MBG Lebih Utama Daripada Lapangan Pekerjaan, Betulkah?

TanahRibathMedia.Com—Dalam acara Forum Prasasti Ekonomi di SCBD, Jakarta pada 29 Januari 2026 lalu, Menteri Perencaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai lebih mendesak ketimbang penyediaan lapangan pekerjaan (inews.com, 30-1-2026). Rahmat juga menekankan, keduanya memang sama-sama penting, namun MBG dinilai memiliki prioritas lebih tinggi daripada penyiapan lapangan kerja.  Alasannya, MBG bersifat mendesak untuk mengatasi kondisi darurat masyarakat yang banyak kelaparan.

Rachmat juga kurang setuju dengan pepatah yang menyebutkan "memberi kail lebih utama daripada memberi ikan" karena tidak semua kondisi bisa disamaratakan. Semua fakta ini diungkapkan saat Rachmat mendampingi Presiden meresmikan sekolah rakyat. Banyak siswa SMP dan SMA belum lancar membaca. Hal ini berkaitan dengan asupan gizi. Tak hanya itu, Rachmat juga menyampaikan rakyat yang kekurangan gizi, tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan sarana yang diberikan. Sehingga mau tak mau, negara harus memfasilitasi gizi yang baik melalui program MBG. 

Memang betul, program makan bergizi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, tata kelola yang ada saat ini tidak mampu dengan bijak menempatkan keperluan urgen rakyat. Tengok saja fakta, banyak kasus di sejumlah besar wilayah yang mengabarkan tentang keracunan MBG di sekolah-sekolah. Teknis MBG masih perlu dievaluasi, mengingat semua pos dana MBG menyedot hampir 40 persen dari pos dana pendidikan. Banyak yang harus dikorbankan, mulai dari berkurangnya dana beasiswa, terbengkalainya pembangunan dan infrastruktur pendidikan. Belum lagi, makanan MBG yang dilaporkan sering basi, berbau dan tak layak konsumsi hingga akhirnya terbuang sia-sia. Alhasil, anggaran yang diplotkan untuk MBG, terlalaikan begitu saja. Tidak mampu optimal digunakan untuk maslahat rakyat.

Di sisi lain, jumlah pengangguran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Total pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang (bps.go.id, 25-8-2025). Atau setara dengan 4,85 persen. Meskipun nampak kecil, namun jumlah ini menunjukkan jumlah yang tidak sehat. Banyak sarjana menganggur setiap tahunnya. Belum lagi korban PHK yang menyumbang bengkaknya angka pengangguran dalam negeri. Tentu saja, semua deretan masalah ini membutuhkan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, agar kehidupan rakyat bisa diperbaiki dengan layak dan manusiawi. Mengingat angka kemiskinan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Rilis data BPS tahun 2025 menyebutkan angka kemiskinan mencapai 8,47 persen pada Maret 2025 (bps.go.id, 20-3-2025). Bahkan dalam golongan ini, banyak diantaranya miskin ekstrim. Terlebih orang-orang yang tinggal di perkotaan dengan biaya hidup yang tinggi. 

Segala kebijakan negara yang kini ditetapkan hanya berpijak pada pencitraan agar nampak menepati janji-janji kampanye. Padahal faktanya, jauh panggang dari api. Jauh dari harapan. MBG dinilai memiliki prospek yang mampu memperbaiki kehidupan rakyat. Padahal faktanya, banyak pengusaha dan oligarki yang "nunut" berbisnis di tengah gencarnya program pembangunan SPPG di setiap wilayah. Miris memang, saat rakyat butuh diurusi justru program yang diklaim untuk rakyat diboncengi penumpang gelap yang menggerogoti sumber dana. Sementara, menu makanan yang sampai ke masyarakat banyak yang tidak sesuai kriteria dan tak layak konsumsi. Tak hanya itu, program ini pun minim evaluasi. Buktinya keracunan terus terjadi sampai setahun program ini terlaksana. 

Inilah tata kelola urusan rakyat ala sistem rusak. Sistem yang saat ini diadopsi hanya mengutamakan segelintir pihak yang memiliki kepentingan. Sementara urusan rakyat dilalaikan begitu saja. Sayang seribu sayang, padahal rakyat adalah amanah yang harus diurusi dan dijaga. Sistem kapitalisme sekuleristik tidak mampu menjamin pemenuhan urusan rakyat. Karena sistem ini hanya mengutamakan keuntungan materi. Konsep halal haram dilalaikan demi memenuhi keserakahan oligarki oportunis.

Islam menempatkan urusan rakyat sebagai urusan urgent yang wajib dipenuhi negara. Mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Negara juga wajib menjamin semua yang dibutuhkan rakyat secara pararel, serentak di segala bidang. Karena semua urusan rakyat adalah hal yang prioritas. Sehingga negara wajib memiliki ketangguhan dalam hal anggaran, kebijakan dan keadilan dalam pemenuhannya. 

Rasulullah saw. bersabda, 

"Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya...” (HR. Bukhari Muslim)

Lapangan pekerjaan merupakan satu hal penting yang wajib disediakan oleh negara. Tidak hanya sekedar ada, namun harus sesuai dengan kelayakan ekonomi dan kemampuan yang dimiliki rakyat. Sistem Islam memiliki konsep yang khas dalam tata kelola sumberdaya dengan amanah. Poin inilah yang memperluas lapangan kerja bagi kepala keluarga dan masyarakat umum. Dengan pekerjaan yang layak, setiap kepala keluarga mampu memenuhi dan menafkahi setiap anggota keluarganya sesuai standar kebutuhan yang diperlukan. Sementara bagi rakyat yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, negara memiliki kebijakan untuk menjamin kehidupannya dengan layak dengan menyalurkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan dan bersumber dari Baitul Maal. 

Negara juga wajib memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dengan layak sehingga setiap individu memiliki kecakapan ilmu untuk bekal menjalani kehidupan. Sehingga mudah menempati lapangan kerja yang disediakan negara. Tak hanya itu, negara juga menjamin pendidikan dengan dasar akidah yang tangguh. Sehingga setiap individu memiliki kemampuan iman dan bisa membedakan konsep halal haram dan benar salah.

Pendidikan terpenuhi, kebutuhan pangan tercukupi dengan strategi yang cerdas tanpa pemborosan anggaran negara. Negara pun tangguh karena mampu mengurusi rakyat dengan amanah. Sehingga kualitas penduduk mampu mencapai konsep demografi optimal yang memiliki potensi maksimal. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi kemiskinan. 

Betapa sempurnanya tatanan Islam. Dengannya negara berkah, kesejahteraan tercurah, ridha Allah Swt. melimpah ruah.

Wallahu'alam bisshowwab.