MBG lebih Mendesak dari Lapangan Kerja, Kekeliruan Paradigma Negara

TanahRibathMedia.Com—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak untuk dijalankan, ketimbang penciptaan lapangan kerja. (https://www.cnnindonesia.com, 30-01-2026). Hal ini menuai berbagai respon dari masyarakat. Bagaimana tidak, pernyataan ini akhirnya menunjukkan bagaimana cara pandang negara yang keliru dalam mengelola urusan rakyatnya. 

Kebijakan yang lebih mengutamakan MBG dibanding penciptaan lapangan kerja justru mencerminkan wajah negara kapitalistik yang lepas tangan dari tanggung jawab strukturalnya. Negara memilih jalan mudah yaitu membagi bantuan, menggelontorkan anggaran, lalu mengklaim keberpihakan pada rakyat. Sejatinya apa yang menjadi kebutuhan rakyat memang tidak pernah di anggap serius oleh negara. Sehingga kebijakan yang di ambil tidak berpihak pada rakyat. Inilah kebijakan tambal sulam yang hanya menyentuh gejala, sementara akar persoalan dibiarkan tetap hidup.

Masalah gizi buruk dan stunting juga tidak lahir dari ketiadaan makanan semata, melainkan dari kemiskinan struktural akibat sistem ekonomi kapitalis yang gagal menciptakan kesejahteraan. Ketika ayah kehilangan pekerjaan, upah tidak mencukupi, atau harga pangan terus melonjak, maka kekurangan gizi menjadi keniscayaan. Dalam kondisi seperti ini, memberi makan gratis tanpa menyelesaikan problem pekerjaan hanyalah menunda ledakan masalah sosial di kemudian hari.

Islam memandang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yaitu pangan, sandang, dan papan, sebagai kewajiban negara. Negara Islam bertanggung jawab memastikan setiap individu mampu memenuhi kebutuhannya secara layak, salah satunya melalui tersedianya lapangan pekerjaan.

Islam menempatkan bekerja sebagai kewajiban bagi laki-laki yang mampu untuk menafkahi keluarganya, sementara negara berkewajiban menyediakan sarana agar kewajiban itu dapat dilaksanakan. Rasulullah ﷺ tidak mendidik umatnya untuk menggantungkan hidup pada sedekah negara, melainkan mendorong kemandirian ekonomi dengan sistem yang adil. Negara berperan aktif membuka lapangan kerja, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, serta memastikan distribusi kekayaan tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Dalam Islam, keberhasilan ini dapat di lihat dari sejahtera nya seluruh masyarakat karena telah terwujud secara nyata.

Lebih jauh, Islam menegaskan bahwa negara adalah raa’in (pengurus) dan pemimpin adalah mas’ul (bertanggung jawab) atas rakyatnya. Mengurus bukan berarti sekadar memberi makan hari ini, tetapi memastikan sistem kehidupan berjalan lurus agar rakyat mampu hidup layak sepanjang hayatnya. Negara yang benar-benar mengurus tidak akan menukar kewajiban membuka lapangan kerja dengan program bantuan massal.

Islam memastikan terciptanya lapangan kerja adalah hal yang utama, dengan pekerjaan yang layak, sehingga rakyat akan mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri, berkelanjutan, dan layak. Islam mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak dibangun dari kebijakan instan, melainkan dari tanggung jawab negara yang sungguh-sungguh mengurus rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya” (HR. Bukhari dan Muslim).