Jangan Biarkan Air Menjadi Barang Mewah

TanahRibathMedia.Com—Bagi warga kota, air biasanya baru terasa sangat berharga ketika keran tiba-tiba berhenti mengalir. Saat itu, persoalan air bukan lagi urusan teknis di ruang rapat, melainkan berubah menjadi masalah rumah tangga: memasak terganggu, mandi tertunda, mencuci terhenti, bahkan kebutuhan paling dasar pun harus dihitung ulang. Di Batam, persoalan semacam ini kembali terasa ketika gangguan jaringan air terjadi di tengah kondisi cuaca kering dan tekanan terhadap ketersediaan air baku.

Pipa bocor memang persoalan teknis. Namun, jika gangguan suplai terus berulang, pertanyaannya tidak lagi cukup dijawab dengan “pipa sedang diperbaiki”. Kita perlu bertanya lebih jauh: seberapa serius air ditempatkan sebagai kebutuhan dasar dalam perencanaan pembangunan Batam?

Pertanyaan itu penting karena karakter geografis Batam memang tidak sederhana. Pulau Batam tidak memiliki sungai yang mengalirkan air sepanjang tahun ke waduk. Air baku sangat bergantung pada curah hujan yang masuk ke daerah tangkapan air dan kemudian ditampung di waduk . Dengan kata lain, air Batam memiliki titik rentan yang jelas: ketika hujan berkurang, cadangan air ikut tertekan.

Karena itu, ketahanan air seharusnya tidak diperlakukan sebagai persoalan musiman yang baru ramai dibicarakan ketika waduk menyusut atau pipa mengalami kebocoran.

Batam berkembang sebagai kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, kemajuan ekonomi tersebut membutuhkan fondasi yang sering kali tidak terlihat: air.

Dokumen lingkungan Kota Batam menunjukkan bahwa air baku untuk kebutuhan air bersih berasal dari waduk-waduk yang menampung air hujan. Waduk Duriangkang, Muka Kuning, Sei Harapan, Sei Ladi, dan Nongsa merupakan bagian penting dari sistem penyediaan air baku Batam (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2023).

Artinya, pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman, industri, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi harus berhadapan dengan sumber air yang sangat bergantung pada kemampuan alam menyuplai air melalui hujan.

Persoalannya semakin jelas pada 2026. BP Batam menyatakan bahwa ketersediaan air bersih Batam sangat bergantung pada waduk. Penurunan curah hujan bahkan berdampak pada volume Waduk Nongsa dan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minumnya (bpbatam.co.id, 8 Agustus 2026).

Bahkan sejak Mei 2026, BP Batam telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi ancaman El Nino dan penurunan permukaan air baku di sejumlah waduk utama (bpbatam.co.id, 17 Mei 2026).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekurangan air bukan kejutan yang datang tanpa tanda. Ia dapat diprediksi melalui kondisi cuaca dan karakter sumber air Batam.

Maka, kalau persoalan air hanya dijawab dengan perbaikan pipa setelah terjadi gangguan, pemerintah sesungguhnya baru menyelesaikan gejala, bukan seluruh persoalan ketahanan air.

Kebocoran pipa di Muka Kuning pada 28 Agustus 2026, misalnya, berdampak terhadap suplai air ke sejumlah kawasan Batam. Tim teknis BP Batam bersama PT Air Batam Hilir harus melakukan perbaikan dan menghentikan sementara suplai ke wilayah terdampak (Patrolmedia.co.id, 28 Agustus 2026).

Masalahnya, gangguan jaringan tidak hanya berbicara tentang satu titik pipa. Beberapa kawasan Batam juga mengalami persoalan tekanan dan kontinuitas karena berada di wilayah ujung jaringan atau end of line. Pada awal September, BP Batam bahkan meninjau kawasan Sei Lekop dan Sagulung Berseri setelah warga mengalami keterbatasan aliran air. Sekitar 65 kepala keluarga di dua RT disebut terdampak kondisi tersebut (Posmetrobatam.co.id, 5 September 2026).

Di sini pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih berani. Apakah infrastruktur air kita sudah dibangun berdasarkan kebutuhan Batam beberapa puluh tahun ke depan, atau masih terlalu banyak bekerja dengan pola pemadaman masalah dari satu gangguan ke gangguan berikutnya?

Batam membutuhkan cadangan, jaringan alternatif, pemeliharaan berkala, teknologi pengolahan, perlindungan daerah tangkapan air, serta strategi menghadapi kemarau jauh sebelum krisis terjadi.

Dalam perspektif Islam, air memiliki kedudukan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar komoditas ekonomi.

Rasulullah saw. bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Hadis ini memiliki pesan sosial yang sangat kuat. Air disebut bersama padang rumput dan api sebagai sesuatu yang menjadi kepentingan bersama. Para ulama menjelaskan hadis ini dalam konteks sumber daya yang menjadi kebutuhan umum dan tidak boleh dimonopoli secara zalim.

Tentu hadis tersebut tidak berarti seluruh aktivitas penyediaan air, termasuk biaya pengolahan, pemeliharaan pipa, tenaga teknis, dan distribusi, tidak boleh memiliki biaya. Yang menjadi persoalan adalah ketika kebutuhan dasar masyarakat sepenuhnya diperlakukan dengan logika keuntungan sehingga akses kelompok miskin menjadi korban.

Islam justru menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Contoh relevan dapat dilihat pada praktik Rasulullah saw. di Madinah. Salah satu kisah yang masyhur adalah pembelian dan pembebasan akses Sumur Ruma oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan masyarakat. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa sumber air tidak semestinya hanya menjadi instrumen keuntungan pribadi ketika masyarakat membutuhkan akses terhadapnya.

Pelajarannya jelas: sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola dengan orientasi kemaslahatan, bukan semata-mata keuntungan.

Jika prinsip itu diterapkan dalam persoalan Batam, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat menghemat air. Penghematan memang penting, tetapi masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani untuk menutup kelemahan sistem.

Negara perlu memastikan beberapa hal. Pertama, memperkuat infrastruktur air dari hulu hingga hilir. Waduk, daerah tangkapan air, instalasi pengolahan, jaringan pipa, reservoir, dan jaringan distribusi harus direncanakan sebagai satu sistem ketahanan air.

Kedua, menyiapkan mitigasi kemarau secara permanen. Operasi modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Diversifikasi sumber air, pengolahan air laut, pemanfaatan air hujan, efisiensi instalasi, dan penguatan cadangan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Ketiga, melindungi daerah tangkapan air. Air tidak akan tersedia jika kawasan yang seharusnya menangkap hujan rusak. Menjaga hutan dan kawasan sekitar waduk sesungguhnya merupakan bagian dari menjaga keran air masyarakat.

Keempat, menempatkan akses air rakyat di atas orientasi komersial. Pengelolaan oleh badan usaha boleh saja dilakukan sepanjang mekanisme tersebut menjamin pelayanan, keterjangkauan, kualitas, dan kontinuitas air. Negara tidak boleh kehilangan kendali atas tanggung jawab pelayanan publik.

Batam tidak bisa memilih apakah akan membutuhkan air. Selama manusia hidup, industri berjalan, rumah tangga tumbuh, dan kota berkembang, kebutuhan air akan terus meningkat. Karena itu, persoalan air harus dinaikkan statusnya dari sekadar urusan teknis menjadi agenda strategis pembangunan.

Pipa bocor harus diperbaiki. Waduk harus dijaga. Jaringan harus diperkuat. Teknologi harus dikembangkan. Daerah tangkapan air harus dilindungi. Namun yang paling penting, paradigma pengelolaan air harus ditegaskan: air adalah kebutuhan dasar manusia, bukan kemewahan yang hanya mudah diperoleh oleh mereka yang mampu membayar lebih.

Islam telah memberikan prinsip bahwa air merupakan kepentingan bersama. Negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat semestinya menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan nyata: menyediakan infrastruktur, membangun cadangan, mencegah krisis, dan memastikan tidak seorang pun kehilangan akses terhadap air bersih hanya karena lemahnya sistem.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa tinggi gedung berdiri atau seberapa banyak investasi masuk. Kota yang benar-benar maju adalah kota yang memastikan keran rakyat tetap mengalir, bahkan ketika hujan sedang enggan turun.