Islam Komprehensif vs Kapitalisme Parsial

TanahRibathMedia.Com—Sungguh memprihatinkan, akibat kelangkaannya LPG dan naiknya harga BBM membuat pengisian bahan bakar minyak di sejumlah daerah seperti Makassar dan Sulawesi Selatan mengalami antrian yang sangat panjang hingga sulit dikendalikan. Tak hanya itu saja, bahkan sepekan terakhir ini antreannya dikabarkan sampai beberapa kilometer. Langkanya BBM dan LPG tentunya akan secara otomatis berimbas pada berbagai hal, diantaranya dunia pendidikan, oleh karena itu guna mengurangi mobilitas, pemerintah memutuskan agar pelajar ataupun pegawai untuk melakukan aktivitasnya secara daring selama sepekan kedepan. 

Langkanya BBM dan LPG tentunya tidak bisa dianggap enteng oleh seluruh masyarakat, sebab hal ini sangat berdampak pada keberlangsungan hidup tentunya bukan hal yang tidak mungkin jika hal ini memicu demontrasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, mahasiswa bahkan ojeg online di kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional, yang terletak dijalan Garuda, kelurahan kunjung Mae, kecamatan Mariso, Makassar Sulawesi Selatan (IDNTimes.com, 14-9-2026). 

Problema tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak meriayah dalam memenuhi kebutuhan BBM dan LPG yang mudah untuk diakses serta memadai, sehingga mengakibatkan terhambatnya ekonomi, pendidikan, serta produktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan watak tata kelola energi dalam sistem kapitalisme sekularis, sebab negara hanya berperan sebagai regulator, sedangkan pengelolaan energi baik milik negara ataupun swasta dilakukan oleh para korporasi, tentunya jika pengelolaan energi sudah diprivasi oleh kerangka korporasi, maka logika yang berjalan akan menjadi ladang bisnis, dimana keuntungan adalah segalanya.

Inilah cerminan bahwa negara tidak sepenuhnya berperan sebagai pengurus, melainkan hanya berada dalam pusaran kepentingan ekonomi. Selama paradigma kapitalisme yang menjadikan energi sebagai komoditas dan negara hanya berperan sebagai regulator dalam mekanisme bisnis, maka kebijakan energinya hanya akan berputar pada subsidi, kuota, dan kepentingan ekonomi, sedangkan kewajiban meriayah (mengurusi) terhadap rakyat justru terabaikan.

Berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam negara diwajibkan untuk meriayah rakyat secara komprehensif dan merata, sehingga negara akan memastikan kebutuhan setiap individu terpenuhi.

Negara dalam Islam juga tidak menyerahkan energi rakyat kepada mekanisme pasar, SDA akan dipastikan dikelola oleh negara sedangkan hasilnya sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan syari'at Islam.

Islam juga memposisikan energi sebagai kepemilikan umum, sehingga tidak diperbolehkan dimiki oleh segelintir orang baik itu dimiliki lokal ataupun asing. Negara dalam Islam mempunyai visi untuk meriayah rakyat sehingga akan memastikan distribusi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang menguntungkan secara bisnis saja. Kini saatnya umat menyadari bahwa Islam satu-satunya solusi yang Konfrehensif, tidak seperti kapitalisme yang solusinya hanya bersifat parsial. Namun sistem Islam kaffah (menyeluruh) hanya akan terwujud dalam naungan khilafah.