Karhutla Berulang, Paradigma Kapitalisme Harus Dibuang

TanahRibathMedia.Com—Karhutla di berbagai wilayah Indonesia masih berlangsung. Menurut pantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) setidaknya ada 75.621 titik panas (hotspot) di 37 provinsi selama September-Oktober 2026. Sementara itu, catatan Nusantara Atlas menunjukkan luas kebakaran hutan dan lahan hingga September 2026 mencapai 1.912.926 hektare, atau sekitar 29 kali luas Provinsi DKI Jakarta (WALHI.or.id, 2-11-2026).

Masih dari laporan WALHI, hotspot ditemukan di wilayah konsesi perusahaan termasuk pada 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Termasuk di dalamnya wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Temuan ini memperkuat dugaan adanya hubungan erat antara karhutla dengan pembukaan lahan berskala besar dan lemahnya pengawasan terhadap pemegang izin, meskipun sudah ada UU yang mengatur tentang larangan pembukaan hutan dan lahan dengan cara dibakar. 

Dampak dari karhutla jelas ditanggung oleh masyarakat luas. Terutama dampak bagi kesehatan dan ekonomi yang tidak bisa dihapus andaikan kebakaran sudah dipadamkan oleh hujan. Meskipun hujan mulai membasahi sebagian wilayah kebakaran, tapi asapnya bersama partikulat halus PM2,5 sudah terlanjur bersarang di dalam tubuh masyarakat yang menyebabkan gangguan kesehatan. Belum lagi korban meninggal sedikitnya 3.560 orang akibat polusi yang berkaitan dengan karhutla pada September. Jumlah ini dua kali lipat dibanding estimasi bulan sebelumnya.

Dampak karhutla dari sisi ekonomi juga sangat merugikan masyarakat. Penurunan aktivitas warga menyebabkan lesunya pedagang kecil. Para petani, buruh tani, hingga pekerja sektor informal tidak bisa beraktivitas normal akibat tebalnya asap. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena lahan dan rumah ikut terbakar. Sedangkan pengeluaran bertambah untuk biaya kesehatan. Pasokan barang-barang kebutuhan juga terbatas karena transportasi terkendala asap mengakibatkan harga melambung tinggi.

Masyarakat sangat ingin bencana ini segera diakhiri. Namun pemerintah terkesan lambat dalam penanganan. Betapa tidak, status bencana belum juga dirubah jadi bencana nasional. Personil dan alat pemadam yang dikerahkan sangat terbatas dari pemerintah, sebagian berasal dari relawan. Penegakan hukum pun sangat lemah.

Kepolisian sudah menetapkan 223 tersangka perorangan dan 20 korporasi dengan luas hutan yang terbakar 29.168,78 hektare. Jumlah ini hanya 1,5 persen dari total luas kebakaran. Lalu 98,5 persen siapa yang bertanggung jawab? Impunitas ini memberi kesan bahwa membakar hutan tidaklah beresiko.

Karhutla bukanlah bencana karena faktor alam belaka. Penanganan yang lambat dan penegakan hukum yang lemah bukan karena ketidakmampuan. Tapi semua berakar dari sebuah paradigma berpikir yang keliru. Hutan dianggap komoditas ekonomi yang menguntungkan. Siapapun boleh memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi, baik itu perorangan, korporasi, maupun pemerintah sendiri. Hingga muncul aturan konsesi hutan diperbolehkan seperti UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Cipta Kerja, dan Perpres terkait konsesi.

Bagaimana membuka hutan yang cepat, mudah, dan murah dalam skala besar? Pastilah dengan membakarnya. Meskipun ada aturan yang melarang pembukaan hutan dengan cara dibakar. Tidak mungkin pemegang izin yang berorientasi keuntungan membuka lahan dengan menebang pohon satu per satu. Tentu memakan biaya mahal dan butuh waktu sangat lama. Opsi yang sangat logis untuk dilakukan adalah membakar hutan. Terkait pelanggaran hukum, tidak menjadi masalah. Masyarakat sudah tahu bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli.

Paradigma seperti ini (kapitalisme) harus dirubah. Sistem kapitalisme menganggap hutan boleh dikuasai sendiri oleh siapapun yang mampu, dalam hal ini pemilik modal besar. Sedangkan negara hanya sebagai regulator yang membuat UU untuk melegalkan penguasaan hutan oleh siapapun. Siapapun penguasanya jika sistem ini masih dipakai, bakal ada lagi kebakaran hutan jilid berikutnya. Rakyat lagi yang jadi korban.

Maka yang perlu kita lakukan bersama adalah mengganti sistem. Kapitalisme sangat bertentangan dengan hukum Allah Swt. Allah Swt melarang hutan dikuasai oleh segelintir orang. Sebaliknya hutan diciptakan Allah Swt untuk seluruh manusia. Pengaturan ini ada dalam Hadits Nabi Muhammad saw., “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu, air, padang rumput (hutan), dan api (energi).” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Hutan adalah milik bersama, haram hukumnya memberikan hak mengelola dalam skala besar kepada perorangan maupun kelompok. Individu boleh memanfaatkan hutan dalam jumlah kecil sebatas keperluannya untuk kelangsungan hidupnya. Misal mencari kayu, daun, dan sejenisnya.

Negara boleh memanfaatkan hutan kemudian hasilnya untuk keperluan semua masyarakat. Misalnya hasil hutan untuk sekolah dan kesehatan gratis. Pemanfaatan hutan itupun harus memperhatikan kelestarian alam. Haram melakukan pembakaran hutan karena dampak buruknya sangat besar.

Allah Swt. juga mewajibkan pemimpin bertindak sebagai ra'in atau pemelihara rakyat. Pemimpin tidak boleh membahayakan rakyatnya dengan membiarkan adanya karhutla. Kalaupun ada karhutla maka negara wajib menangani dengan cepat, memberi jaminan kesehatan dan keselamatan, serta mengganti kerugian materi yang ditimbulkan. Semua ini adalah konsekuensi sebagai pemimpin yang setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Semua aturan Allah Swt ini wajib dilaksanakan secara kaffah atau menyeluruh oleh setiap muslim baik level individu maupun negara. Niscaya keberkahan akan terwujud. Diantara keberkahan itu adalah berakhirnya karhutla. Sebaliknya, jika paradigma kapitalisme masih dipakai di negeri ini, karhutla akan terus menjadi bencana yang berulang tiap musim kemarau.