Negeri Kaya yang Dijarah: Garuda Terlelap dalam Cengkeraman Oligarki

TanahRibathMedia.Com—Indonesia adalah negeri yang diberkahi dengan segala bentuk kekayaan alam. Dari Sabang hingga Merauke, terbentang tanah subur, hutan lebat, dan laut yang kaya akan sumber daya. Perut bumi menyimpan emas, batu bara, minyak, dan gas dalam jumlah besar. Namun, kekayaan alam yang luar biasa itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan penduduknya. Di tengah limpahan sumber daya, rakyat justru berkubang dalam penderitaan dan ketimpangan sosial.

Sebuah data dari Oxfam dan INFID pada 2017 menyebutkan, bahwa hanya empat orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan yang setara dengan separuh populasi termiskin. Hal ini menunjukkan betapa timpangnya distribusi kekayaan nasional. Laporan terbaru dari World Inequality Lab (2022) bahkan lebih mencengangkan: 1% elit terkaya menguasai hampir setengah kekayaan Indonesia, sedangkan 50% rakyat terbawah hanya menggenggam 5% dari total kekayaan nasional. Ini bukan sekadar ketimpangan, melainkan jurang sosial yang menganga lebar.

Lebih lanjut, data dari Kompas.id (12-2-2024) mencatat bahwa sejak 2014, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat—mencapai pertumbuhan 163%, jauh melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang hanya 57%. Di saat para konglomerat menikmati lonjakan kekayaan, mayoritas rakyat justru disuguhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang menyesakkan.

Pemerintah terus menekan rakyat dengan beragam pungutan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya 10% kini dinaikkan menjadi 11%, dan direncanakan meningkat lagi menjadi 12% pada 2025 (Kemenkeu, 2023). Bukan hanya barang konsumsi, bahkan sektor pendidikan, hiburan rakyat, dan kebutuhan dasar lainnya pun tak luput dari beban pajak. Ibarat pemerasan yang dilegalkan, negara seperti mengisap keringat rakyat kecil tanpa belas kasih.

Ironisnya, daerah-daerah yang kaya sumber daya justru menjadi wilayah termiskin. Laporan dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (2020) menyoroti fenomena yang disebut "kutukan sumber daya", di mana kekayaan alam justru membawa penderitaan karena tata kelola yang buruk. Kalimantan Timur, Papua, dan Riau adalah contoh nyata dari ironi ini. Di tengah kekayaan tambang dan energi, penduduknya justru menghadapi masalah kemiskinan, infrastruktur minim, dan akses pendidikan serta kesehatan yang rendah.

Tak berhenti di situ, wajah pengelolaan negara juga tercoreng oleh praktik korupsi yang menggurita. Transparency International mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 hanya 34 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 180 negara. Tahun 2025, publik dikejutkan oleh skandal korupsi raksasa di tubuh Pertamina, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 968 triliun akibat manipulasi distribusi bahan bakar bersubsidi.

Berbagai krisis ini menunjukkan bahwa masalah utama negeri ini bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan rusaknya sistem tata kelola. Demokrasi sekuler telah berubah menjadi kendaraan kepentingan oligarki, bukan alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Kekuasaan dijadikan komoditas politik, bukan amanah yang digunakan untuk melayani rakyat. 

Hukum diproduksi oleh kepentingan elit, sementara suara rakyat hanya dijadikan pelengkap demokrasi prosedural lima tahunan.

Negara tak lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan berubah menjadi pemalak resmi. Masyarakat dituntut taat pajak, dituntut sabar menanti perubahan, tapi yang mereka saksikan setiap hari adalah perilaku elit yang korup, anggaran yang bocor, dan kebijakan yang berpihak pada korporasi besar. Sementara itu, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan terus menghimpit kehidupan rakyat jelata.

Islam: Jalan Keluar dari Krisis Struktural

Islam bukan hanya agama ritual, tetapi sebuah sistem hidup yang menyeluruh, termasuk dalam mengatur kekuasaan dan pengelolaan kekayaan negara. Dalam pandangan Islam, penguasa bukanlah pihak yang berhak menindas atau mengeruk keuntungan dari rakyat. Ia adalah ra‘in—pengurus urusan umat—dan junnah, perisai yang melindungi mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

Hadis ini menegaskan bahwa sumber daya vital seperti air, energi, dan tambang adalah milik bersama umat Islam, yang tidak boleh dimonopoli oleh individu atau perusahaan. Dalam sistem Islam, negara wajib mengelola sumber daya ini demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk memperkaya sekelompok elit.

Negara dalam sistem Islam (Khilafah) memiliki mekanisme pembiayaan yang adil dan mandiri, tanpa ketergantungan pada pajak berlebihan atau utang luar negeri.

Pendapatan negara berasal dari beberapa pos utama, yaitu:

Kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) – seperti tambang, hutan, laut, dan energi, dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kebutuhan publik.

Kepemilikan negara (milkiyyah daulah) – seperti ghanimah, fai’, jizyah, dan kharaj.

Zakat – yang ditujukan hanya untuk delapan golongan mustahik (asnaf), bukan untuk pembangunan infrastruktur atau gaji birokrasi.

Islam menetapkan bahwa kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara secara gratis atau dengan biaya sangat ringan. Negara berkewajiban menjamin pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi dan eksploitasi ekonomi.

Satu hal yang tak kalah penting, dalam sistem Islam, penguasa tidak kebal hukum. Jika ia melakukan kezaliman, rakyat berhak mengadukannya ke Mahkamah Madzalim, dan penguasa tersebut dapat dihukum atau dicopot dari jabatannya. Tak ada ruang bagi dinasti politik, kapitalisasi suara rakyat, ataupun politik uang dalam sistem pemerintahan Islam.

Saatnya umat Islam menyadari bahwa pergantian rezim tanpa perubahan sistem hanyalah upaya tambal sulam. Demokrasi sekuler telah gagal memberikan kesejahteraan dan keadilan. Maka, solusi hakiki bukan pada wajah-wajah baru di kursi kekuasaan, melainkan pada pergantian total sistem yang rusak ini.

Khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan yang pernah berjaya selama lebih dari 13 abad. Ia bukan sekadar utopia sejarah, tetapi model aktual yang pernah mewujudkan keadilan, stabilitas, dan kemajuan peradaban dunia. Di bawah kepemimpinan Islam, kekayaan publik tidak jatuh ke tangan segelintir orang, tetapi dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat.

Garuda simbol negeri ini boleh saja tertidur akibat sistem yang korup dan tumpul. Tapi umat Islam tidak boleh ikut terlelap. Kita mesti bangkit, menyuarakan perubahan, dan menapaki jalan Islam secara kaffah. Inilah saatnya membangun kembali peradaban mulia yang memberi rahmat bagi semesta.

📚 Referensi: