Nasib Generasi Pasca Bencana

TanahRibathMedia.Com—Banjir bandang dan tanah longsor yang telah menerjang Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Bencana alam tersebut membuat ribuan sekolah mengalami kerusakan dan menggangu kegiatan belajar mengajar. Mendikdasmen prof.Abdul Mu'ti memaparkan dalam rapat kerja dengan komisi x, bahwa ada 2.798 satuan pendidikan yang terdampak, mengalami kerusakan hampir 5.421 ruang kelas, dan lebih dari 600 ribu siswa ketinggalan belajar, dikarenakan gangguan layanan pendidikan, banyaknya bangunan sekolah yang rusak, dan akses jalan dan jembatan yang terputus, dan sebagian sekolah juga digunakan sebagai posko pengungsian, melihat skala kerusakan tersebut komisi x meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan untuk memastikan layanan dasar segera kembali berjalan (Detikedu, 9-12-2025).

Sikap lambat pemerintah ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan dalam sistem Kapitalisme yang minim empati dalam melayani dan menghadapi bencana. Keselamatan manusia terabaikan tergantung kepentingan citra pasar dan pertumbuhan ekonomi. Semua ini bisa dilihat dari keengganan pemerintah dalam menetapkan bencana nasional, padahal bukti korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sudah sangatlah besar, karena bagaimanapun sistem kapitalisme lebih mempertimbangkan ekonomi yang lebih dominan dan takut mengganggu kepercayaan investor di bandingkan dengan menyelamatkan nyawa rakyatnya, dan memberikan akses pendidikan yang saat ini sangat di butuhkan dan mendesak untuk generasi pelajar.

Dalam situasi seperti ini, bergeserlah tanggung jawab negara atas pendidikan dan rakyatnya, kepada non negara, karena yang tampil lebih cepat mereka adalah lembaga - lembaga kemanusiaan seperti NGO, influencer mereka menyediakan dukungan psikis dan ruang pembelajaran. itulah wajah asli negara kapitalistik, bukan menjadi sebagai pelindung utama bagi rakyatnya tapi hanya koordinator administratif, sehingga persoalan semakin banyak dan rumit.

Berbeda dengan sistem Islam posisi pemimpin adalah sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) rakyatnya. Karena posisi itulah maka pemimpin harus cepat tanggap, aktif, dan memiliki empati yang tinggi untuk memastikan keberlangsungan keselamatan hidup rakyatnya, termasuk di bidang pendidikan. 

Keberadaan negara wajib memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi seperti perlindungan mental (psikis), layanan kesehatan, air bersih, pendidikan. Maka negara dalam Islam yaitu negara (khilafah) akan bertindak cepat dan terkoordinasi dalam masa pemulihan pasca bencana alam.

Negara akan langsung koordinasi dengan wali dan Amil di wilayah yang terdampak, sehingga anak-anak segera kembali memperoleh stabilitas dengan memastikan sarana belajar tersedia. Negara juga akan menyiapkan guru dan sekolah darurat, dalam Islam negara akan bekerja secara langsung memerintahkan pendistribusian dari Baitul mal untuk pemulihan sehingga cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dari sinilah perbedaan antara anggaran APBN kapitalis dengan Islam. Dalam Islam anggaran negara digunakan untuk pengurusan rakyat bukan hanya laporan akhir tahun. Begitulah cara sistem Islam dalam naungan negara khilafah ketika menangani bencana, sehingga tidak akan menimbulkan banyak korban dan generasi pun terjaga pendidikan nya.