Hutan Milik Umum, Negara Wajib Melindungi

TanahRibathMedia.Com—Spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” yang dibentangkan mahasiswa di depan Gedung UOB, Jakarta, Rabu (28-10-2026), bukan sekadar tulisan yang menghiasi aksi demonstrasi. Spanduk tersebut menjadi gambaran keresahan masyarakat terhadap persoalan kerusakan lingkungan yang terus terjadi di negeri ini (IDN Times, 28 Oktober 2026). 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta membenahi tata kelola lahan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan hutan bukan sekadar persoalan alam, melainkan juga berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Selama ini, penguasaan lahan dan konsesi hutan dalam skala besar oleh korporasi menjadi salah satu persoalan serius dalam tata kelola lingkungan. Di satu sisi, keuntungan ekonomi dari pemanfaatan lahan dapat dinikmati oleh pemegang konsesi. Namun, ketika terjadi kerusakan lingkungan, masyarakat sekitar justru harus menanggung dampaknya. Banjir bandang, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat menjadi konsekuensi yang tidak bisa dianggap sepele.

Persoalannya bukan semata-mata pada siapa yang mengelola hutan, tetapi juga pada sistem yang mengatur penguasaan dan pemanfaatannya. Dalam sistem kapitalisme sekuler, sumber daya alam kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Ketika kepentingan bisnis lebih dominan daripada kepentingan rakyat dan kelestarian alam, ruang penguasaan sumber daya alam oleh pemilik modal semakin terbuka.

Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatur kepemilikan sumber daya alam. Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan manfaat luas bagi masyarakat merupakan bagian dari kepemilikan umum. Artinya, hutan tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada individu, perusahaan, apalagi segelintir oligarki untuk kepentingan bisnis pribadi. Negara pun tidak boleh mengubah hak kepemilikan umum tersebut menjadi milik pribadi negara, melainkan berkewajiban mengelolanya demi kemaslahatan seluruh rakyat.

Politik ekonomi Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tujuan pengelolaan kekayaan alam. Hasil pengelolaannya harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir pihak. Dengan pengaturan ini, kekayaan alam tidak boleh menjadi alat untuk memperkaya kelompok tertentu, sementara rakyat harus menanggung kerugian akibat kerusakannya.

Selain mengatur kepemilikan, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, termasuk merusak hutan dan membakarnya demi kepentingan ekonomi. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab besar sebagai ra'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Negara tidak boleh membiarkan kekayaan alam dikuasai segelintir orang, apalagi membiarkan kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Negara harus memastikan hutan terjaga, kekayaan alam dikelola sesuai syariat, dan setiap pihak yang terbukti melakukan perusakan ditindak tegas.

Sudah semestinya hutan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sekadar aset ekonomi yang bisa diperdagangkan demi keuntungan. Sebab, kerusakan hutan bukan hanya merugikan alam, tetapi juga mengancam kehidupan manusia. Pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan membutuhkan aturan yang menempatkan kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan di atas kepentingan bisnis. Dalam perspektif Islam, aturan tersebut harus berpijak pada syariat Allah Swt.