Antara Kepentingan dan Kepedulian: Bergabung dengan BoP, di Mana Hati Nurani untuk Palestina?

TanahRibathMedia.Com—Beberapa minggu lalu, Pemerintah Indonesia bergabung dengan BoP. Di saat tanah Palestina masih dibasahi air mata dan darah, di saat anak-anak Gaza tumbuh di bawah suara dentuman bom, dunia Islam justru dihadapkan pada pilihan yang menyayat hati: kepentingan AS.  Ketika sebuah negara yang mayoritas beragama Islam memilih bergabung pada kekuatan yang berpihak pada kepentingan Zionis, pertanyaan itu  menjadi semakin tajam, di mana hati nurani untuk Palestina?

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa optimis bahwa perdamaian di Gaza bisa tercapai setelah Indonesia menandatangani Board of Peace (BoP), forum yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Ia menilai keikutsertaan Indonesia sebagai kesempatan penting untuk membantu rakyat Palestina.

Menurut Presiden, BoP adalah peluang bersejarah untuk mendorong perdamaian di Gaza. Ia juga menyebut kondisi di Gaza mulai membaik karena bantuan kemanusiaan sudah banyak masuk dan penderitaan rakyat berangsur berkurang. Indonesia, katanya, siap berperan aktif demi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa BoP terbuka bagi negara mana pun yang ingin mendukung perdamaian dan membantu Palestina. Sementara itu, Presiden Trump menyebut BoP sebagai langkah penting dan bersejarah, serta berharap para pemimpin dunia yang tergabung di dalamnya dapat mendorong terciptanya perdamaian global (Setkab.go.id, 22-01-2026).

Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah ini murni bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina, atau ada kepentingan lain yang ikut bermain? Di satu sisi, pemerintah menyebut langkah ini sebagai peluang besar untuk mendorong perdamaian dan mempercepat bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jika benar forum ini mampu menghentikan kekerasan dan mengurangi penderitaan, tentu keikutsertaan Indonesia patut didukung.

Namun di sisi lain, publik wajar bersikap kritis. Politik internasional tidak pernah lepas dari kepentingan strategis, baik ekonomi, keamanan, maupun posisi diplomatik. Ketika forum perdamaian digagas oleh kekuatan besar dunia, selalu ada dinamika pengaruh di dalamnya. Maka pertanyaannya bukan sekadar ikut atau tidak ikut, tetapi sejauh mana Indonesia tetap teguh membela hak rakyat Palestina tanpa terseret kepentingan yang mengaburkan prinsip keadilan.

Pada akhirnya, kepedulian dan kepentingan sering berjalan berdampingan dalam diplomasi. Yang terpenting adalah komitmen nyata, apakah kehadiran Indonesia benar-benar membawa dampak bagi kemerdekaan dan keselamatan rakyat Gaza, atau hanya menjadi simbol partisipasi global. Umat tentu berharap, setiap langkah yang diambil tetap berlandaskan nurani, keberpihakan pada yang tertindas, dan konsistensi pada amanat konstitusi untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebagian pihak menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak bisa dilepaskan dari realitas sistem global yang hari ini didominasi kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, hubungan antarnegara sering dibangun di atas kepentingan ekonomi, investasi, stabilitas pasar, dan pengaruh politik. Maka keputusan diplomatik kerap dipandang bukan semata-mata soal idealisme, tetapi juga soal posisi tawar dan keuntungan strategis.

Kapitalisme mendorong negara untuk tetap terhubung dengan kekuatan besar dunia. Ketergantungan pada perdagangan internasional, utang luar negeri, investasi asing, dan akses pasar global membuat banyak negara harus berhitung dalam setiap langkah politiknya. Dalam konteks ini, bergabung dengan forum seperti BoP bisa dilihat sebagai bagian dari strategi menjaga hubungan baik dengan pusat kekuatan ekonomi dan politik dunia.

Dalam Islam Tidak Ada Kerja Sama yang Mendukung Penindasan Terhadap Umat Muslim

Sebagian umat berpendapat bahwa dalam Islam tidak boleh ada kerja sama dengan pihak yang mendukung penindasan terhadap kaum muslimin. Islam mengajarkan agar tidak tolong-menolong dalam kezaliman. Jika suatu forum dianggap berpihak pada penjajahan Palestina, maka bekerja sama dengannya dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. 

Bagi umat Islam, Palestina bukan hanya soal politik, tetapi soal akidah dan persaudaraan. Di sana ada Masjid Al-Aqsha dan saudara-saudara seiman yang tertindas. Karena itu, setiap kebijakan yang terlihat mendekat kepada pihak yang menzalimi akan melukai hati kaum muslimin. Umat ingin melihat sikap yang tegas membela keadilan dan tidak mengorbankan prinsip. Apa pun bentuk diplomasi yang dilakukan, jangan sampai merugikan perjuangan dan hak rakyat Palestina.

Jika sistem Islam diterapkan, pastilah Palestina akan bebas. Banyak umat Islam meyakini bahwa akar persoalan Palestina bukan hanya soal politik internasional, tetapi juga karena umat tidak lagi bersatu dalam satu kepemimpinan dan sistem yang kuat. Dalam pandangan ini, selama dunia masih dikuasai sistem kapitalisme yang penuh kepentingan, keadilan untuk Palestina akan selalu dinegosiasikan. Perdamaian sering dibahas, tetapi penjajahan tetap berlangsung.

Berbeda jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh. Dalam sejarah, ketika umat Islam berada di bawah satu kepemimpinan yang berlandaskan syariat, wilayah-wilayah kaum muslimin dijaga sebagai satu kesatuan. Palestina bukan sekadar isu luar negeri, tetapi bagian dari amanah yang wajib dilindungi. Pembebasan bukan hanya wacana diplomasi, melainkan kewajiban yang didorong oleh akidah dan persaudaraan. Maka jika sistem Islam diterapkan semua problematika kehidupan umat akan diselesaikan dengan tuntas.