MBG, Mengatasi Gizi atau Kepentingan Petinggi?

TanahRibathMedia.Com—Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama liburan sekolah, yang dilaksanakan secara bertahap dan dalam bentuk makanan kering, telah memicu banyak perdebatan di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kebijakan ini, dengan beberapa bahkan menduga bahwa program ini lebih bertujuan untuk menyerap anggaran di akhir tahun daripada memenuhi kebutuhan anak-anak.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pelaksanaan MBG tidak terkait dengan kalender pendidikan, melainkan didasarkan pada kebutuhan gizi kelompok rentan yang harus dijaga secara berkelanjutan (health.detik.com, 25-12-2025).

BGN juga menekankan bahwa program MBG tidak wajib selama liburan sekolah. Anak-anak tidak perlu datang ke sekolah untuk mengambil paket makanan. Distribusi hanya dilakukan oleh dapur MBG atau Unit Layanan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah yang telah mengajukan permohonan, dengan makanan kering sebagai alternatif (detik.com, 23-12-2025). Namun, kebijakan ini terus mendapat kritik dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Yahya Zaini, secara terbuka meminta agar program MBG ditangguhkan sementara selama liburan sekolah. Ia berargumen bahwa efektivitas program telah menurun karena makanan yang didistribusikan tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan, melainkan hanya camilan (detik.com, 12-24-2025). 

Hal ini wajar terjadi karena permasalahannya terletak pada sistem kapitalisme yang menjadi fondasi pengelolaan negara saat ini, dimana kebijakan publik sering kali diukur berdasarkan efisiensi anggaran, keuntungan ekonomi, dan kepentingan pasar, bukan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam sistem ini, negara lebih berfungsi sebagai pengelola program dan anggaran, bukan sebagai penjamin kesejahteraan secara menyeluruh. Akibatnya, pemenuhan hak dasar anak, termasuk gizi, diperlakukan sebagai proyek yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, bukan sebagai kewajiban yang mutlak.

Sistem Kapitalis-sekuler yang meniadakan peran agama dalam kehidupan melahirkan para pejabat yang hanya memihak kepada para pemilik modal sehingga seluruh lini dijadikan sebagai ladang bisnis bukan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sistem Islam menetapkan bahwa masalah pangan dan gizi bukan sekadar program sosial teknis, tetapi juga kewajiban negara dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Islam menilai kebijakan tidak hanya berdasarkan niat atau manfaat yang diklaim, tetapi juga dampak nyata di lapangan. Pelaksanaan MBG selama liburan sekolah, meskipun diklaim bersifat opsional, tetap menciptakan tekanan terselubung. Sekolah, pendidik, dan orang tua tetap terlibat dalam proses administratif di luar kalender pendidikan. Masalah utama MBG selama liburan sekolah bukan hanya distribusi teknis, tetapi juga kualitas gizi itu sendiri.

Perbedaan mendasar antara pendekatan administratif dalam sistem kapitalis dan pandangan Islam terlihat jelas di sini. Islam menganggap pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab langsung pemimpin, bukan sekadar program yang diukur dari penyerapan anggaran. Nabi Muhammad ﷺ menekankan, “Pemimpin bertanggung jawab atas rakyat dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang mereka urus” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Hadis ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberlanjutan program, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejarah Islam memberikan contoh kepemimpinan yang berfokus pada hasil yang nyata. Umar bin Khattab ra. dikenal aktif memastikan rakyatnya tidak kekurangan makanan. Ketika ia menemukan warga yang kelaparan, ia tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Solusi Islam terhadap kontroversi MBG selama liburan sekolah tidak terbatas pada perbaikan teknis atau variasi menu. Islam mewajibkan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara keseluruhan, termasuk pangan dan gizi. Negara harus membangun sistem ekonomi yang adil, menciptakan lapangan kerja, menjamin upah yang layak, dan mengelola kekayaan publik untuk kepentingan rakyat. Dengan cara ini, kebutuhan gizi anak-anak tidak akan bergantung pada program sementara yang kualitasnya tidak konsisten. Bantuan pangan seharusnya hanya berfungsi sebagai dukungan dalam keadaan darurat, bukan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat. 

Masalah MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan melanjutkan atau menghentikan distribusi selama liburan sekolah. Yang dibutuhkan adalah perubahan mindset dari sekadar melaksanakan program menjadi memenuhi amanah sesuai dengan syariat Islam. Islam menekankan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah, dan kesejahteraan rakyat adalah tolok ukur utama. Negara yang amanah adalah negara yang memastikan setiap anak tumbuh sehat dan bermartabat, bukan sekadar terdaftar sebagai penerima bantuan.