Fakta Pahit Kegagalan Sistemik MBG: Nyawa Rakyat Dikorbankan

(Sahabat Tanah Ribath Media)

TanahRibathMedia.Com—Tiga hari, total dua ribu orang terkena kasus keracunan. Keracunan massal ini terjadi diduga setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sepekan terakhir, kasus keracunan ini terjadi di lokasi yang beragam. Mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Tana Toraja, Sulawesi Selatan; serta Kabupaten Pati, Jawa Tengah (bbc.com, 9-9-2026).

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu (9/9) sebanyak 231 siswa dari tiga sekolah, yakni SMP Negeri 1 Gembong, MTs Negeri 3 Pati, dan MTs Mambaul Ulum, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG (bbc.com, 9-9-2026). Keluhan yang dirasa oleh siswa seperti gejala pusing, mual, serta gangguan pencernaan.

Lain halnya di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kini korban keracunan massal mencapai 664 orang. Para korban mengalami gejala yang tak jauh berbeda yakni mual, muntah hingga pusing setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah Tanggulangin, berupa nasi putih, orak arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel, pada Selasa (1/9) siang (cnnindonesia.com, 3-9-2026).

Di media sosial, kita juga dikejutkan oleh fakta lain. Keracunan yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara FP (16), siswi SMK mengalami gangguan ingatan hingga tidak mengenali guru dan teman sekelasnya (idntimes.com, 8-9-2026). Belum lagi, berita terkait korban lainnya yang diduga mengalami gangguan pada ginjalnya. Sejak diluncurkannya program MBG telah menelan korban keracunan mencapai 50.000 orang. Dari data yang tertera, ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan nyawa anak-anak bangsa yang dikorbankan.

Terjadinya keracunan massal seusai menyantap MBG, memicu perhatian publik. Banyak publik yang mempertanyakan terkait efisiensi adanya program tersebut. Tidak sedikit juga yang memberikan kritik tajam dan menolak adanya program MBG. Alih-alih introspeksi, pemerintah hanya meminta maaf dan siap melakukan langkah-langkah taktis untuk menyelesaikan problem, termasuk siap memberikan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab. Badan Gizi Nasional (BGN) pun menuding 80% kasus terjadi karena "pelanggaran SOP".

Dari fakta, data dan alasan-alasan terjadinya kasus keracunan massal di lapangan, seharusnya pemerintah berkaca, sebenarnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini betulkah "bergizi"? Betulkah demi rakyat? Atau MBG ini bukan tentang gizi, tapi tentang proyek? Atau negara lupa, bahwa mengurus rakyat adalah amanah, bukan bisnis? Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari program ini?

Keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis tidak dapat lagi kita pandang sebagai sebuah insiden. Adanya berbagai kasus berulang dalam pola yang sama bukan lagi mengenai human error yang terjadi di dapur. Melainkan cermin dari gagalnya sistem demokrasi kapitalisme yang memandang bahwa program ini ladang bisnis, bukan lagi perkara pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yakni soal pemenuhan gizi.

Kegagalan ini dapat kita lihat dari bagaimana negara memposisikan diri. Negara memposisikan program ini sebagai ladang bisnis. Negara tidak berperan sebagai penanggung jawab secara langsung melainkan hanya sebagai regulator yang menyerahkan eksekusi kepada mekanisme lain seperti investor atau pihak swasta sebagai operator SPPG.

Keracunan massal MBG tidak dapat kita pandang sesederhana bahwa ini kelalaian SOP, melainkan mindset bisnis yang sudah tertanam dalam sistem kapitalis. Jaminan mutu di nomor duakan dan bukan prioritas utama. Statement bahwa banyaknya keracunan massal yang terjadi diakibatkannya kelalaian SPPG dan SOP merupakan bentuk paling nyata lepas tangannya pemerintah. Seharusnya kita sadar, kegagalan SPPG di berbagai daerah dengan pola yang sama akar masalahnya ialah pada gagalnya sistem.

Ketentuan yang mewajibkan satu SPPG melayani minimal 2500 porsi setiap harinya juga memicu kualitas yang buruk. Dengan banyaknya porsi yang ditentukan membuat sulit memastikan aspek higienitas dapat terpenuhi meskipun SPPG telah bersertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Beban produksi massal dengan waktu yang singkat serta proses pendistribusian yang terkadang belum sesuai dengan jam yang tertera juga memicu timbulnya titik kritis tumbuhnya berbagai bakteri di makanan yang didistribusikan. Belum lagi, ini terjadi di setiap harinya dengan SDM dan peralatan yang terbatas. Maka tak heran kualitas pasti dikorbankan.

Di sisi lain problem datang dari perizinan pendirian SPPG yang hanya bertumpu pada aspek administratif tanpa memastikan kelayakan tempat, peralatan serta rekrutmen karyawan. Hal ini berakibat pada SPPG yang jauh dari kelayakan namun tetap beroperasi. Ditambah lagi, ketika MBG menjadi lahan bisnis maka wajar saja muncul kasus jual beli titik, sewa-menyewa bendera yayasan ataupun skema bagi untung antara yayasan serta investor dan mitra SPPG. Ketika modal sudah terlanjur besar keluar untuk membeli ini, maka cara paling mudah untuk menutup biaya adalah dengan menekan biaya yang paling elastis yakni kualitas bahan makanan MBG. Maka lagi-lagi kita tak heran, kualitas yang dihidangkan tidak bermutu.

Dari semua permasalahan yang disebutkan sebelumnya, maka problem terakhir ialah lemahnya pengawasan negara yang menjadi keniscayaan dari sistem ini. Saat ini negara tidak memiliki aparat pengawas yang sebanding dengan jumlah SPPG yang tumbuh di berbagai daerah. Seharusnya diberbagai SPPG terdapat pengawasan real time dari hulu ke hilir dimulai dari pengadaan bahan baku kemudian proses memasak sampai dengan didistribusikan. Namun nyatanya pengawasan baru hadir setelah korban berjatuhan.

Akar permasalahan dari program MBG ini ialah dari paradigma demokrasi kapitalis itu sendiri. Di sistem negara demokrasi kapitalis, menjadikan negara sebagai pebisnis. Semua program yang diadakan bukan lagi soal bagaimana memenuhi kebutuhan dasar rakyat namun menjadi bagaimana program ini menguntungkan bagi negara.

Dalam Islam, negara sepenuhnya berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyat, bukan sebagai pedagang seperti di sistem kapitalis saat ini. Kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus dan prioritas utama negara. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

"Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketika negara sadar bahwa ini adalah tanggung jawabnya secara penuh maka tidak akan lagi ditemui penyerahan urusan pemenuhan gizi anak-anak kepada yayasan, investor bahkan skema bagi hasil. Dalam Islam negara justru akan mengambil alih tanggung jawab secara penuh sebagai penyelenggaranya. Negara akan memperhatikan jaminan kualitas mutu makan rakyatnya. Apakah makanan tersebut aman, halal dan thayyib. Bukan seperti di sistem kapitalis ini yang menekan kualitas demi mengejar keuntungan.

Dalam Islam mekanisme penyediaan makanan akan dikelola semudah dan seefisien mungkin. Khalifah akan mengelola penyediaan makanan melalui struktur yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Hal ini dapat melalui unit-unit dapur negara yang dikelola langsung oleh pegawai negara yang amanah dan kompeten di wilayahnya masing-masing dengan memberdayakan masyarakat dan diawasi secara langsung oleh negara. 

Dalam negara Islam terdapat Qadhi Hisbah yakni hakim yang bertugas khusus mengawasi urusan-urusan publik dan kemaslahatan rakyat di pasar termasuk standar keamanan pangan, takaran, kebersihan bahkan kelayakan. Qadhi Hisbah juga memiliki hak untuk melakukan inspeksi mendadak tanpa menunggu laporan serta memberikan sanksi yang tegas di tempat dan menutup tempat produksi yang tidak layak tanpa pandang bulu.

Ini adalah bukti nyata kepedulian negara terkait kualitas mutu pangan masyarakatnya dengan menempatkan Qadhi Hisbah di berbagai wilayah. Islam memiliki mekanisme pengawasan yang melekat, bukan pengawasan yang baru datang setelah korban jatuh. Dengan begitu nyawa rakyat tak lagi menjadi korban.