Ibu dan Bayi Meninggal Akibat Bobroknya Pelayanan Kesehatan

TanahRibathMedia.Com—Wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Dilansir detikSulsel, Minggu (23-11-2025), Trene merupakan warga kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak beberapa rumah sakit pada senin (17/11), sekitar pukul 05.00 WIT.

Kasus kematian Irene Sokoy memiliki berbaga faktor di balik kasus penolakannya yang sangat memilukan tersebut, yakni tidak tersedianya dokter kandungan RSUD Yowari, lambannya proses rujukan dan koordinasi antar rumah sakit, penuhnya ruang rawat inap BPJS Kelas 3, dan permintaan uang muka Rp4 juta untuk kamar VIP di rumah sakit Bhayangkara serta buruknya fasilitas  manajemen layanan kesehatan termasuk minimnya dokter kandungan.

Atas peristiwa tersebut, Gubernur Papua Matius D fakhiri menyampaikan turut berdukacita dan permohonan maaf. Ia menyebut peristiwa itu menjadi contoh buruknya pelayanan medis di Papua dan berjanji untuk melakukan evaluasi dan memastikan semua direktur rumah sakit yang berada dibawah Pemprov Papua akan diganti, juga banyak peralatan medis yang rusak karena diabaikan oleh para direktur.

Penolakan RS terhadap pasien bukti bobroknya sistem pelayanan kesehatan, kasus penolakan  ibu hamil yang berujung fatal ini  tidak hanya Irene Sokoy dan bukan hanya sekali dua kali terjadi kasus ini terus berungkali. Menunjukan bahwa masalah ini bersifat sistemik, meski penolakan terhadap ibu hamil diberbagai rumah sakit memang tidak semua berakhir pada kematian, namun akan menjadi resiko besar dan memperburuk kondisi pasien yang akan menghantarkan resiko kematian ibu dan bayi. Hal demikian berkemungkinan akan menambah daftarpanjang kematian irene-irene lainnya, jika pemerintah terus abai dalam menjamin serta memfasilitasi dengan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyatnya tanpa memandang bulu dan fulus.

Kasus penolakan rumah sakit terhadap Irene Sokoy di Papua, menunjukkan persoalan pelayanan kesehatan tidak berhenti pada aspek teknis medis, tetapi berakar pada buruknya tata kelola yang sistemis oleh negara saat ini, berulangnya penolakan pasien kritis menggambarkan betapa rapuhnya pembangunan pelayanan publik disektor kesehatan saat ini, bukan lagi hal yang mengejutkan. Dalam sistem sekuler-kapitalis layanan kesehatan cenderung diperalat sebagai komoditas bukan sebagai hak dan kepentingan yang dibutuhkan oleh warganya tetapi menjadikan setiap kebijakannya adalah kepentingan bisnisnya.

Sistem sekuler kapitalis menjadikan motif pelayanan kesehatan sebagai motif bisnis materialistik, rumah sakit beroperasi hanya untuk diperalat menjadi ladang bisnis demi meraup keuntungan, bukan lagi kebutuhan mendesak dan prioritas utama bagi rakyatnya, sementara keterbatasan sumber daya manusia tidak diatasi melalui strategi rekrutmen dan distribusi tenaga yang efektif. Kekurangan fasilitas tidak ditangani dengan dukungan pendanaan negara yang memadai. Sehinga biaya layanan kesehatan tetap dibebankan kepada rakyat sekalipun dalam keadaan darurat. Pembiayaan kesehatan yang dibebankan melalui skema iuran BPJS juga menunjukkan kapitalisasi kesehatan sudah mengakar dinegeri ini. 

Persoalan ini telah membuka tabir dibalik bobroknya aturan serta kebijakan yang diatur oleh sistem yang bukan lahir untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga yang terjadi hari ini bukan sekedar sesuatu yang berjalan tanpa rencana, melainkan bagian dari masalah yang sistemik.

Sungguh miris, yang menimpa Irene bukan hanya kasus yang kesekian kali, tetapi sudah melahirkan banyak kasus ibu hamil meninggal dengan problem yang sama. 

Dalam laporan Angka kematian ibu (AKI) dipapua, berdasarkan laporan data pada Tahun 2024 mencapai 565 kasus. Sehingga menempatkan Papua menjadi tempat kasus AKI tertinggi di Indonesia. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan paling mendasar, serta ketersediaan fasilitas di dalamnya juga menjadi PR utama bagi pemerintah untuk mengupayakan dengan sebaik mungkin. Sehingga tidak membahayakan nyawa, karena abai memberi pertolongan pertama. 

Sistem kapitalisme merupakan problem utama yang menjadi sebab lahirnya pengabaian hak-hak rakyat. Sebab prinsip mereka adalah, ada uang rakyat dipandang, tidak ada uang rakyat tak sudi dilayani. Sungguh miris, hidup di dalam negeri yang kaya akan sumber daya alamnya ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan juga melahirkan kebijakan yang miskin keadilan, ini merupakan gambaran kegagalan sistem kapitalisme-liberal, tidak mampu menjadi payung yang menjaga serta tidak dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya.

Negara menyerahkan sumberdaya alam pada wajah-wajah yang memiliki kepentingan, lalu dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan rakyat untuk masuk rumah sakit saja meski keadaan darurat tidak akan dilayani dengan sigap, jika tak sesuai isi dompet. 

Pelayanan kesehatan adalah tanggungjawab negara, mengabaikannya termasuk kedzaliman. Islam adalah agama yang memiliki seperangkat aturan yang mengatur manusia secara menyeluruh, termasuk aturan pelayanan kesehatan yang merupakan aspek paling fundamental di dalam negara islam yang dikenal dengan sistem khilafah. Khilafah punya perhatian yang paling besar terkait kesehatan, sehingga mewujudkan kebijakan pelayanan kesehatan yang begitu besar perhatiannya. Ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah dokter yang memadai, dan ruang-ruang pasien, serta biaya rumah sakit untuk yang tidak mampu bahkan yang mampu negara menjamin dengan sebaik mungkin. Hal demikian juga sudah ada sejak masa rasulullah saw. sebab ini merupakan representasi dari penerapan aturan yang berasal dari wahyu Allah Swt.

Sangat berbeda dengan kebijakan saat ini, memberatkan bagi rakyat, seakan yang bisa merasakan ruang yang nyaman adalah mereka yang hanya punya banyak uang. Pasien harus kewalahan kesana kemari mencari pertolongan pertama sebagaimana kasus yang menimpa Irene yang harus kehilangan nyawa dari rumah sakit ke rumah sakit untuk ikhtiar melahirkan bayinya. Maka, mengabaikan hak rakyat dalam pelayanan kesehatan adalah sebuah kezaliman yang akan dituntut di hadapan Allah di akhirat nanti.

Semua rakyat berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis, akses yang mudah dan berkualitas. Islam punya mekanisme pelayanan kesehatan yang baik dan adil untuk warga negaranya, seperti pengelolaan SDA (sumber daya alam) yang tentunya akan dikelola dengan baik oleh negara. Keuntungan itu sendiri kembali untuk memfasilitasi hak-hak rakyat dengan adil berupa penyaluran pada kebutuhan seperti pelayanan kesehatan, bangunan rumah sakit memadai, pelayanan kesehatan gratis, serta memfasilitasi setiap rumah sakit agar terpenuhi bagi warga negara yang mampu maupun tidak mampu bisa merasakan pengobatan yang sama. Maka, dengan mewujudnya sistem Islam dalam negara khilafah akan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh, termasuk dalam pengaturan pelayanan kesehatan bagi warga negaranya dengan adil.