Rekening Massal Milik Rakyat dan Agenda Kapitalisme Global

TanahRibathMedia.Com—Pemerintah berwacana membuat program rekening bank secara massal bagi masyarakat. Tujuannya, agar penyaluran bansos lebih efisien dan tepat sasaran, juga untuk peningkatan inklusi keuangan. 

disiapkan dari APBN sekitar Rp11 triliun. Menyasar 200 juta penduduk, dengan masing-masing rekening saldo awal Rp50 ribu.

Negara sedang mengalami kondisi fiskal yang sulit. Sehingga, pengamat menilai, kebijakan pembagian rekening bukan kebijakan yang urgen. Jika targetnya untuk penyaluran bansos supaya tepat sasaran dan efisien, pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harusnya menjadi prioritas. Apalagi sekedar alasan inklusi, karena rskyat sendiri. Apalagi, alasan untuk peningkatan inklusi keuangan juga tidak pas. Karena, publik juga sudah terhubung dengan pelayanan keuangan secara formal yang diakses negara (detikcom, 7 September 2026).

Pembukaan rekening yang diambil dari anggaran APBN sekitar Rp11 triliun tersebut jelas bukan untuk rakyat. Uang dengan nominal Rp50 ribu sungguh tidak berarti dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat. Di sini, yang diuntungkan jelas pihak Bank yang mendapat kucuran dana, sehingga keuntungan Bank meningkat karena mendapat modal besar, serta lembaga/instansi yang mendapat insentif.

Lebih jauh, kebijakan seolah memang untuk kepentingan rakyat padahal tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Tetap saja yang merasakan manis program ini adalah para pemilik modal yang mendapat kendali penuh atas harta rakyat melalui sistem keuangan. 

Demikianlah, jika tata kelola kehidupan menggunakan sistem kapitalisme demokrasi, aturan agama disisihkan. Penggunaan APBN yang seharusnya dikelola untuk kemaslahatan rakyat digunakan untuk kepentingan bersama antara kepentingan politik dan ekonomi para politisi dan pengusaha kapitalis.

Di sisi lain, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru sangat terbatas. Sehingga, pada kenyataannya penanganan bencana sangatlah lamban. Apalagi untuk biaya peningkatan gaji guru/dosen, perbaikan/pemerataan infrastruktur, kesehatan dan lain-lain negara abai.

Harusnya dipahami oleh seluruh masyarakat di negeri ini. Sejatinya program pembukaan rekening masal untuk rakyat yang akan diluncurkan oleh negara merupakan salah satu ide kapitalisme global agar harta dan data yang dimiliki masyarakat dapat terbaca oleh mereka. Tujuannya, mempercepat inklusi keuangan digital. Inklusi keuangan adalah target kapitalisme global untuk meraih target akumulasi modal. Sedangkan Indonesia telah menjadi bagian dari kesepakatan tiga kekuatan global itu antara lain: World Bank, WEF, G20. Merekalah pemilik rancangan untuk menguasai data dan aliran dana bansos triliunan rupiah.

Padahal di dalam Islam, setiap kebijakan yang digulirkan untuk rakyat adalah bagian dari ri'ayah. Negara adalah ra'in untuk rakyat, setiap kebijakannya  berasaskan akidah Islam. Bahkan, dalam mewujudkan setiap kebijkannya dilakukan pengkajian melalui proses ijtihad syar'i.

Dalam Islam ada baitulmal. Baitulmal berbeda dengan APBN. Baitulmal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara dalam pemerintahan Islam. Sumber pemasukannya berasal dari pos-pos yang telah ditentukan syariat, seperti kharaj, jizyah, fai dan masih banyak lagi sumber-sumber lainnya. Pengeluarannya pun sudah ditentukan dengan cermat dan berdasarkan syariat. Anggaran hanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang jelas. 

Tata kelola keuangan di baitulmal dikelola dengan penuh kehati-hatian. Diawasi oleh 

Mahkamah Mazhalim maupun Majelis Umat. Sehingga, dengan pengawasan secara ketat tidak seorang pun penguasa dengan leluasa menggunakan anggaran tersebut. Sehingga kecil kemungkinan terjadi penyimpangan ataupun korupsi.

Demikianlah, hanya pada sistem Khilafah pengelolaan APBN dapat dilakukan dengan penuh amanah. Khilafah mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh tanpa melalui bansos yang diberikan secara berkala. Melainkan, kesejahteraan itu merupakan bagian dari ri'ayah negara kepada rakyatnya. Wallahu'alam bissawab.