Kemiskinan Mengamputasi Harapan

TanahRibathMedia.Com—Kisah tragis menimpa seorang anak Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kecamatan Jerebuu, Ngada. Diketahui anak tersebut, YBR, ditemukan tewas gantung diri di pohon cengkih tak jauh dari tempat tinggal neneknya (detiknews.com, 4-2-2026). 

Pemicu kasus tersebut, gara-gara YBR tidak dibelikan pena dan buku baru seharga Rp.10.000. Kondisi ekonomi ibunya yang serba sulit menjadi satu alasan kuat YBR nekat mengakihiri hidupnya. Ibu YBR harus menghidupi lima orang anak, sementara ayahnya telah pergi 10 tahun lalu. 

Merespon hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, turut berduka dan prihatin atas kejadian tersebut. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menuturkan akan memperkuat pendampingan pada keluarga kurang mampu terlebih pada keluarga miskin ekstrim. Tak hanya itu, pemerintah pun akan melakukan pendataan untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan (detiknews.com, 5-2-2026). 

Kejadian yang menimpa YBR menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan yang makin tidak manusiawi kian mematahkan harapan anak bangsa. 

Di tengah kemiskinan yang semakin ekstrim, negara justru menggelontorkan dana ke berbagai program yang diklaim untuk kepentingan rakyat. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) misalnya. Negara tak tanggung-tanggung menyiapkan dana hingga Rp 350 Trilyun untuk MBG (kompas.com, 24-1-2026). Negara juga tak ragu menggelontorkan dana sebesar Rp 17 Trilyun demi pembiayaan keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Amerika Serikat dengan dalih perdamaian Gaza. Tak berhenti di situ, negara juga dengan gesitnya menyiapkan dana fantastis untuk Program Koperasi Merah Putih dengan alasan menggenjot perekonomian dalam negeri. Program-program ini jauh dari pemenuhan hak dasar warga negara. Program ini hanya sekadar kebijakan populis yang hanya mengutamakan pencitraan dunia. Sementara kebutuhan asasi warga negara masih banyak yang terabaikan.

Kemiskinan menciptakan minimnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Karena anak-anak merupakan salah satu pihak yang paling terdampak. Tragedi yang menimpa YBS menjadi pertanda gagalnya negara dalam menyiapkan kemudahan akses belajar bagi anak-anak, terlebih bagi mereka yang terlahir dalam keluarga miskin ekstrim yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Kegagalan pemulihan hak atas dasar standar kelayakan dan hak atas pendidikan sangat mempengaruhi kondisi emosi dan kejiwaan pada anak. 

Inilah buruknya kondisi yang diciptakan oleh tatanan kapitalisme. Sistem rusak ini hanya mengutamakan keuntungan materi ketimbang pengurusan rakyat. Kebutuhan primer rakyat banyak dilalaikan karena konsep kepemimpinannya tidak mampu menempatkan rakyat sebagai amanah. Namun, rakyat dianggap beban yang tidak diurus sebagaimana mestinya. 

Parahnya lagi, sistem rusak ini juga mengadopsi konsep sekuler yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Alhasil, kepemimpinan yang diterapkan tidak mampu memisahkan halal dan haramnya suatu perbuatan. Semuanya ditetapkan berdasarkan asas manfaat bagi penguasa dan oligarki. Miris memang, di tengah kekayaan khatulistiwa yang melimpah, justru kemiskinan kian mewabah. 

Islam tidak hanya aturan spiritual yang mengatur agama. Lebih dari itu, Islam adalah sistem kehidupan yang menyajikan aturan kompleks yang terstruktur dan teratur. Sistem Islam juga mengatur konsep kepemimpinan yang amanah dan tanggung jawab. Adil bijaksana dalam menata urusan umat. Sistem Islam menetapkan bahwa setiap individu adalah amanah yang wajib dijaga, dan dipenuhi hak-haknya oleh para pemimpin.

Rasulullah saw. menegaskan,

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).

Negara yang menerapkan sistem Islam memiliki konsep kepengurusan dan kepemimpinan umat yang terarah dan amanah. Tidak sekadar kepemimpinan serampangan yang melahirkan kezaliman. Sistem tangguh ini menerapkan berbagai strategi dan mekanisme pengaturan dalam empat konsep dasar.

Pertama, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan menjadi tanggung jawab negara secara langsung. Setiap kepala keluarga dijamin oleh negara dalam mengakses pekerjaan yang layak, sementara rakyat yang tidak mampu secara ekonomi ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pendidikan dan layanan kesehatan disediakan secara gratis dengan kualitas terbaik sebagai hak rakyat.

Kedua, Islam mengatur kepemilikan harta secara adil melalui pembagian kepemilikan individu, umum, dan negara. Segala konsepnya diatur dengan batasan syariat agar tidak terjadi kezaliman dan eksploitasi. Sumber daya alam dan energi dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Rakyat bukan objek bisnis, melainkan bagian kepemimpinan yang harus dilayani. Jikapun ditetapkan biaya layanan, biaya yang ada hanya sebatas biaya operasional yang mudah dijangkau bukan untuk asas manfaat. 

Ketiga, Islam menetapkan sistem distribusi harta yang jelas dan amanah. Negara wajib memastikan harta tidak berputar di kalangan tertentu saja. Zakat dan harta negara didistribusi secara adil kepada yang berhak, tanpa syarat, tanpa imbalan, dan tanpa manipulasi, dengan kemudahan akses tanpa perlu administrasi yang menyulitkan.

Sistem pengaturan ini menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem yang adil, manusiawi, dan menyejahterakan. Kemiskinan struktural mustahil diselesaikan dengan solusi tambal sulam. Kemiskinan hanya mampu disolusikan dengan sistem shahih yang Allah Swt. tetapkan sebagai aturan kehidupan. Dengan tata kelola yang amanah, tidak ada lagi tragedi YBR. Tidak ada lagi masalah kemiskinan yang mengamputasi harapan generasi.

Sejarah peradaban Islam selama 13 abad telah menjadi bukti nyata bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan umat hanya mampu diwujudkan dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Hanya dengannya umat terjaga, selamat, dan sejahtera.