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi. Presiden juga mengajak mahasiswa di sana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (Republika,17-11-2023). 

Mega proyek IKN diibaratkan proyek gagah-gagahan era Presiden Joko Widodo. Pemerintah sebenarnya masih terseok-seok membiayai pembangunannya. Sehingga pontang panting mencari dana, mulai dari menyedot dana APBN hingga  pembangunannya melibatkan investor asing dan aseng. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai progres 40 persen. (CNBC, 27-9-2023).

Sedangkan Presiden Joko Widodo mengklaim progres pembangunan kantor presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mencapai 38 persen (Voa, 22-09-2023).

IKN sendiri ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2024 mendatang. Media asing Channel News Asia (CNA) yang berkantor pusat di Singapura menyoroti bahwa target pembangunan IKN Nusantara ini dikawatirkan tidak akan tercapai. Kekhawatiran ini ditepis oleh Bambang Susantono selaku Kepala Otoritas Modal Nusantara. Karena pada 17 Agustus 2024 mendatang, Presiden dan beberapa undangan akan mengadakan perayaan hari Kemerdekaan Indonesia.

Belum tercapainya target pembangunan IKN bisa jadi penyebabnya faktor biaya. Fakta lain hingga kini belum ada investor asing ditengah berbagai macam insentif  yang disediakan oleh pemerintah. Tentu saja hal ini menunjukkan tanda tanya prosentase keberhasilan program tersebut. 

IKN ibarat proyek mercusuar, namun basis peruntukannya bukan buat kebutuhan rakyat. Apalagi negara tak memiliki kemampuan dalam pembiayaan pembangunannya. 

Menggantungkan pembiayaan pada investor asing adalah langkah berbahaya. Dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Dimana investor asing dengan mudah mendominasi negeri ini.

Sejatinya Indonesia dengan kekayaan alamnya berpotensi menjadi modal dan menjadi sumber pedapatan negara. Jika pengelolaannya tidak diserahkan kepada pihak swasta. Indonesia akan mendapatkan hasil yang melimpah ruah sehingga dalam membiayai negara tidak mengandalkan pajak, serta penarikan resmi lainnya. Karena sesungguhnya mengandalkan penarikan pajak tidak seberapa hasil pendapatannya jika dibandingkan mengelola sendiri sumber daya alam yang dimiliki.

Pembangunan IKN bisa dikatakan sebagai syahwat kapitalistik. Karena pembangunannya yang dikebut hanya mewujudkan sebuah prestise, bahkan deadline yang dipaksakan seolah pemerintah memiliki kemampuan mewujudkan Ibukota Negara baru yang mentereng. Padahal semua hanyalah keinginan korporasi, dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Berbeda dengan pembangunan dalam Islam. Membangun dalam hal apapun tetap berorientasi sebagai bentuk pelayanan terhadap urusan rakyat sehingga apapun akan berbasis pada kebutuhan rakyat. Karenanya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab apalagi semua akan diminta pertanggungjawaban Allah Swt., 

"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari).

Dipundak para pemimpin inilah semua urusan rakyat akan menjadi urusannya dan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Harusnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan jika rakyat memang membutuhkan, agar kesejahteraan rakyat meningkat. Di samping dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusia, agar mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. Dan hal yang perlu digarisbawahi adalah pembangunan infrastruktur dalam hal apapun tidak membutuhkan dana dari investor, karena negara yang berasas Islam memiliki sumber keuangan dengan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Jika sewaktu-waktu rakyat  membutuhkan pembangunan, dana telah tersedia di Baitulmal.

Islam memiliki sistem ekonomi yang mumpuni, yakni sistem ekonomi Islam. Secara sempurna mengatur pengelolaan sumber daya alam menjadi kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu, serta pendistribusian barang dan jasa ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur bahkan pembangunan IKN dapat terlaksana jika kekayaan alam Indonesia diatur dengan sistem ekonomi Islam. Karena seluruh pembangunannya dibiayai dari berbagai sumber kekayaan alam yang tersimpan rapi pada Baitulmal, sehingga tidak tergantung pada investor lokal ataupun asing.

Selain itu sistem ekonomi Islam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui mekanisme politik ekonomi Islam.

Demikianlah, hanya penerapan sistem Islam saja yang  yang mampu menjaga kemandirian negara dalam program pembangunan.

 Wallahu'alam Bisshawab.