Molinas, untuk Rakyat atau Oligarki?

TanahRibathMedia.Com—Indonesia mulai membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Setelah pemerintah meluncurkan program Motor Listrik Nasional di Cikarang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya kompleks mobil listrik yang tengah dibangun di kawasan Subang, Jawa Barat.

Prabowo menyebut ekosistem tersebut ditargetkan mulai memproduksi mobil listrik dalam skala besar paling lambat pada 2028. Pengembangan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik di dalam negeri(www.cnbcindonesia.com, 14-8-2026).

Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada 13 Agustus 2026 digadang-gadang sebagai langkah menuju kemandirian industri kendaraan nasional. Presiden Prabowo bahkan menargetkan produksi massal mobil listrik nasional pada 2028 dan menyebut gagasan tersebut sebagai game changer. Pemerintah juga menggandeng pelaku usaha nasional serta investor global untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Sekilas, kebijakan ini tampak sebagai kabar baik. Namun, pertanyaan mendasarnya: siapa yang paling diuntungkan dari proyek tersebut?

Ketika negara membuka ruang besar bagi korporasi untuk menguasai industri strategis, sementara pembiayaan dan investasi menjadi penggerak utama, sangat mungkin orientasi keuntungan lebih dominan daripada pemenuhan kebutuhan rakyat. Apalagi, pengembangan Molinas melibatkan perusahaan swasta dan pemain global seperti BYD dan VinFast. Bahkan, sekitar 10 perusahaan Indonesia disebut siap menggarap mobil listrik nasional.

Klaim kedaulatan industri juga perlu dikritisi. Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memang menjadi syarat, tetapi masih terdapat komponen yang harus didatangkan dari luar negeri. Artinya, label “nasional” tidak otomatis menunjukkan kemandirian teknologi dan industri. Lebih jauh, kendaraan listrik membutuhkan bahan baku strategis seperti nikel. Ekspansi pertambangan untuk mendukung industri kendaraan listrik juga menyisakan persoalan ekologis. WALHI menyoroti bahwa kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi dari knalpot saat digunakan, tetapi rantai pasoknya dapat menimbulkan kerusakan ekologis di wilayah pertambangan. Auriga mencatat hilangnya ratusan ribu hektare hutan alam dalam perkembangan industri terkait.

Inilah paradoks kapitalisme: atas nama pembangunan dan investasi, sumber daya alam dieksploitasi, sementara keuntungan dapat terkonsentrasi pada pemilik modal dan dampak lingkungannya ditanggung masyarakat.

Masalahnya bukan pada teknologi listriknya. Islam tidak menolak inovasi dan kemajuan teknologi. Persoalannya adalah siapa yang menguasai, untuk kepentingan siapa, dan dengan sistem apa teknologi tersebut dikembangkan.

Dalam Islam, negara berkewajiban mengurus rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."  (HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya, negara tidak boleh menjadikan kebutuhan transportasi dan energi rakyat sebagai ladang bisnis yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara wajib memastikan sarana transportasi tersedia, terjangkau, aman, dan mudah diakses masyarakat.

Sumber daya alam strategis juga tidak boleh menjadi milik segelintir individu atau korporasi. Rasulullah ﷺ bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api. " (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat harus dikelola untuk kemaslahatan umum.

Berbeda dengan kapitalisme yang membuka ruang dominasi pemilik modal, sistem ekonomi Islam menempatkan negara sebagai pengurus kepentingan rakyat. Kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan tersebut, negara memiliki sumber pembiayaan yang kuat untuk menyediakan energi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa menjadikan rakyat sebagai pasar sekaligus korporasi sebagai penentu kebijakan.

Karena itu, ukuran keberhasilan industri nasional bukan sekadar banyaknya unit Molinas yang diproduksi atau besarnya investasi yang masuk. Ukurannya adalah apakah rakyat benar-benar mendapatkan manfaat, sumber daya alam terjaga, dan negara memiliki kedaulatan atas industri strategisnya.

Molinas boleh menjadi simbol kemajuan teknologi. Namun, tanpa perubahan sistem, proyek nasional sangat mungkin tetap menjadi arena perebutan keuntungan. Islam menawarkan paradigma berbeda: negara hadir sebagai ra'in, sumber daya dikelola untuk rakyat, dan industri dibangun untuk kemaslahatan umat. Paradigma ini hanya dapat diwujudkan melalui penerapan Islam secara kaffah dalam sistem Khilafah, bukan dalam sistem kapitalisme sekuler.