Kabinet Bongkar Pasang, Rakyat Tetap Jadi Korban

TanahRibathMedia.Com—Bangsa ini disuguhkan drama politik fiskal yang memalukan akal sehat. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan setelah setahun menjabat sejak 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati dan melantik wakilnya, Suahasil Nazara, sebagai pengganti. Fakta ini tercatat terang dalam BBC News Indonesia berjudul "Prabowo reshuffle menteri keuangan, Suahasil gantikan Purbaya", diperkuat Investor.id berjudul "Purbaya Sudah Duga Bakal Dicopot" dan "Purbaya Dicopot, Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Era Prabowo" serta CNA Indonesia yang menyebut pelantikan di Istana Negara dan serah terima jabatan pada 15 September 2026 di Kemenkeu.

Purbaya mengakui pencopotan sudah ia duga dengan kalkulasi 50-50 setelah menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat rapat dengan DPD. Ia pun membenarkan bahwa sebagian pemicunya adalah rotasi ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu yang ia lakukan pada 10 September 2026. Inilah wajah kekuasaan hari ini: terlalu cepat mencopot, terlalu lambat membenahi.

Alasan mendasar dipecatnya menteri bukan sekadar suka dan tidak suka Presiden, melainkan tiga cacat fundamental. Pertama, gagalnya koordinasi internal dan kepemimpinan. Terbukti dari penolakan terbuka Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama terhadap rotasi eselon II serta kebijakan menahan restitusi pajak yang awalnya hanya untuk sektor sumber daya alam, tetapi merembet ke semua sektor sehingga membuat pelaku usaha tidak nyaman.

Kedua, gagalnya komunikasi politik dan etika jabatan. Gaya overconfidence dan buruknya koordinasi menciptakan kegaduhan di internal kementerian berpegawai 77 ribu orang. Ketiga, konflik kebijakan fiskal yang strategis, yaitu polemik setoran dividen Rp120 triliun dari Danantara yang ingin dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai buffer fiskal, tetapi mendapat protes keras dari Danantara sendiri sebagaimana diungkap Direktur CELIOS Bhima Yudhistira. Ketika menteri tidak mampu menjaga satu komando, ia kehilangan syarat amanah.

Namun, apakah reshuffle bisa menyelesaikan akar masalah? Jawabannya tegas, tidak. Reshuffle hanya pergantian sopir tanpa memperbaiki mesin yang rusak. Akar masalah bukan pada nama Purbaya atau Suahasil, melainkan pada sistem ekonomi sekuler kapitalistik yang menjadikan APBN sebagai alat tambal sulam oligarki. Sistem ini menjadikan pajak sebagai pemerasan rakyat, sementara kebocoran di Bea dan Cukai serta Pajak dibiarkan. Defisit di bawah 3 persen dijadikan jimat, padahal utang terus menggunung dan dividen BUMN dipaksa masuk untuk menutupi lubang.

Mengganti menteri dalam sistem yang sama, sama saja mengganti pemain dalam pertandingan yang wasitnya curang. Selama paradigma sekuler yang memisahkan agama dari ekonomi tetap dipertahankan dan Baitul Mal tidak difungsikan secara syariah, maka wajah menteri boleh berganti, tetapi penderitaan rakyat tetap abadi.

Lihatlah Rasulullah saw. dan para khalifah mengatasi kondisi ini. Rasulullah tidak pernah mentoleransi pejabat khianat. Ketika mengangkat Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan agar memudahkan, bukan mempersulit. Umar bin Khattab r.a. memiliki pengawasan ketat, melarang pejabat berbisnis selama menjabat, memeriksa harta sebelum dan sesudah menjabat, dan mencopot Saad bin Abi Waqqas pahlawan Qadisiyah karena keluhan rakyat soal keadilan.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat langsung membongkar pajak zalim, mengembalikan tanah rampasan pejabat, dan menghidupkan kembali Baitul Mal sebagai pusat kesejahteraan. Mereka tidak sibuk reshuffle kosmetik. Mereka membongkar sistem zalim sampai ke akar dan menggantinya dengan sistem Islam.

Maka, solusi Islam adalah total, bukan tambal sulam. Kita wajib kembali kepada sistem ekonomi Islam yang menjadikan negara sebagai pengurus rakyat, bukan pemalak rakyat. Sumber pendapatan harus dikembalikan kepada pos syariah, yaitu fai, ganimah, kharaj, jizyah, zakat, dan harta milik umum seperti tambang, migas, dan hutan yang tidak boleh diserahkan kepada swasta atau asing. Baitul Mal harus dihidupkan sebagai institusi independen yang transparan dan berkah.

Rasulullah saw. bersabda tegas dalam hadis riwayat Ahmad:

Allah Swt. berfirman: 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (TQS An-Nisa: 58).

Itulah jalan keluarnya, bukan sekadar reshuffle, melainkan revolusi sistemik menuju syariah kafah di bawah naungan khilafah yang melahirkan menteri yang takut kepada Allah, bukan kepada oligarki.