Keracunan Massal MBG, Tanggung Jawab Siapa?

TanahRibathMedia.Com—Program Makan Bergizi Gratis yang digadangkan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan stunting dan pemenuhan gizi anak menuai berbagai macam persoalan. Kasus keracunan makanan akibat program makan bergizi gratis terus berjatuhan. Program yang seharusnya memberikan dampak positif malah meresahkan orang tua. 

Publik kembali digegerkan akibat kasus keracunan masal yang menimpa pondok pesantren Mambaul Hikam dan beberapa sekolah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo tercatat sejumlah 748 orang. 728 orang sudah diperbolehkan pulang dan rawat jalan sedangkan 20 orang masih menjalani rawat inap. 

Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional menelusuri penyebab insiden keracunan ratusan santri karena tidak semua ompreng ada label waktu aman konsumsi. Hanya ada 1 ompreng yang ditempeli waktu aman konsumsi. Seharusnya setiap SPPG menuliskan keterangan waktu aman konsumsi. 

Menurut penelusuran menu MBG tersebut sudah matang sejak pukul 05.00 WIB harusnya di konsumsi sebelum pukul 09.00 WIB. Namun dilabelling dilaporkan pukul 08.00 WIB dan dimakan maksimal pukul 10.00 WIB. Kenyataan dikirim ke sekolah diatas pukul 11.00 baru dimakan diatas pukul 12.00 (Kompas.tv, 3-9-2026).

Kasus keracunan MBG di Indonesia bukanlah pertama kali terjadi, namun insiden keracunan selalu terulang kembali. Kasus keracunan tentu tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa serta bukan sekedar kesalahan teknis tetapi perlu dipertanyakan bahwa siapa yang akan bertanggung jawab? Ketika para siswa menjadi korban akibat kelalaian dilapangan yang perlu diperbaiki beserta sistem pengaturannya.

Pihak SPPG harus bertanggung jawab terkait kualitas makanan yang disajikan. Selain itu, ada pengawasan dari instansi  berkaitan dengan pendistribusian, quality kontrol terkait kualitas bahan makanan. Apabila hal tersebut dilakukan tentunya makanan yang tidak layak konsumsi bisa dicegah dari awal.

Dalam sistem kapitalis sekuler tentu kasus ini bisa terjadi karena orientasi pada keuntungan materi dan efisiensi sehingga aspek keselamatan dan kualitas terabaikan. Pihak SPPG di tuntut pada pemenuhan target dengan menekan biaya seefisien mungkin sehingga kualitas bahan makan dikorbankan. Demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampaknya ketika kualitas bahan makanan diturunkan.

Dalam peristiwa ini, tentunya masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang menjadi korban. Dari peristiwa diatas menunjukkan bahwa lemahnya peran negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Program yang seharusnya memberikan dampak positif malah menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem kapitalis belum mampu memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam sistem kapitalis sekuler pelaku kelalaian yang menyebabkan keracunan hanya mendapatkan sanksi administratif ringan. Sedangkan dalam Islam pengabaian keamanan pangan dapat dijatuhi sanksi hisbah dan pidana syariah (ta'zir) untuk memberikan efek jera.

Oleh karena itu, bukan hanya perubahan teknis saja namun cara pandang bagaimana negara hadir sebagai pelindung rakyat, kemudian program-program dan kebijakan dilakukan secara benar dan bermanfaat. Bukan hanya percaya pada laporan secara administratif semata tanpa melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Apabila keselamatan rakyat khususnya anak sekolah tidak terjamin, maka wajar apabila rakyat hilang kepercayaan dan meragukan pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung rakyat.

Dalam sistem kapitalis sekuler, bantuan MBG sering menjadi solusi cepat tetapi tanpa menyentuh akar permasalahan sebenarnya. Sehingga masyarakat tetap dalam kemiskinan, kebodohan, dan kelaparan.

Hal ini tentu berbeda dalam sistem Islam bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, dan papan. Bukan hanya sekedar "memberi makan gratis" tetapi juga memastikan bahwa setiap rakyat memiliki kehidupan yang layak.  Oleh karena itu, pendidikan menjadi prioritas utama dan gratis sehingga terbentuklah pola pikir yang benar, kepribadian Islami serta ketrampilan yang membuat seseorang dapat berkarya dan tidak bergantung pada bantuan. 

Dalam daulah Islam, negara tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi menjamin kebutuhan pokok rakyat termasuk makanan bagi yang tidak mampu. Dengan pendidikan menjadi pilar utama dan diberikan gratis maka rakyat tidak akan hidup dalam kebodohan. Karena dengan ilmu, manusia akan berpikir dan bisa bangkit untuk memperoleh pekerjaan bukan hanya mengandalkan pada bantuan semata.

Sebagaimana firman Allah Swt.,

 

Kasus keracunan massal MBG ini merupakan alarm keras untuk menyingkap kebrobokan sistem kapitalis sekuler dimana negara lemah dalam hal perlindungan rakyat. Hanya dengan penerapan Islam kaffah perlindungan terhadap rakyat bukan sekedar wacana tetapi dibuktikan dalam kebijakan tegas dan menyeluruh. Sudah saatnya kita mengevaluasi bahwa sistem saat ini tidak layak dan saatnya kembali pada sistem berlandaskan aturan dari sang pencipta yakni Allah Swt.