Karhutla Tak Kunjung Usai, Bukti Negara Abai

TanahRibathMedia.Com—Karhutla belum selesai. Warga masyarakat terdampak kabut asap masih menderita dan merasakan kerugian. Materi, harta, kesehatan, bahkan keselamatan mereka terancam setiap harinya. Kasus ISPA pun meningkat, hingga ada korban yang meninggal dunia. Namun parahnya, pemerintah RI masih belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Pemerintah merasa masih mampu menangani persoalan karhutla yang kini melanda Sumatra, dan Kalimantan. Memangnya sudah sejauh apa penanganan yang dilakukan pemerintah, hingga nyawa rakyat menjadi taruhannya? Bukankah ada solusi komprehensif jika Islam dijadikan aturan kehidupan? 

Sikap pemerintah yang tidak menetapkan bencana nasional itu tetap menjadi pilihan di tengah protes yang dilancarkan negara tetangga imbas kabut asap lintas negara. Pemerintah RI merasa mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah provinsi. Sehingga, penetapan status bencana nasional belum menjadi pilihan (suara.com, 19-10-2026).

Sebanyak 64.913 balita terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah kumulatif kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288.540 kasus. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita berusia 0-5 tahun, dengan tambahan 3.295 kasus baru (rm.id, 17-10-2026).

Semakin Mengkhawatirkan

Hampir empat bulan tragedi kebakaran hutan (karhutla) masih belum hilang. Bahkan, efek negatif kabut asap ini hingga melintasi negara tetangga. Bukan main. Udara semakin memburuk. Langit biru kini berubah warna menjadi kemerahan. Merahnya sama dengan api yang membakar lahan seluas hingga 202.004 hektar. Berdasarkan data Kemenkes per Oktober 2026, kasus ISPA mencapai 277.075 kasus, termasuk 64.913 balita. Bahkan, sudah ada yang  meninggal dunia. Relawan yang terjun langsung membantu memadamkan api pun juga ada yang gugur karena tidak kuat menghirup kabut asap yang tak kunjung membaik. 

Parahnya, pemerintah Indonesia masih belum menetapkan karhutla ini sebagai bencana nasional karena merasa "masih sanggup" menanganinya. Sebuah pertanyaan besar penanganan seperti apa yang dimaksud oleh pemerintah tersebut. Karena  berbulan-bulan kabut asap masih menghantui dan meneror masyarakat Kalimantan. Jelas terlihat, tidak terdapat penanganan serius dari pemerintah itu sendiri.

Padahal sangat jelas, indeks kualitas udara terdampak seperti Sumatra dan Kalimantan berada pada fase membahayakan. Wajar jika akhirnya turut berdampak pula pada kesehatan warganya. Apakah negara dengan aparatur pemerintahnya tidak mampu melihat langsung kondisi warga yang menjadi korban karhutla ini?

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Pulau Sumatra dan Kalimantan banyak terdapat titik api. Terlebih sejak musim kemarau menerjang, tanah gambut yang biasanya berair menjadi kering. Sehingga, sudah bisa dipastikan kebakaran akan mudah muncul. Namun, fakta tidak sepolos pemberitaannya. Tidak sedikit warga menyebutkan bahwa juga terdapat kanal besar di lahan gambut sehingga air berkumpul di kanal dan menyebabkan gambut kekeringan. 

Karhutla di Kalimantan bahkan merupakan konsesi lahan yang sengaja dipetak-petakan. Mustahil jika lahan seluas 200 ribu hektar tersebut dimiliki oleh warga setempat. Hanya perusahaan besar yang mampu melakukannya.

Artinya, negara harus benar-benar hadir menangani karhutla. Harus ada sanksi tegas bagi siapa saja yang berani membuka lahan dengan cara dibakar seperti ini. Apalagi, banyak kerugian terjadi baik fisik maupun non fisik. Seperti, sekolah-sekolah diliburkan, pesawat batal terbang, aktivitas sehari-hari terganggu, dan membahayakan, serta banyak yang menderita sakit bahkan meninggal. Karhutla bukan lagi sekedar isu lingkungan. Melainkan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat umum sehingga sangat mendesak penanganan negara.

Hanya saja, implementasinya, sistem bernegara saat ini (demokrasi) lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal. Kepentingan mereka seringkali didahulukan oleh pemerintah. Relasi kekuasaan pun berubah, rakyat tidak lagi menjadi prioritas, melainkan para pemodal dana politik yang ingin dibalas jasanya. Hukum ditegakkan dengan sangat lambat. Bahkan, pelaku pembakaran sampai hari ini belum ditetapkan. Para pemilik modal sulit disentuh hukum meskipun sudah melakukan penyimpangan, bahkan merugikan masyarakat luas. 

Ditambah lagi, dana untuk lembaga kebencanaan pemerintah alokasinya sangatlah kecil, yaitu sebesar 4,6 triliun dibandingkan dengan skala ancaman bencana itu sendiri. Anggaran yang minim seperti ini akan berpotensi memperlambat mitigasi bencana dan menghambat pemulihan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.

Berabad-abad lamanya Islam sudah mengatur tentang penanganan bencana, bahkan dari awal ketika melakukan mitigasi bencana. Islam memandang bahwa pengelolaan oleh negara bukan hanya sekedar administrasi birokratis. Tetapi, merupakan amanah syar'i yang menuntut ketakwaan seorang pemimpin, serta membuat kebijakan sesuai dengan kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Selain negara wajib memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga pemulihan fasilitas umum, negara juga harus melakukan penanganan yang cepat tanggap ketika terjadi bencana. Juga didukung dengan adanya struktur anggaran yang bersifat amanah tidak dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, kelompok, ataupun terhambat oleh korupsi.

Kepemimpinan bernegara dalam Islam adalah ri'aayah syu'uun al-ummah, yaitu mengurus urusan rakyat dengan penuh amanah. Negara adalah institusi yang diwajibkan syariah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Tidak seperti negara kapitalis demokrasi yang menjadikan negara sebagai alat kekuasaan. 

Karena kepemimpinan yang penuh amanah inilah maka sanksi tegas akan diberlakukan buat pelaku yang tega membakar hutan. Khalifah, sebagai kepala negara akan menerapkan ta'zir, dimana beratnya hukuman disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dihasilkan. Dimulai dari teguran, denda, penyitaan harta hasil kejahatan, pencabutan hak kelola, kerja paksa untuk memulihkan kerusakan, hingga hukuman fisik atau kurungan berat. Semua itu diterapkan sesuai dengan seberapa besar dampak yang ditimbulkan.

Islam juga mengajarkan prinsip besar bahwa alam adalah titipan Allah Subhana wan Ta'ala yang mesti dijaga, dilindungi, dan dipelihara dengan baik. Pemanfaatannya pun harus dilakukan secara adil. Tidak boleh melakukan eksploitasi berlebihan karena alam bukan lah komoditas ekonomi, serta tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau oligarki. Hutan, misalnya adalah kekayaan alam milik umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, negara yang menerapkan aturan Allah ini akan mendapat keberkahan dan keselamatan, serta jauh dari musibah ataupun bencana.