MBG: Ambisi Kapitalis di Balik Taruhan Nyawa Rakyat

TanahRibathMedia.Com—Awal tahun 2026 yang semestinya disambut dengan optimisme oleh para pelajar, justru berubah menjadi narasi pilu. Gelombang keracunan massal melanda siswa di SMA 2 Kudus hingga wilayah Manggarai Barat dengan ribuan korban (bbc.com, 31-01-2026). Peristiwa tersebut bukanlah sekadar problem teknis di lapangan. Tragedi ini merupakan alarm keras yang menunjukkan betapa rapuhnya sistem perlindungan negara terhadap rakyatnya saat ini.

Kita perlu melihat secara kritis bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis Rp335 triliun ini sarat dengan kepentingan politik populis. Dalam dekapan kapitalisme sekuler, kebijakan publik sering kali tidak berpijak pada ketulusan melayani, melainkan lebih sebagai instrumen pencitraan dan pelanggeng kekuasaan.

Ironi nyata terlihat saat dana pendidikan sebesar Rp223,6 triliun dipangkas demi membiayai proyek makan siang ini. Hak-hak fundamental siswa, termasuk keberlangsungan beasiswa KIP, seolah "dikorbankan" demi program yang dalam implementasinya justru mengancam keselamatan jiwa. Inilah wajah asli kapitalisme. Dimana efisiensi fiskal dan ambisi elite selalu didahulukan, meskipun harus menumbalkan hak-hak dasar masyarakat.

Struktur ekonomi saat ini kian menjepit, lapangan kerja menyempit sementara harga kebutuhan pokok terus meroket. Kondisi ini secara sistemis membuat rakyat bergantung pada skema bantuan pemerintah. Padahal, martabat seorang manusia tidak diukur dari pemberian makan gratis yang kualitas pengawasannya compang-camping hingga memicu maraknya keracunan.

Kesejahteraan sejati adalah saat negara mampu menciptakan ekosistem yang mandiri. Negara seharusnya menjamin setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang layak sehingga para ibu mampu menyediakan hidangan bergizi di meja makan mereka sendiri, tanpa perlu menggantungkan nasib pada "jatah" negara yang penuh risiko.

Dalam kacamata Islam, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar, bukan sekadar posisi tertinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ.:

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang digembalakannya." (HR Bukhari & Muslim).

Oleh karenanya Islam tidak mengenal solusi "tambal sulam" yang mengadu domba anggaran pendidikan dengan anggaran pangan. Melalui sistem ekonomi islam, yang kemudian hasilnya diarahkan ke Baitulmal, Khilafah mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk dikembalikan bagi kepentingan publik. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan berjalan beriringan tanpa perlu saling memotong. Dalam Islam, keamanan pangan adalah bagian dari Hifz an-Nafs (penjagaan nyawa), sehingga standar kualitas pelayanan publik diletakkan pada level tertinggi, bukan sekadar proyek serapan anggaran.

Rentetan kasus keracunan ini harus menjadi tamparan bagi kita semua. Selama kebijakan negara masih bersandar pada kapitalisme sekuler, nyawa rakyat akan terus menjadi komoditas pertaruhan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menempatkan amanah di atas ambisi pribadi, dan syariat di atas kepentingan korporasi.

Terlebih, mengurus urusan rakyat adalah ibadah. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS Quraisy ayat 3-4, dimana salah satu fungsi penguasa adalah menjamin kecukupan pangan sekaligus memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Bukan sebaliknya, memberikan makan namun membiarkan rakyat dihantui ketakutan akan ancaman kesehatan. 

Kekacauan manajemen anggaran dan tragedi kesehatan ini adalah momentum untuk berbenah secara total. Kita tidak bisa terus menggantungkan harapan pada sistem yang memberi dengan tangan kanan, namun merampas hak lain dengan tangan kiri. 

Hanya dengan kembali pada aturan Sang Pencipta dalam bingkai Islam yang kaffah, nyawa manusia akan dihargai tinggi dan kesejahteraan dapat dirasakan tanpa perlu mengemis pada proyek yang berisiko. Mari kita terus menyuarakan kebenaran agar syariat Islam kembali menjadi pelindung bagi semesta. Sebab, keberkahan sejati hanya akan turun jika sebuah negeri berpijak pada iman dan takwa (QS Al-A'raf: 96).