Rel Berdarah di Bekasi: Kegagalan Sistem Menjaga Nyawa

TanahRibathMedia.Com—Kecelakaan kereta di Bekasi Timur bukan sekadar peristiwa nahas yang berlalu dalam hitungan jam lalu dilupakan. Ia adalah cermin buram dari bagaimana sebuah sistem gagal menjalankan amanahnya. Dalam tragedi tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin malam (27-4-2026), jumlah korban tewas terus bertambah hingga mencapai 16 orang. Puluhan lainnya mengalami luka-luka dan masih dirawat. Duka ini bukan hanya milik keluarga korban, tetapi luka bagi seluruh masyarakat yang menggantungkan keselamatan hidupnya pada sistem transportasi public (Metro TV, 29-4-2026).

Fakta yang tak terbantahkan, tabrakan yang terjadi memperlihatkan satu hal yang jelas: kereta commuter ditabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Ini adalah indikasi adanya kegagalan sistemik dalam pengaturan jalur, komunikasi, dan pengendalian perjalanan kereta. Fakta bahwa korban terus bertambah menunjukkan dampak serius dari kelalaian tersebut.

Lebih dari itu, kejadian ini membuka pertanyaan besar  bagaimana mungkin dua kereta bisa berada pada jalur yang sama tanpa sistem pengamanan yang mampu mencegah tabrakan? Di era teknologi yang seharusnya mampu mendeteksi dan menghindari risiko, tragedi seperti ini seharusnya bisa dicegah.

Ketika sistem gagal menjaga nyawa sering kali ketika kecelakaan terjadi, narasi yang muncul adalah “human error.” Namun, menyederhanakan tragedi sebesar ini hanya pada kesalahan individu justru menutupi akar masalah yang lebih dalam. Dalam perspektif sistem, kecelakaan ini menunjukkan kegagalan dalam manajemen risiko dan pengawasan. Jalur kereta yang padat tanpa sistem proteksi berlapis adalah bom waktu. Sistem seharusnya dirancang bukan hanya untuk kondisi normal, tetapi juga untuk mengantisipasi skenario terburuk. Jika satu lapis pengamanan gagal, masih ada lapisan lain yang mampu mencegah bencana. Namun, yang terjadi justru sebaliknya kegagalan berantai yang berujung pada hilangnya nyawa.

Lebih menyedihkan lagi, pola respons yang berulang adalah reaktif. Evaluasi dan perbaikan baru dilakukan setelah korban berjatuhan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan belum menjadi prioritas utama, melainkan sekadar respons atas tekanan publik. Dalam Islam, nyawa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Swt. berfirman bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar seolah-olah membunuh seluruh manusia.

Ayat ini menegaskan betapa berharganya satu nyawa, apalagi jika hilang akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah. Negara dalam Islam bukan sekadar regulator, tetapi (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya. Artinya, keselamatan publik, termasuk dalam transportasi, adalah amanah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. 

Transportasi publik dalam pandangan Islam adalah layanan dasar yang harus dikelola untuk kemaslahatan, bukan keuntungan semata. Ketika orientasi tersebut bergeser menjadi profit, maka aspek keselamatan berpotensi dikompromikan. Inilah yang harus diluruskan. Sistem yang menjaga, bukan sekedar bereaksi, Islam menawarkan pendekatan yang mendasar dan preventif, bukan sekadar tambal sulam setelah tragedi.

Pertama, negara harus menjadi penanggung jawab penuh atas keselamatan transportasi publik. Ini berarti seluruh sistem mulai dari infrastruktur, teknologi, hingga operasional harus dirancang dengan standar keselamatan tertinggi. Tidak boleh ada kompromi karena alasan efisiensi biaya.

Kedua, pengelolaan dilakukan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang amanah dan profesional. Dalam Islam, amanah bukan sekadar slogan, tetapi prinsip utama dalam setiap tugas. Rekrutmen tidak hanya berbasis kompetensi teknis, tetapi juga integritas. Pengawasan pun dilakukan secara ketat agar tidak ada celah kelalaian.

Ketiga, penerapan sistem pengawasan yang aktif dan berkelanjutan. Dalam konsep Islam dikenal mekanisme hisbah, yaitu pengawasan yang memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai aturan dan tidak membahayakan masyarakat. Sistem ini bersifat preventif mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi bencana.

Keempat, budaya keselamatan harus menjadi bagian dari sistem yang ada, bukan sekadar prosedur tertulis. Setiap individu dalam sistem dari operator hingga pengambil kebijakan harus memiliki kesadaran bahwa mereka menjaga nyawa manusia, bukan sekadar menjalankan tugas saja.

Jangan tunggu korban berikutnya, ßtragedi di Bekasi Timur seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar berita yang hilang ditelan waktu. Setiap nyawa yang hilang adalah pengingat bahwa sistem yang lalai akan selalu menuntut korban.

Islam telah memberikan panduan yang jelas: negara wajib menjaga rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jika sistem dibangun dengan amanah, profesionalisme, dan pengawasan yang kuat, maka tragedi seperti ini bukan tak mungkin untuk dicegah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tetapi apakah kita mau memperbaiki sistem secara menyeluruh atau menunggu tragedi berikutnya kembali merenggut nyawa?