Rakyat Hidup Makmur dengan Islam

TanahRibathMedia.Com—Defisit pemerintah Kabupaten Bandung melakukan langkah efisiensi besar-besaran menyusul merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp.1,1 triliun. Bupati Bandung Dadang Supriatna telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan memangkas program non-prioritas dan memfokuskan pada anggaran dan pemenuhan janji politik serta pembangunan infrastruktur yang mendesak. Penurunan postur anggaran secara drastis ini, merupakan dampak langsung dari berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp 1 triliun. Kondisi ini telah memaksa APBD Kabupaten Bandung yang semula diproyeksikan untuk menyentuh angka Rp 7,3 triliun, kini terkoreksi menjadi Rp 6,2 triliun.

Pemkab Bandung juga mengejar target secara efisiensi untuk penyerapan anggaran pada awal tahun. Bupati Bandung, telah mematok target serapan sebesar Rp 500 miliar pada Triwulan I (TW 1) tahun 2026. Program Percepatan ini dinilai krusial agar sirkulasi ekonomi di masyarakat segera bergerak melalui realisasi program daerah tersebut (Kompas.com, 30-1-2026).

Defisit yang terjadi dalam neraca keuangan negara kita terjadi berulang kali dan terus menerus dari tahun ke tahun. Pola ini menandakan akar masalah defisit berasal dari kesalahan negara dalam pengelolaan keuangan di mana proporsi pendapatan APBN lebih banyak bergantung pada pendapatan pajak semata, sedangkan pemasukan negara dari hasil pengelolaan SDA hanya sedikit.

Kekurangan anggaran diminimalisir dengan pinjaman atau utang yang mesti dikembalikan. Inilah yang membuat pola defisit akan terus berulang seperti ini. Pendapatan SDA yang tidak berimbang dengan pendapatan pajak diakibatkan oleh sistem kapitalisme yang diadopsi saat ini, di mana aset-aset kepemilikan umum yang mestinya dikelola oleh negara untuk rakyat dibebaskan dimiliki individu ataupun kelompok yang memiliki modal kuat. Inilah kebobrokan sistem kapitalisme yang hanya memikirkan keuntungan bagi para pemilik modal. Maka sudah saatnya umat beralih pada sistem Islam yang jelas akan mampu memberikan solusi yang hakiki.

Dengan melakukan efisiensi anggaran dan penyerapan dari pajak dan pinjaman atau investasi tak akan cukup menahan laju defisit di tengah kondisi ekonomi yang terus memburuk. Perlu solusi sistemis yang bisa menyelamatkan APBN dan ekonomi secara komprehensif. Sistem ekonomi Islam berprinsip pada kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat, sehingga pengelolaan pendapatan negara pun akan berkonsentrasi pada pengelolaan SDA yang ada untuk kemakmuran rakyat. Karena dalam sistem Islam tidak ada pajak atau pungutan terhadap rakyat kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Swasta atau individu maupun kelompok diharamkan menguasai kepemilikan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Solusi yang komprehensif ini hanya akan bisa diwujudkan ketika sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, dan diterapkan dalam tatanan individu, masyarakat dan negara secara terstruktur dalam bentuk sistem pemerintahan Islam. Karena dalam Sistem Islam akan mengelola SDA dengan baik dan benar sehingga rakyat akan mudah mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan.