Bansos Bermasalah, Menambah Masalah

TanahRibathMedia.Com—Keluhan terkait dengan bantuan sosial kembali mencuat. Kasus ini terjadi di desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Muksin Kepala desa setempat menerima aduan dari warganya yang merasa layak menerima bantuan, namun faktanya tidak pernah tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial (bansos) bagi warga yang kurang mampu menjadi penolong di tengah kebutuhan hidup yang yang semakin meroket naik. Namun penerimanya dianggap stagnan dan tidak mencerminkan dinamika kondisi ekonomi masyarakat. Penyaluran bansos kita mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disebut telah diverifikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), Kementrian Sosial dan Pemerintah Daerah.

Inilah polemik yang tak berkesudahan dari bansos yang ada di negeri ini. Isu klasik salah sasaran bansos bukan terjadi kali ini saja. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ada resiko penambahan jumlah penduduk rentan miskin. Jumlah penduduk rentan miskin terus berubah, data penerima bansos seharusnya hidup dan mengikuti kondisi terbaru bukan stagnan pada data lama. Namun ketika data beku dan tak diperbarui, akhirnya ketidakadilan sosial pun tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat merasa pemerintah "pilih kasih" karena yang menerima bansos itu-itu saja.

Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah siap membuka data penerima bansos ke publik untuk menghilangkan kecurigaan yang kian membara? Di tengah gencarnya program perlindungan sosial, kepercayaan warga adalah bantuan yang paling sulit dipulihkan.

Tak hanya masalah data penerima bansos, namun ada permasalahan mendasar yang belum bisa terjawab. Tujuan bansos adalah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos, namun hal ini belum tercapai. Pada faktanya kondisi rakyat saat ini masih belum sejahtera. Rakyat masih dalam kubangan kemiskinan. Mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Masyarakat miskin yang ada di negeri ini sudah pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang (Kompas.com, 04-10-2025).

Program bansos yang digulirkan pemerintah untuk membantu rakyat dan menetaskan rakyat dari kemiskinan adalah program tambal sulam. Pasalnya program ini tidak menyentuh akar permasalahan negeri ini yaitu kemiskinan. Akar kemiskinan di negeri ini bersumber dari dua hal sempitnya lapangan pekerjaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh asing. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit membuat pengangguran semakin meningkat. Akibatnya ledakan pengangguran tak terelakkan. Banyak lulusan sarjana yang mengganggur. Tak sedikit dari lulusan sarjana yang banting setir dari keahlian yang dimilikinya. Prinsip mereka harus tetap bekerja untuk menyambung denyut nadi kehidupan keluarga.

Pengelolaan Sumber Daya Alam lam (SDA) di negeri ini dikelola oleh asing. Inilah sumber kemiskinan yang terjadi di negara kita. SDA di negeri ini sangat melimpah namun faktanya rakyat tak dapat merasakannya. SDA tersebut banyak dinikmati oleh negara asing sedangkan rakyat hanya menikmati ampasnya. Akibatnya rakyat semakin merasuk dalam kubangan kemiskinan.

Inilah yang terjadi di negara kita. Seharusnya penguasa negeri ini mencari akar permasalahan yang mendera negeri ini dan mencari solusinya dengan tuntas. Jelas bansos tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri ini. Saatnya semua kalangan harus berbenah, karena sistem saat ini tak mampu mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saatnya berganti kepada sistem yang bersumber dari wahyu Allah Swt. yaitu sistem Islam. Sistem Islam telah terbukti mensejahterakan rakyat.

Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya Al imam itu adalah perisai orang-orang yang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya." (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)

Kedua hadis di atas menyadarkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada Islam. Sosok pemimpin dalam Islam adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab yang dibebankan oleh Islam kepada pemimpin. Setiap rakyat berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

Cara sistem Islam menyejahterakan rakyat adalah menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga kesejahteraan tercapai melalui distribusi kekayaan yang tepat pada setiap individu. Selain itu, kesejahteraan dapat dirasakan rakyat dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok oleh negara. Dalam sistem Islam kebutuhan pokok ada dua yaitu kebutuhan pokok berupa barang dan kebutuhan pokok berupa jasa. 

Kebutuhan pokok berupa barang adalah sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dengan cara bertahap. Adapun tahapannya sebagai berikut, negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Di sisi lain negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang mampu dapat memperoleh pekerjaan dengan baik. Namun jika kondisi kepala keluarga tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu misalnya sakit, maka negara memerintahkan ahli waris atau kerabat dekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok. 

Namun jika kondisi ahli waris atau kerabat dekat juga tidak mampu, maka negara mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dari seluruh rakyat yang tidak mampu dan membutuhkan. Sementara bantuan dari tetangga bersifat sementara, hal ini bertujuan agar tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sebab memang negara berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.

Sedangkan kebutuhan pokok berupa jasa adalah pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi yang harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan) dimana Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap. Maka pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, keamanan) harus dipenuhi oleh negara cara langsung kepada setiap individu rakyat. Pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut adalah bagian dari pengurusan umat dan kemaslahatan hidup yang terpenting.

Selain itu dalam sistem Islam akan mengelola sendiri sumber daya alam bukan diserahkan kepada asing. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat yaitu berupa pemenuhan kebutuhan pokok dari negara. Begitulah cara sistem Islam Menyejahterakan Rakyat dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya dan pengelolaan SDA secara mandiri, bukan sekadar pemberian bansos.