Gen Z Terhimpit: Krisis Ekonomi dan Krisis Makna

TanahRibathMedia.Com—Generasi Z hidup di tengah paradoks. Di satu sisi, mereka memiliki akses informasi dan peluang yang luas. Namun di sisi lain, mereka dihimpit biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, persaingan kerja, dan tuntutan sosial yang semakin tinggi. Survei Deloitte menunjukkan lebih dari 48% Gen Z belum merasa aman secara finansial (Deloitte.com, 13-5-2026). Sedang menurut Dirut PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat ada 64% Gen Z yang mengalami stres finansial (Republika.id, 13-6-2026).

Ironisnya, di tengah tekanan tersebut, pengeluaran untuk self-reward, healing, dan gaya hidup tetap meningkat. Pengeluaran tersebut tidak selalu dipandang sebagai kemewahan, melainkan dianggap sebagai kebutuhan emosional untuk menjaga kesehatan mental dan memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Fenomena ini tidak cukup dibaca sebagai persoalan boros atau lemahnya literasi finansial. Ada persoalan yang lebih struktural.

Namun jika ditelisik lebih dalam, kontradiksi tersebut justru memperlihatkan persoalan yang lebih serius. Gen Z bukan sekadar sedang menghadapi masalah finansial. Mereka sedang berada di tengah krisis cara memaknai kehidupan.

Menuding Gen Z sebagai generasi boros tentu terlalu sederhana. Persoalannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Generasi muda memasuki fase dewasa dengan kebutuhan hidup yang semakin mahal. Pendidikan membutuhkan biaya, hunian semakin sulit dijangkau, kebutuhan kesehatan meningkat, sementara lapangan pekerjaan yang memberikan pendapatan memadai tidak selalu mudah diperoleh. Di tengah situasi tersebut, individu tetap dituntut untuk mandiri, produktif, memiliki tabungan, berinvestasi, bahkan mempersiapkan masa depan sejak usia muda.

Pada titik tertentu, muncul kecenderungan untuk memandang persoalan ekonomi sebagai kegagalan individu.

Jika tidak mampu membeli rumah, dianggap kurang pandai mengelola keuangan.

Jika belum memiliki tabungan, dianggap kurang disiplin.

Jika sulit mendapatkan pekerjaan layak, dianggap kurang memiliki keterampilan.

Jika mengalami tekanan mental, diminta healing.

Seolah-olah seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan memperbaiki diri masing-masing.

Padahal, ada persoalan struktural yang tidak boleh diabaikan. Dalam sistem kapitalisme, pemenuhan berbagai kebutuhan manusia semakin terikat pada kemampuan membeli. Pendidikan, kesehatan, hunian, transportasi, bahkan berbagai kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan yang layak telah menjadi bagian dari mekanisme pasar. Akibatnya, generasi muda dituntut bertanggung jawab secara individual atas persoalan yang sesungguhnya juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi.

Negara berisiko hanya tampil sebagai regulator, sementara individu dipaksa menjadi “manajer kehidupan” bagi dirinya sendiri. Generasi muda harus bekerja keras, meningkatkan skill, menabung, berinvestasi, dan membangun masa depan.

Ketika semua itu belum cukup, mereka kembali diminta untuk lebih keras berusaha. Kapitalisme mendorong kebutuhan hidup semakin bergantung pada kemampuan membeli, sementara individu dituntut bertanggung jawab sendiri atas kesejahteraannya. Ketika konsumsi menjadi obat.

Di saat yang bersamaan, budaya sekuler-liberal menawarkan konsumsi sebagai jalan keluar dari tekanan. Lelah diarahkan untuk healing, sedih dengan shopping, dan tertinggal dengan mengikuti tren dan bosan dengan staycation. Tentu tidak ada yang salah dengan berlibur, menikmati makanan, membeli sesuatu yang disukai, ataupun memberikan penghargaan kepada diri sendiri.

Persoalannya muncul ketika konsumsi tidak lagi sekadar menjadi aktivitas ekonomi, tetapi berubah menjadi mekanisme utama untuk memperoleh kebahagiaan dan mengelola emosi. Di sinilah kapitalisme menunjukkan paradoksnya. Ia menciptakan masyarakat yang terus merasa kurang, kemudian menjual berbagai produk untuk membuat mereka merasa cukup—setidaknya untuk sementara.

Media sosial memperkuat FOMO dengan terus menampilkan standar kehidupan yang seolah harus dicapai. Akhirnya, manusia tidak hanya membeli barang, tetapi juga membeli validasi dan rasa bahagia. Namun di balik krisis ekonomi dan budaya konsumtif itu terdapat persoalan yang lebih fundamental: krisis tujuan hidup. Sebab seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup yang kokoh akan lebih mudah menjadikan dunia sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Jika uang menjadi ukuran keberhasilan, maka semakin banyak uang dianggap semakin bahagia.

Jika popularitas menjadi ukuran eksistensi, maka likes, views, dan followers menjadi sumber validasi.

Jika penampilan menjadi ukuran harga diri, maka seseorang akan terus mengejar standar fisik yang berubah-ubah.

Jika konsumsi menjadi ukuran kebahagiaan, maka hidup akan berubah menjadi perlombaan untuk mendapatkan semakin banyak.

Padahal cita-cita tidak selalu sama dengan tujuan hidup.

Ketika kebahagiaan diukur dari materi, popularitas, pengalaman, dan pengakuan manusia, hidup mudah berubah menjadi perlombaan tanpa akhir. 

Padahal Allah telah memberikan jawaban yang sangat jelas:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (TQS. Adz-Dzariyat: 56)

Islam tidak melarang manusia bekerja, kaya, menikmati dunia, ataupun memiliki cita-cita. Islam hanya menempatkan semuanya pada posisi yang benar: dunia adalah sarana, bukan tujuan akhir. Islam juga tidak membiarkan rakyat berjuang sendirian. Persoalan Gen Z juga tidak cukup diselesaikan dengan meminta mereka memperbaiki pola pikir secara individual. Islam memiliki konstruksi kehidupan yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam konsep negara Islam, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa. Pengelolaan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum juga tidak diarahkan semata-mata untuk keuntungan segelintir pemilik modal, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat. Negara memiliki kewajiban menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghidupan secara layak.

Dengan demikian, generasi muda tidak dilepas begitu saja menghadapi kerasnya kehidupan

Negara berkewajiban melakukan ri'ayah, menjamin kebutuhan dasar, menciptakan kondisi ekonomi yang layak, serta mengelola sumber daya publik untuk kemaslahatan rakyat. Di sisi lain, Islam membangun masyarakat yang tidak menjadikan konsumsi sebagai ukuran kebahagiaan, melalui nilai qana'ah, larangan israf, dan penguatan akidah.

Karena itu, solusi bagi Gen Z bukan sekadar “kurangi healing” atau “belajarlah mengatur uang”. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma: dari generasi konsumen menjadi generasi yang memiliki tujuan hidup.

Gen Z harus memahami bahwa yang perlu dibangun adalah paradigma hidup. Generasi Z bukan sekadar konsumen yang menjadi target pasar. Bukan sekadar angka dalam statistik ekonomi. Mereka adalah generasi yang memiliki potensi besar untuk menentukan arah masyarakat di masa depan. Gen Z tidak cukup hanya dipersiapkan untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang. Mereka harus memiliki visi, iman, ilmu, dan kesadaran untuk menjadi generasi pembangun peradaban.

Ketika tujuan hidup telah benar, dunia tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan. Tekanan ekonomi tetap ada, perjuangan tetap ada, kegagalan tetap mungkin terjadi. Namun semuanya tidak lagi kehilangan makna. Generasi muda dapat bekerja keras tanpa menjadi budak materi. Dapat menikmati dunia tanpa diperbudak konsumsi. Dapat mengejar kesuksesan tanpa kehilangan arah. Dapat menggunakan teknologi tanpa dikendalikan algoritma, dan dapat memiliki ambisi besar tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan akhir.

Sebab pertanyaan terbesar bukanlah “Apa yang bisa aku beli agar bahagia?”, tetapi:

Ketika pertanyaan itu benar-benar terjawab, generasi muda tidak lagi sekadar sibuk mencari cara untuk bertahan di tengah zaman. Mereka akan memiliki alasan yang jauh lebih besar untuk hidup. Bukan hanya menjadi generasi yang survive, tetapi memiliki alasan untuk berjuang, memberi manfaat, dan mengambil bagian membangun  peradaban yang diridai Allah.