Asap Tak Kunjung Padam, Pemimpin ke Mana?

TanahRibathMedia.Com—Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti kehidupan rakyat. Hutan terbakar, udara tercemar, anak-anak terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan nyawa melayang. Namun, di tengah penderitaan tersebut, pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla dan belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Sampai kapan rakyat harus menghirup asap, sementara pemimpinnya merasa keadaan masih terkendali?

Suara.com (19-10-2026) memberitakan bahwa pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional meski negara tetangga memprotes kabut asap lintas negara. Pernyataan pemerintah yang masih sanggup menangani kebakaran juga diberitakan detikNews pada tanggal yang sama.

Padahal, data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar mencapai 202.004,30 hektare sepanjang Januari–Juli 2026, meningkat 69% dibandingkan periode yang sama pada 2025 (SiPongi Kemenhut, data Januari–Juli 2026). Sementara itu, RM.id melaporkan 288.540 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak hingga 14 Oktober 2026, termasuk 64.913 kasus pada balita. Empat petugas dan relawan pemadam juga dilaporkan meninggal akibat karhutla (17-10-2026).

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ada rakyat yang kehilangan kesehatan, anak-anak yang terganggu tumbuh kembangnya, dan petugas yang mempertaruhkan nyawa demi memadamkan api. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah mampu melakukan pemadaman, melainkan apakah seluruh upaya sudah cukup melindungi rakyat dan menghentikan bencana hingga ke akarnya.

Karhutla yang berulang menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman setelah api meluas. Pencegahan, pengawasan lahan, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem harus berjalan serius dan konsisten. Ketika kebakaran terus terjadi dengan dampak yang begitu luas, wajar jika masyarakat mempertanyakan efektivitas kebijakan yang selama ini dijalankan.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan administratif atau kemampuan menyampaikan bahwa keadaan terkendali. Kepemimpinan merupakan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Sayangnya, orientasi sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dapat membuat tanggung jawab kepemimpinan dipersempit menjadi urusan teknis dan administratif. Padahal, bagi seorang Muslim, setiap kebijakan yang menyangkut keselamatan manusia juga merupakan persoalan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Allah berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (QS Al-A’raf [7]: 56). 

Ayat ini menegaskan larangan merusak bumi. Pengelolaan hutan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi wajib mempertimbangkan keselamatan manusia dan kelestarian alam.

Persoalan juga berkaitan dengan sistem ekonomi yang memberi ruang besar bagi kepentingan pemilik modal. Ketika hutan dan lahan dipandang terutama sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan, eksploitasi berlebihan dan lemahnya pengawasan dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan. Meski tidak semua kebakaran disebabkan korporasi, dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha harus diselidiki dan ditindak berdasarkan bukti. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan publik.

Dalam konsep kepemimpinan Islam, penguasa berfungsi sebagai ra’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Kepemimpinan harus ditopang oleh al-quwwah (kekuatan dan kemampuan bertindak), at-taqwa (ketakwaan), serta ar-rifq bi ar-ra’iyyah (sikap lembut dan penuh kepedulian kepada rakyat).

Kekuatan berarti negara memiliki kapasitas untuk mencegah dan mengatasi bencana. Ketakwaan mendorong penguasa menjalankan amanah sesuai syariat serta menjauhi kezaliman. Adapun kepedulian kepada rakyat menuntut kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terdampak kabut asap.

Watak kepemimpinan seperti ini perlu dibentuk melalui pendidikan berbasis akidah Islam. Pemimpin tidak hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran bahwa kekuasaan akan dihisab oleh Allah. Rasulullah saw. mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR Bukhari dan Muslim).

Di bidang ekonomi, Islam membedakan kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli demi kepentingan segelintir orang. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud). 

Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan fikih tentang sumber daya bersama, meskipun penerapannya pada hutan dan lahan memerlukan kajian berdasarkan karakter sumber daya serta ketentuan syariat yang terkait.

Dalam kerangka Khilafah, negara bertanggung jawab mengelola sumber daya sesuai hukum Islam, mencegah tindakan yang membahayakan masyarakat, dan menindak pelanggaran. Pembiayaan penanggulangan bencana, pemulihan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dapat diupayakan melalui Baitul Mal sesuai ketentuan syariat. Negara juga perlu memperkuat deteksi dini titik api, pengawasan kawasan rawan, kesiapan pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum yang tidak tunduk pada kepentingan pemodal.

Karhutla bukan persoalan yang selesai hanya dengan turunnya hujan atau padamnya api. Selama akar masalah berupa kerusakan tata kelola, pengawasan yang lemah, dan praktik eksploitasi yang melanggar hukum tidak diselesaikan, ancaman serupa dapat kembali berulang.

Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan privilese. Pemimpin semestinya hadir melalui tindakan nyata, evaluasi terbuka, perlindungan rakyat, dan keberanian menindak siapa pun yang terbukti merusak lingkungan. Status bencana memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, tetapi keputusan apa pun harus menjamin respons yang cepat, terkoordinasi, dan memadai.

Jangan sampai rakyat terus menjadi korban, sementara pertanggungjawaban berhenti pada pernyataan bahwa negara masih sanggup. Sebab, ukuran kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengendalikan keadaan, melainkan kesungguhan mencegah bahaya, melindungi nyawa, dan menunaikan amanah di hadapan Allah Swt.