Program MBG Berhasil Tekan Angka Pengangguran

TanahRibathMedia.Com—Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah mampu memberikan dampak penting terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung. Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyebut program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi warga, tetapi juga bisa menekan angka pengangguran. Menurutnya, angka pengangguran di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan sejak 2021.

Melalui program MBG yang tergabung dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ribuan tenaga kerja baru akan terserap. Saat ini, Pemkab Bandung masih membutuhkan 361 titik SPPG. Dari jumlah tersebut, 147 titik sudah beroperasi, sementara sekitar 200 titik lainnya masih dalam tahap persiapan. Jika seluruh dapur SPPG berfungsi penuh, program ini akan melayani 1,263 juta jiwa dari total 3,8 juta penduduk Kabupaten Bandung.

Keberadaan MBG tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberikan efek luas pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tingkat lokal. Dengan keberpihakan pada program pro-rakyat seperti MBG, Bupati Bandung optimis target penyerapan tenaga kerja bisa tercapai (Koran Gala, 1-10-2025).

Pada sistem kapitalisme, program makan gizi gratis dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran. 

Namun, program makan gizi gratis juga memiliki keterbatasan dan tantangan, seperti:

1. Biaya: Program makan gizi gratis memerlukan biaya yang besar, sehingga dapat menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

2. Efisiensi: Program makan gizi gratis dapat memiliki efisiensi yang rendah, karena tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat menerima manfaatnya.

3. Ketergantungan: Program makan gizi gratis dapat membuat masyarakat menjadi tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga dapat mengurangi motivasi untuk bekerja dan meningkatkan pengangguran.

Dalam Islam, negara wajib menjamin pemenuhan gizi dan pangan rakyat bukan karena tekanan politik atau ekonomi, tetapi sebagai kewajiban.Oleh karena itu, pemberian makanan tidak bersifat proyek bantuan, melainkan bagian dari peran negara yang mengurusi urusan umat. 

Pendanaan berasal dari Baitul Mal yang diisi dari keuntungan pengelolaan negara.Negara mengatur distribusi kekayaan merata, tidak hanya berputar di segelintir orang, dengan pengelolaan sumberdaya alam dan sektor strategis lainnya oleh negara bukan individu. Hasil keuntungan dari pengelolaan tersebut dapat disalurkan untuk kebutuhan umat.

Dengan demikian,tidak hanya anak sekolah tetapi juga ibu hamil, lansia, fakir miskin, dan pekerja berpenghasilan rendah akan dijamin pemenuhan gizi dan kebutuhannya. Saatnya Umat islam menyadari bahwa metode terbaik ini hanya bisa dijalankan dalam naungan negara Islam, Khilafah.