BBM Langka, Rakyat Sengsara: Bukti Nyata Gagalnya Sistem Kapitalisme

TanahRibathMedia.Com—Fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Riau, hingga Kalimantan Barat bukan sekadar persoalan teknis distribusi. Ia adalah potret nyata kegagalan sistem dalam mengurus kebutuhan mendasar rakyat. Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM, maka yang sedang dipertontonkan adalah rapuhnya tata kelola negara dalam menjamin hajat hidup publik.

Dilansir dari Kompas.com (16-7-2026), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan, pihaknya dapat mengurai antrean masyarakat yang membeli BBM di SPBU dalam 1-2 hari saja. Wahyudi mengeklaim, antrean tersebut terjadi karena terdapat fenomena panic buying BBM.

Pemerintah melalui BPH Migas berdalih bahwa antrean terjadi akibat panic buying yang dipicu isu pembatasan. Narasi ini seolah melempar tanggung jawab kepada masyarakat, padahal akar persoalan justru terletak pada kebijakan yang tidak mampu memberikan kepastian. Data yang menunjukkan bahwa konsumsi Pertalite dan Solar subsidi telah melampaui separuh kuota tahunan 2026 semakin menguatkan fakta bahwa perencanaan distribusi energi tidak dikelola secara matang. Akibatnya, rakyat dipaksa menanggung dampak dari kebijakan yang tidak berpihak.

Dalam kerangka sistem kapitalisme, negara cenderung berfungsi layaknya korporasi dagang. Sumber daya alam (SDA), termasuk migas, tidak lagi dipandang sebagai milik rakyat yang harus dikelola untuk kesejahteraan bersama, melainkan sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan. Liberalisasi sektor migas dari hulu hingga hilir membuka ruang besar bagi korporasi swasta, bahkan asing, untuk menguasai sektor strategis ini. Negara pun kehilangan kendali penuh, sementara rakyat harus tunduk pada mekanisme pasar yang sarat kepentingan.

Alih-alih menyelesaikan akar persoalan, kebijakan yang diambil justru semakin memperumit keadaan. Pembatasan kuota, regulasi yang berbelit, hingga syarat pembelian yang semakin kompleks di SPBU menunjukkan bahwa negara lebih sibuk mengatur teknis di permukaan daripada menuntaskan masalah mendasar. Kebijakan semacam ini bukan solusi, melainkan tambal sulam yang berpotensi melahirkan krisis berulang.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang negara sebagai pengurus (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan rakyat. Dalam perspektif Islam, BBM sebagai bagian dari pengelolaan SDA tidak boleh dijadikan komoditas untuk meraih keuntungan. Negara haram mengambil profit dari kebutuhan dasar publik. Sebaliknya, negara wajib menjamin ketersediaan dan distribusi BBM secara adil, merata, dan mudah diakses oleh seluruh rakyat.

Islam juga menolak liberalisasi pengelolaan SDA. Seluruh proses, mulai dari eksplorasi hingga distribusi, harus berada di bawah kendali negara demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi korporasi untuk menguasai sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, sistem Islam menghapus birokrasi yang berbelit-belit, sehingga pelayanan kepada rakyat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien.

Antrean BBM yang mengular hari ini seharusnya menjadi momentum refleksi. Bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan buah dari sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Sudah saatnya solusi mendasar dipertimbangkan, yakni dengan kembali pada sistem yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan sekadar angka dalam neraca keuntungan.