Ketika Penguasa Memilih Berperan sebagai Korban

Oleh. Indri Wulan Pertiwi 

TanahRibathMedia.Com—Belum reda ingatan publik atas kegaduhan drama jalanan hingga teror yang mengoyak rasa keadilan di lembaga pendidikan pesantren, panggung politik tanah air kembali menyuguhkan tontonan baru. Kali ini, sorotan digeser ke lingkaran paling atas kekuasaan yaitu isu penyadapan tingkat tinggi dengan menetapkan beberapa jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Narasi defensif ini kemudian bersambut lewat pernyataan para pembantu presiden. Misalnya Menteri Lingkungan Hidup, yang mengungkapkan dugaan dari intelijen mengenai adanya pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan demi merusak citra pemerintah. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian LH (detik.com, 3-11-2026), narasi tersebut seolah menegaskan bahwa pemerintah sedang dizalimi oleh pihak-pihak tertentu.

Ironis. Di saat rakyat megap-megap menghadapi himpitan ekonomi, kenaikan pajak yang kian membebankan, serta dada yang sesak akibat asap karhutla, panggung politik justru sibuk mengarahkan sorot lampu pada penderitaan para elite. Dari sini, masyarakat yang jernih berpikir diajak melihat sebuah pola klasik yang sengaja dibentuk untuk menciptakan kesan bahwa penguasa saat ini adalah pihak yang benar-benar dizalimi dan disabotase, atau istilahnya victimhood framing, yaitu siasat memposisikan diri sebagai pihak yang teraniaya. 

Dan ketika narasi "pemerintah sedang disabotase" berhasil digulirkan, beban akuntabilitas publik secara licik pun bergeser. Pertanyaan kritis rakyat yang tadinya menuntut, "Kenapa harga kebutuhan pokok melambung dan karhutla dibiarkan?" tiba-tiba dibelokkan menjadi rasa iba, "Kasihan pemerintah, ternyata banyak musuh dalam selimut yang ingin menjatuhkannya."

Padahal, jika kita mau menengok ke bawah realitas hidup rakyat bukanlah sandiwara. Di mana rakyat tetap harus memutar otak demi menyambung hidup di tengah himpitan pajak yang kian mencekik. Masyarakat di daerah bencana tetap harus berjuang sendiri, contohnya masyarakat di Kalimantan yang tetap menghadapi pekatnya asap karhutla tanpa ada jaminan pemulihan kesehatan yang memadai. Begitu pula, daerah-daerah lainnya yang tengah terdampak bencana. Dengan demikian jarak antara drama para elite dengan penderitaan rakyat di tingkat bawah begitu jauh terpampang nyata.

Lantas, sampai kapan kita akan terus dibiarkan menjadi penonton yang diombang-ambingkan oleh episode demi episode drama buatan ini?

Jawabannya tentu kembali pada bagaimana kita memposisikan diri. Di sinilah pentingnya menjaga kewarasan berpikir dan menolak untuk ikut "memakan sampah" kebisingan yang sengaja disebar. 

Allah Swt. berfirman: 

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

Artinya: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (QS Ali Imran: 110)

Menegakkan amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban mutlak bagi setiap Muslim. Namun, bukan berarti kita harus merespons segala kebisingan sepanjang waktu. Selama ini, ada kekeliruan di tengah masyarakat. Sebagian dari kita merasa bahwa setiap ada isu baru, kita berkewajiban untuk langsung merespons di linimasa atas nama "melawan kezaliman". Padahal, melawan kezaliman bukan berarti kita larut dan ikut bernyanyi di setiap panggung jebakan yang sengaja diciptakan.

Misalnya ketika para elite melempar statement konyol atau berita bombastis ke publik, kita di linimasa justru kerap terjebak ribut sendiri, dengan sindir-menyindir dan menjadikannya bahan guyonan sepanjang minggu. Padahal, hal itu hanyalah permainan untuk mengalihkan perhatian.

Sebab bagaimana pun melawan kezaliman adalah ladang perjuangan yang diibaratkan Medan perang sehingga amar ma'ruf nahi mungkar pun membutuhkan strategi dan kecerdasan politik. Menahan diri bukan berarti membiarkan kezaliman, melainkan memetakan isu mana yang benar-benar substansial. Jika kita terus reaktif menanggapi drama receh tersebut, energi kita justru habis terkuras untuk memperdebatkan gejala sesaat, alih-alih membongkar akar masalah utamanya.

Sebab, karut-marut politik, drama pengalihan isu, hingga mentalitas penguasa yang gemar melempar batu sembunyi tangan ini bukanlah sekadar masalah salah urus figur semata. Ia adalah salah satu buah busuk dari penerapan sistem kapitalisme sekuler, sebuah sistem yang menempatkan kekuasaan bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat (ri'ayah), melainkan sekadar perebutan kekuasaan dan panggung pencitraan.

Oleh karena itu, penyelesaian yang hakiki tidak akan pernah ditemukan dengan sekadar menambal kebijakan atau meramaikan drama musiman. Ketika para penguasa dengan sengaja memilih bermain peran sebagai "korban" untuk mengalihkan perhatian, kita tidak boleh ikut terseret dalam panggung sandiwara mereka.

Perubahan yang sejati menuntut kesadaran ideologis yang utuh, yakni dengan berani mencampakkan sistem yang rusak untuk kembali kepada aturan Islam secara kaffah. Hanya dengan panduan syariat Islam-lah kekuasaan benar-benar difungsikan sebagai perisai (junnah) yang melindungi, menyejahterakan, dan melayani umat dengan keadilan yang hakiki, bukan sekadar memproduksi drama sambung-bersambung demi menyelamatkan posisi dan melanggengkan kekuasaan mereka.