Pasca Bencana Sumatra: Keselamatan Rakyat Masih Jadi Taruhan

TanahRibathMedia.Com—Satu bulan pasca bencana ekologis di Sumatra masih menyisakan duka dan air mata. Sampai hari ini, daerah Sumatra yang terdampak banjir masih banyak yang terisolir. Kabarnya kondisi di sana masih jauh dari kata aman bahkan keselamatan warga masih terancam.

Mengingat bencana banjir di Sumatra ini bukan bencana skala kecil. Maka yang dibutuhkan untuk memulihkan hingga membangun kembali Sumatra harus dengan peran strategis negara selaku penanggung jawab bencana. 

Pasalnya, sembilan desa di Kecamatan Ketol yang diperkirakan dihuni 700 keluarga hampir satu bulan menggunakan akses jembatan darurat berupa sling baja yang terbentang di atas sungai yang deras. Jembatan darurat itu menjadi satu-satunya akses keluar-masuk bagi warga untuk mencari makan dan berobat ke Kota Takengon Kabupaten Bener Meriah (BBC News, 26-12-2025).

Di tenda-tenda pengungsian, kelaparan dan kedinginan sudah menjadi teman di tengah harapan mendapatkan selimut dan makanan. Belum lagi pasokan gas dan listrik terbatas dan sering padam kemudian menyala berganti. Lebih miris lagi, seorang ibu menyebrangi jembatan darurat bersama bayinya (1,5 tahun).

Kita berharap pemerintah segera menangani fakta di lapangan sesegera mungkin dengan mengerahkan bantuan. Selain itu, di pundak para relawan, empati, dan donasi di berbagai akun sosial dikerahkan. Kita berharap juga negara yang punya ‘power’ dan anggaran untuk bertindak cepat. Jangan sampai pemerintah kalah cepat dengan rakyat.

Meski rakyat membantu, namun bantuan itu hanya bersifat sementara dan sesuai kemampuan masing-masing, tak bisa dijadikan andalan. Tetap tangung jawab terbesar ada pada pundak pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini menanggulangi dampak bencana.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bahwa ada kenaikan jumlah korban jiwa yang bertambah menjadi 1.138 jiwa (detikNews, 27-12-2025).

Di balik angka, kondisi ini harus benar-benar butuh ditangani segera. Meski sulit menjangkau titik dampak bencana, hal ini tidak menjadi alasan lambatnya evakuasi korban.

Muncul fenomena bendera putih yang dikibarkan warga sebagai bentuk keputusasaan. Hal ini merupakan teguran untuk pemerintah agar segera menetapkan status bencana nasional.

Fakta di lapangan berbeda jauh dari kenyataan. Tak hanya itu pernyataan pejabat yang membandingkan bantuan negara dengan bantuan relawan yang belum seberapa menggalang donasi kemanusiaan. Hal ini tentu bukan waktu yang tepat. Pemerintah harusnya fokus dengan langkah nyata dan apresiasi untuk mengatasi bencana dan saling bahu membahu melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Banyak pula pihak yang menilai, di satu sisi gengsi meminta bantuan asing padahal ini atas nama kemanusiaan, namun di sisi lain pemerintah tak pernah gengsi mengemis suntikan dana pada pihak asing atas nama proyek besar di negeri ini.

Bahkan tidak hanya itu, muncul kembali Bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di beberapa titik daerah yang berpotensi melebar ketika negara dianggap absen. Ratusan orang berkumpul di depan masjid Abu Daud Beureueh di Kota Beureunun, Kabupaten Pidie, dengan membawa bendera GAM (Berita satu, 26-12-2025).

Fokus Alokasikan Anggaran untuk Bencana 

Dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan, seriuskan negara mengatasi bencana? Sedangkan, Menteri Keuangan pernah mengatakan anggaran ada, namun jika diminta. Seharusnya, di situasi genting, negara pasang badan demi rakyatnya. Tak perlu ijin mengeluarkan anggaran yang kita tahu rakyat butuh bantuan segera. Anggaran yang dimaksud pun tak lepas dari uang rakyat melalui penarikan pajak. 

Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar Anggaran MBG yang dialokasikan pada periode libur sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti bencana alam (Mureks, 24-12-2025).

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan, Purbaya, memastikan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra tak perlu memindahkan anggaran MBG. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyediakan alokasi anggaran untuk bencana di Sumatra sebesar Rp 60 triliun (Detikcom, 24-12-2025).

Bukan hanya tentang besarnya anggaran namun kita butuh percepatan penanggulangan bencana untuk segera dipulihkan. Semua harus dibuktikan di lapangan dan pemerintah harus mendengar pula keluh kesah korban di lokasi terdampak agar tahu sejauh mana pemerintah benar-benar mengalokasikan anggarannya untuk perbaikan.

Presiden pun berdalih, ia tidak punya tongkat nabi Musa. Sehingga tidak bisa cepat penanggulangan bencana. Padahal jelas ia memiliki "tongkat kekuasaan" yang bisa digunakan, namun sayangnya untuk menetapkan status "bencana nasional" saja enggan.

Tidak hanya itu, kelemahan implementasi UU Kebencanaan, yang seharusnya menjadi respon cepat, terpadu dan berkeadilan bagi korban, nyatanya lemah.

Menurut politisi Dalil Sulawesi Tengah Matindas J Rumambi, diperlukan percepatan Revisi Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 

Menurutnya, orientasi kebijakan harus bergeser dari dominasi respons darurat kepenguatan mitigasi prabencana serta kesiapsiagaan daerah (Gesuri Id, 27-12-2025).

Jika kita cermati, kebijakan sistem Kapitalisme Demokrasi hanya tambal sulam permasalahan tanpa menyentuh akarnya. Kebijakan yang diambil selalu tidak tepat sasaran bahkan sering menuai ragam kritikan.

Sistem demokrasi kapitalisme lebih serius mengambil kebijakan berdasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efesiensi anggaran tanpa melihat kemungkinan yang akan muncul akibat kebijakan. Kita bisa memahami sistem demokrasi Kapitalisme secara otomatis melahirkan pemimpin yang abai. solusi yang ditawarkan dangkal dan tidak tuntas. Aturannya tak memiliki batas sebagaimana Islam batasannya jelas "halal dan haram". Melibatkan analisis pengamatan secara total dan keseluruhan.

Dalam Islam pemimpin adalah ra'in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyatnya secara menyeluruh. Mitigasi bencana dilakukan cepat, akurat, terpusat dan terkoordinasi. Memandang ini sebagai misi penyelamatan berempati atas nyawa yang hilang, segera melakukan percepatan penanggulangan bencana, baik fisik dan mentalnya. Setiap keterlambatan penanganan bencana dalam Islam dianggap sebagai kelalaian amanah yang dipertanggung jawabkan. 

Dalam Islam negara bertanggung jawab penuh, tanpa kompromi. Sebab kewajiban negara untuk mengatasi bencana. Anggaran harus dialokasikan bagi setiap jiwa yang membutuhkan. Anggaran bersumber dari segala bentuk pemasukan kepemilikan umum yang dikelola. Negara juga berkewajiban mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan.

Banjir yang terjadi hari ini bukan sekedar berita duka, atau rusaknya alam akibat ulah tangan manusia. Melainkan ini isyarat bahwa apa yang hilang bersama air, bukan hanya rakyat dan kota yang musnah, namun hilangnya tanggung jawab besar atas masalah. Kebijakan yang diperoleh dengan jalan menyimpang, selalu akan menciptakan permasalahan sistemik yang tak kunjung padam. 

Di satu sisi kita diperlihatkan bagaimana kekuasaan yang bekerja dengan sistem kapitalisme demokrasi yang jelas tak mampu lagi menjadi problem solving hari ini. Hal ini mengingatkan kita pada Islam di awal mula kehadirannya dimasa lampau. Menata ulang sistem pemerintahan di kesultanan Aceh dengan aturan syariat Islam.

Allah berjanji dalam Al Qur'an, "Andai penduduk suatu negeri beriman bertakwa akan Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi.” (TQS. Al Araf: 96)