Dosa Negara di Balik Nisan Bocah Ngada

TanahRibathMedia.Com—Hati siapa yang tidak hancur mendengar kabar dari Ngada NTT, ketika mendengar seorang anak SD nekat mengakhiri hidupnya hanya karena perkara buku dan pena. Ironis, ketika anggaran makan siang diperebutkan di meja elit, nyawa seorang bocah melayang hanya karena benda yang harganya tak lebih dari tarif parkir kita. Pada Kamis (29-1-2026), YBS (10) ditemukan tewas gantung diri. 

Tragedi ini bukan sekadar musibah, melainkan alarm keras bagi bangsa. Sebelum pergi, siswa cerdas ini sempat meminta uang untuk membeli perlengkapan sekolah, namun kemiskinan yang mencekik membuat ibunya tak berdaya. Ia pun memilih menyerah, meninggalkan sepucuk surat terakhir dalam bahasa Ngada: "Mama jao galo mata, mae woe rita... Molo Mama" (Mama, saya pergi, jangan menangis... Selamat tinggal Mama) (kompas.com, 03-02-2026). Inilah potret pahit kegagalan negara dalam mengurus rakyatnya; seorang anak harus menyerah pada maut hanya karena negara abai dalam menjamin hak dasarnya.

Jujur saja, rasanya muak melihat standar ganda yang dimainkan negara ini. Di satu sisi, pemerintah begitu "dermawan" mengucurkan anggaran fantastis demi proyek ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang penuh polemik, hingga rela menyetor "mahar" senilai Rp17 triliun demi bergabung dalam Board of Peace besutan Donald Trump demi sebuah pengakuan global. Namun di sisi lain, negara mendadak "miskin" dan tak berdaya hanya untuk menjamin peralatan sekolah bagi seorang anak di pelosok negeri.

Coba kita tanya ke lubuk hati terdalam, masihkah ada sisa rasa kemanusiaan jika melihat triliunan rupiah dihamburkan untuk memuaskan syahwat politik dan kenyamanan investor, sementara seorang bocah dibiarkan tewas karena ketiadaan sarana belajar yang paling dasar? Tragedi ini adalah bukti nyata bahwa dalam sistem kapitalisme, rakyat kecil hanya dianggap sebagai beban statistik. Eksistensi di mata dunia dan kenyamanan penguasa adalah prioritas yang tak boleh diganggu gugat. Narasi "Indonesia Emas 2045" hanyalah utopia yang memuakkan, sebuah mimpi muluk yang tega membiarkan nisan anak-anak putus harapan menjadi fondasi pembangunannya.

Absennya negara dalam urusan fundamental seperti ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah kejahatan sistemik. Inilah wajah asli sekularisme-kapitalistik: ketika kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk melayani urusan rakyat (ri’ayah), melainkan alat untuk mengamankan kepentingan elit dan korporasi. Bagaimana mungkin nurani penguasa tidak terusik? Mereka bisa tidur nyenyak di atas kursi empuk hasil pajak rakyat, sementara di sudut lain negeri ini, seorang anak meregang nyawa karena merasa "terasing" dari sistem pendidikan yang katanya gratis namun nyatanya mencekik si miskin.

Pihak otoritas mungkin akan berdalih bahwa ini hanyalah masalah kesehatan mental individu. Namun mereka lupa, bahwa kemiskinan struktural yang mereka ciptakan adalah mesin depresi yang paling kejam. Ketika seorang anak kehilangan harapan hanya karena sebatang pena, maka yang sakit bukan mental sang anak, melainkan sistem yang membiarkannya berjuang sendirian.

Dalam Islam, kepemimpinan adalah pengabdian total, bukan panggung kemewahan. Rasulullah ﷺ telah menegaskan bahwa setiap individu yang memegang tampuk kekuasaan pada hakikatnya adalah seorang pengurus yang memikul tanggung jawab penuh atas kondisi rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, esensi kepemimpinan terletak pada amanah pengurusan dan pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta.

Umar bin Khattab ra. bahkan merasa takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah jika ada seekor keledai yang terperosok karena jalanan yang rusak. Jika untuk seekor hewan saja pemimpin Islam begitu gemetar, bayangkan betapa besarnya dosa bagi penguasa yang membiarkan seorang anak manusia bunuh diri karena putus asa oleh kemiskinan.

Dalam sistem Islam kaffah (Khilafah), jaminan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, termasuk di dalamnya infrastruktur bangunan hingga perlengkapan belajar mengajar adalah kewajiban mutlak yang dipenuhi negara untuk diberikan kepada rakyatnya secara cuma-cuma namun berkualitas. Hal ini merupakan tanggung jawab syar'i yang pembiayaannya diambil dari Baitulmal, bukan sekadar janji politik atau bantuan musiman penuh pencitraan.

Nyawa anak di Ngada adalah tumbal dari sistem yang kehilangan rasa kemanusiaan. Kita tidak butuh lagi pidato manis tentang pertumbuhan ekonomi jika di saat yang sama rakyat harus bertaruh nyawa hanya demi membeli alat tulis. Sudah saatnya kita berhenti menggantungkan harapan pada tatanan yang memuja materi dan menyingkirkan aturan Sang Pencipta dari kehidupan.

Tragedi ini bukan sekadar alarm untuk negara tapi pesan nyata bagi kita semua bahwa sistem saat ini telah gagal total. Hanya dengan merombak akar masalahnya dan kembali pada syariat Allah, kita dapat memastikan tidak boleh ada lagi nyawa yang melayang hanya karena sebatang pena.