Gelombang Protes "No Kings": ketika Rakyat Menggugat Hegemoni AS

TanahRibathMedia.Com—Sabtu, 28 Maret 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Amerika Serikat karena jutaan warganya melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Presiden Donald Trump khususnya terkait perang di Iran dan kebijakan dalam negeri yang dinilai kontroversial. Aksi protes ini bertajuk "No Kings" berlangsung di lebih dari 3.300 lokasi di 50 negara bagian dan 16 negara lain sedikitnya ada 8 juta peserta dan kemungkinan akan terus bertambah (CNN Indonesia.com, 29-3-2026).

Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan demonstrasi No Kings terakhir pada Oktober 2025 lalu. Aksi ini berlangsung dari pantai timur hingga barat AS, mencakup kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago, hingga komunitas kecil di Alaska. Para demonstran mengenakan kostum dan menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan Donald Trump. Sejumlah influencer dan tokoh politik juga turut terlibat dalam aksi tersebut.

Sejarah mencatat aksi demo besar-besaran pernah terjadi beberapa kali di AS. Seperti aksi Century City pada tahun 1967 yang dilakukan oleh sekitar 10.000 orang. Aksi ini untuk memprotes Perang Vietnam saat Presiden Lyndon B. Johnson menghadiri acara penggalangan dana di Century Plaza Hotel. Pada 1968 sekitar 15.000 pelajar di Los Angeles Timur juga pernah melakukan aksi mogok belajar untuk menuntut kesetaraan pendidikan yang dikenal dengan gerakan "Blowouts" yang akhirnya mendorong lahirnya kebijakan pendidikan bilingual dan reformasi kurikulum.

Pada tahun 1992 terjadi kerusuhan Rodney King yang mengakibatkan lebih dari 59 orang tewas dan ribuan orang luka-luka. Presiden George H.W. Buah yang menjabat saat itu sampai harus mengerahkan Garda Nasional untuk meredakan situasi. Masih ada lagi protes Konvensi Nasional Demokrat pada tahun 2000 yang memprotes sistem politik dua partai.

Gelombang Protes "No Kings" ini bukan aksi protes biasa, melainkan bentuk akumulasi keresahan rakyat AS terhadap sepak terjang Donald Trump yang dinilai terlalu otoriter dan arogan. Ia merasa dirinya raja, padahal bukan. Donald Trump dinilai terlalu ambisius ingin menjadi raja dunia,  melakukan berbagai kebijakan yang kontroversial sementara kondisi negaranya sedang mengalami inflasi yang mencekik ekonomi rakyatnya.

Protes ini juga menyuarakan kritik atas kebijakan perang dan dukungan AS terhadap aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Rakyat AS tidak terima uang pajak mereka digunakan untuk mendukung aksi genosida tersebut. 

Aksi "No Kings" bukan hanya sinyal kehancuran bagi Donald Trump yang begitu arogan dan sombong, namun juga alarm kehancuran sistem kapitalis yang berorientasi pada bisnis. Banyak kebijakan yang diambil Donald Trump yang hanya mementingkan keuntungan para elite meskipun harus mengorbankan banyak nyawa dan mengancam kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Ambisi Donald Trump untuk menjadi raja dunia dengan menciptakan berbagai peperangan nyatanya berdampak pada penambahan utang AS. Berbagai perang yang terjadi tidak lepas dari bisnis persenjataan yang digeluti oleh Donald Trump. Melalui kebijakan luar negerinya (America First Arms Transfer Strategi) ia mengajukan anggaran pertahanan hingga $1,5 triliun atau naik 50% dari tahun sebelumnya dan angka terbesar dalam sejarah AS. Artinya perang telah menguras banyak sekali kas negara dan menimbulkan utang yang besar.

Utang nasional AS resmi per Maret 2025 telah mencapai US$39 triliun atau setara Rp661.440 triliun. Hal inilah yang memantik kemarahan warganya karena menambah tekanan pada prioritas anggaran dari pemotongan pajak, belanja pertahanan hingga utang. Jika dikalkulasikan maka beban utang setiap individu penduduk AS kini mencapai US&113.875 atau sekitar Rp1,93 miliar. Memang utang dibayarkan dari pajak dan pendapatan lain, tetapi hal ini tetap saja membuat penduduk AS kecewa dan kepercayaan global terhadap AS menurun.

Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap Trump merosot tajam, pihak Gedung Putih seolah menutup mata. Bahkan seorang juru bicara menyebut aksi "No Kings" ini hanya sebagai "Sesi Terapi Gangguan Trump" yang hanya dipedulikan oleh media. Inilah potret nyata pemerintahan ala kapitalisme. Kekuasaan yang dijalankan secara ugal-ugalan, tidak peduli pada moralitas dan hanya berfokus pada keuntungan. Seharusnya hal ini membuka mata kita bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari penerapan sistem kapitalis kecuali hanya kerusakan dan kehancuran.

Salah satu prinsip dalam sistem kapitalis adalah kebebasan yang menjadikan kebenaran pun bersifat relatif. Sehingga tidak heran Trump merasa percaya diri mengatakan hukum internasional berada di bawah kendalinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ribuan bahkan mungkin jutaan rakyat bersuara tidak akan bisa mengubah apapun. Jadi kedaulatan di tangan rakyat hanya sekadar jargon dan konsep ilusi karena sesungguhnya yang memegang kendali dalam sistem ini adalah pemilik modal. Omong kosong itu suara rakyat suara tuhan, mekanisme voting pun nyatanya akan kalah dengan kepentingan para oligarki. Selain utopis, sistem kapitalis adalah sumber rusaknya kehidupan masyarakat global.

Sistem politik dan pemerintahan saat ini pun dipengaruhi oleh kapitalis. Seperti keputusan politik yang diambil Trump berdampak pada ekonomi global. Bahkan sejumlah ekonom dan politisi dunia pernah memprediksi akan ancaman shutdown ekonomi AS. Bahkan ekonomi AS bisa chaos karena sistem ekonomi nonriil yang banyak terjadi saat ini. Sektor nonriil menjadikan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan buka sebagai alat tukar. Banyak investasi dilakukan secara tidak langsung. Ekonomi juga ditopang oleh transaksi ekonomi Ribawi yang mendasarkan alat tukar pada uang kertas tanpa jaminan emas dan perak (logam berharga). Akibatnya terjadi krisis berulang dari skala kecil hingga berbagai negara di dunia.

Perang Iran dan Israel yang didukung oleh AS telah memberikan dampak besar tidak hanya untuk ketiga negara ini, melainkan bagi dunia. Iran menggunakan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia sebagai senjata ekonomi adalan untuk melumpuhkan kekuatan AS dan Israel. Setidaknya 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini, sehingga strategi blokade yang dilakukan Iran membuat Amerika dan sekutu-sekutunya ketar- ketir. Suplai negeri dunia terganggu sehingga memicu terjadinya inflasi global, menghambat ekonomi dunia dan meningkatkan risiko stagflasi.

Perang Iran ini dan Israel telah menunjukkan bahwa Israel yang didukung AS tidaklah sekuat apa yang selama ini diberitakan. Menghadapi Iran saja mereka sudah kewalahan, bayangkan jika seluruh negeri-negeri Muslim di dunia ini bersatu, maka terbukti bahwa mereka No Kings. AS yang gaungkan sebagai negara adidaya ternyata hanya mitos yang dinarasikan oleh media bayaran. Pengkhianatan penguasa muslim yang bersatu bersekutu atau mendukung hegemoni AS harus segera diakhiri. Umat Islam harus bersatu agar tidak lagi menjadi santapan empuk yang diperebutkan oleh musuh. Kita punya potensi untuk menjadi kuat dan ditakuti musuh hanya ketika kita bersatu. Semua ini potret nyata kerusakan dari penerapan sistem kapitalis, apakah kita masih menerapkannya?

Sebagai seorang muslim kita harus paham bahwa Islam adalah sebuah ideologi yang memiliki seperangkat konsep politik termasuk dalam mengatur pemerintahan dan kepemimpinan. Dalam Islam politik itu artinya mengurusi urusan umat. Bukan kekuasaan untuk kepentingan segelintir orang. 

Rasulullah saw. bersabda, “Dulu Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi, setiap kali seorang nabi wafat, maka Allah gantikan dengan nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah Muhammad, melainkan akan ada banyak Khalifah.” (HR Al Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Dasar dari politik Islam adalah akidah Islam, sehingga apapun yang dilakukan dalam rangka mengurusi umat harus berdasarkan prinsip dan aturan Islam. Dalam Islam kedaulatan ada ditangan syarak, bukan di tangan rakyat atau berdasarkan suara mayoritas. Pemimpin dalam Islam mengatur semua urusan umat melalui penerapan sistem ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya sesuai aturan syariat.

Dalam hal ekonomi misalnya, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Kebutuhan pokok itu meliputi sandang, pangan , papan dan layanan pendidikan, kesehatan serta keamanan. Negara bukan sekadar regulator, tetapi pelayan dan pelindung rakyat. Prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan. Keadilan disini bukan berarti sama rata melainkan memberikan sesuatu sesuai porsi dan kebutuhannya. Dalam Islam kepemilikan terhadap harta dibagi menjadi tiga yaitu individu, umum dan negara. Semua dirinci secara detail dari cara mendapatkan, memanfaatkan ,mengelola hingga mengembangkannya. Sistem ekonomi Islam memungkinkan mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang.

Sementara dalam hal hubungan luar negeri dilakukan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Dalam Islam diterapkan sistem mata uang emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik sehingga terhindar dari inflasi buatan dan manipulasi nilai tukar yang sering terjadi seperti saat ini.  Kestabilan harga dan daya beli akan lebih terjamin dan tidak akan ada dominasi mata uang negara kuat atas negara  lain. Politik luar negeri negara Islam adalah untuk menyebarkan Islam melalui dakwah dan jihad. Semua itu adalah upaya untuk mewujudkan rahmat Islam bagi seluruh alam. Jihad bukanlah penjajahan seperti yang dilakukan AS saat ini.  Bukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan menyakiti manusia. Melainkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Agara manusia hanya berhukum dengan hukum Allah bukan yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah ayat 50:

Jihad bukan berarti memaksakan Islam kepada semua orang, melainkan cara menyebarluaskan ajaran Islam, dan negara Islam (khilafah) akan menerapkan syariat Islam secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan daulah Islam (khilafah) bukan sesuatu yang utopis karena telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw dan dilanjutkan oleh para sahabat hingga kekhalifahan Islam terakhir di Turki Utsmani. Selama itu terbukti kesejahteraan dapat dirasakan oleh umat Islam. Namun sejak kekhalifahan Islam runtuh 1924 lalu, umat Islam tercerai-berai dan terkotak-kotak oleh nasionalisme. Kita seperti buih di lautan yang jumlahnya banyak namun tidak memiliki kekuatan. 

Umat Islam dijauhkan dari nilai-nilai Islam dan dibuat ragu dengan keagungan syariat Islam itu sendiri. Mereka dibiarkan tetap memeluk keislaman, namun pola pikir dan sikap mereka sedikit demi sedikit telah dijauhkan dari Islam. Tidak ada lagi umat terbaik, melainkan umat yang menjadi pengekor, pemuja barat, dan terpecah belah. Lihat saja perang Iran dan Israel saat ini, masih banyak umat Islam yang terjebak pada isu sektarian (Syiah Sunni). Iran dibiarkan sendiri melawan Israel dan Amerika yang jelas-jelas telah nyata memerangi kaum muslimin di Palestina dan sejumlah negara lain. Ironisnya penguasa muslim berkhianat dengan menjadikan wilayah mereka sebagai pangkalan militer AS.

Sudah saatnya umat Islam bersatu, agar kekuatan Islam semakin kokoh dan tidak terkalahkan. Umat Islam memiliki potensi kekuatan militer, ekonomi, dan sumber daya manusia yang besar yang akan mampu mengalahkan hegemoni AS hanya jika kita bersatu. Wallahu a'lam bishawab.