Premi Digital bagi Warga Binaan, Mampukah Membentuk Pribadi Unggul dan Bermoral?

TanahRibathMedia.Com—Baru-baru ini Rutan Kelas IIB Kebumen menjalankan program pemberian premi pada warga binaan yang terlibat aktif dalam pembinaan kemandirian pada program cocomesh. Dalam program ini diharapkan dapat membangun sistem pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas warga binaan ketika nantinya kembali ke masyarakat. Pemberian premi dalam bentuk saldo elektronik melalui Brizzi diklaim sebagai langkah inovatif yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan bentuk tanggung jawab serta komitmen Rutan Kebumen dalam menerapkan sistem pembinaan yang lebih modern dan transparan (banyumasekpres.id, 01-01-2026).

Program ini menjadi salah satu program yang patut diapresiasi karena program ini menunjukkan pemerintah tengah berupaya dalam membentuk kembali kualitas hidup warga binaan dalam menjalani masa rehabilitasi. Akan tetapi apakah program ini mampu membentuk pribadi yang unggul dan bermoral jika nantinya warga binaan kembali dan hidup di tengah-tengah masyarakat?

Karena pada kenyataannya sering kita dapati kehidupan dalam rutan dan di masyarakat jauh berbeda. Di sistem kehidupan yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme menjadikan ekonomi hanya berputar pada segelintir orang yang pada akhirnya membuat masyarakat menengah kebawah terhimpit persoalan ekonomi yang tak kunjung usai.

Padahal, kriminalitas seringkali didasari karena motif ekonomi yakni kemiskinan yang menjerat kehidupan masyarakat, sulitnya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat mendorong manusia untuk mencari berbagai cara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum lagi gaya hidup hedon dan konsumtif yang terus dimasifkan sebagai konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalis ditambah dengan lemahnya keimanan masyarakat akibat penerapan sistem sekuler yakni sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Diperparah dengan lemahnya hukum dalam sistem demokrasi kapitalis semakin meningkatkan kriminalitas di tengah masyarakat karena sanksi hukum yang tidak memberi efek jera. 

Pemberian premi digital hanya solusi tambal sulam yang tidak akan pernah cukup menjadi solusi  untuk meningkatkan kualitas hidup warga binaan jika pada saatnya narapidana keluar dari rutan dan kembali ke tengah masyarakat tanpa pernah ada penyelesaian yang mengakar dari munculnya maraknya kriminalitas. 

Berbeda dengan Islam dimana Islam bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan umat. Negara dalam Islam yakni Khilafah berperan penting dalam membentuk individu rakyat yang bersyakhisyah islamiyah melalui penerapan-penerapan Islam secara kaffah. 

Negara bertanggung jawab dalam meriayah rakyatnya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dan menjamin kesejahteraan ekonomi bagi setiap warga negaranya dengan menyediakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang layak. Selain itu negara juga menyediakan fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup individu rakyat dengan fasilitas pendidikan yang memadai secara gratis, layanan kesehatan juga dapat diakses oleh warga negara khilafah secara cuma-cuma. 

Rasulullah saw. bersabda: 

“Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Ia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah Ta'ala dan berlaku adil, ia akan mendapatkan pahala dengannya. Akan tetapi, jika ia memerintahkan yang lain, ia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu, sanksi dalam juga tegas ditetapkan oleh syarak berupa hudud dan jinayah ataupun ta’zir. Sanksi dalam islam berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Sanksi dalam islam dilaksanakan dengan tegas oleh khilafah sehingga seseorang yang hendak bermaksiat kepada Allah berpikir berulang kali sebelum melakukannya. Dengan demikian negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga dan menyejahterakan rakyatnya.