Rekening Massal Berbasis NIK: Siapa yang Diuntungkan, Rakyat atau Pemodal?

TanahRibathMedia.Com—Hidup rakyat lagi susah. Harga naik, kerja seret, utang negara menumpuk. Di tengah susah ini, pemerintah malah mau bikin rekening bank otomatis untuk 200 juta orang. Semua warga umur 17 tahun yang punya KTP langsung dibuatkan rekening. Dananya dari APBN Rp11 triliun, tiap rekening diisi saldo awal Rp50.000 (cnbcindonesia.com, 15-9-2026).

Katanya ini biar bansos lancar dan semua orang melek keuangan digital. Kedengarannya baik. Tapi mari kita tanya jujur, siapa yang paling untung? Rakyat atau bank besar? Pemerintah bilang ini perlu untuk digitalisasi. Tapi data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) justru bilang, yang belum punya rekening itu cuma 46,5 juta orang (wartaekonomi.co.id, 13/9/2026). Kalau targetnya 200 juta, kelebihannya mau dikemanakan? Ujungnya nanti banyak rekening kosong yang tidak dipakai.

Bahkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen (ojk.go.id, 11-8-2026). Artinya Dari 100 orang, 69 orang sudah paham soal keuangan dan 93 orang sudah punya akses ke bank. Jadi masalahnya bukan di rekening. Komisi VIII DPR RI sendiri menegaskan, lebih baik benahi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dulu, bukan sibuk buka rekening baru (antaranews.com, 15-9-2026).

Lalu kenapa tetap dipaksakan?

Dalam sistem kapitalisme hari ini, uang negara sering jadi alat bantu untuk bank. Bagi kita, uang Rp50.000 itu receh, habis buat beli telur dan minyak. Tapi bagi bank, kalau dikumpulkan dari 200 juta orang, jadinya Rp11 triliun. Uang segar yang mengendap gratis berupa dana murah (Current Account Saving Account / CASA) yang bisa mereka putar lagi untuk dapat untung berlipat.

Bahaya lain juga ada. Kalau NIK kita langsung nyambung ke rekening bank, data kita jadi rawan bocor. Rawan ditawari pinjaman riba. Rawan juga dipakai untuk pemetaan data pemilih (voter profiling) untuk kepentingan politik. Ini bukan khayalan. Ini memang agenda besar keuangan global yang ingin semua aktivitas rakyat masuk ke sistem bank. Istilah kerennya inklusi keuangan (financial inclusion) yang didorong oleh lembaga keuangan global (worldbank.org, 18-6-2024).

Dalam Islam, pemimpin itu pengurus rakyat, bukan pengurus bank. Rasulullah saw. bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas rakyatnya". (HR Bukhari dan Muslim)

Uang negara yang ada di Baitulmal harus dipakai untuk yang wajib. Untuk biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan. Bukan untuk bagi-bagi modal ke korporasi. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Masyru' ad-Dustur pasal 144 menjelaskan, pos pengeluaran Baitulmal itu sudah diatur syariat untuk kemaslahatan rakyat, haram dipakai untuk memperkaya pemodal.

Kebijakan yang merugikan rakyat dan menjerumuskan ke riba itu haram karena menimbulkan bahaya (dharar). Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Allah juga tegas soal riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah: 275)

Kalau pakai sistem Islam, bantuan tidak perlu lewat bank riba. Negara mendata dengan benar siapa yang miskin, lalu Baitulmal menyalurkan langsung. Tanpa potongan, tanpa bunga, tanpa data kita dijual. Jadi jelas, masalahnya bukan teknis. Masalahnya ada di sistemnya. Sistem kapitalisme memang bekerja untuk pemodal, bukan untuk rakyat.

Solusi tuntasnya bukan tambal sulam. Solusinya kita kembali ke sistem Islam secara menyeluruh di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Hanya dengan Khilafah, uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat.