Kasus Raya, Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Anak

TanahRibathMedia.Com—Kabar duka datang dari Sukabumi. Seorang balita berusia empat tahun bernama Raya meninggal dunia dalam kondisi yang memilukan. Tubuh mungilnya dipenuhi ribuan cacing hingga akhirnya ia tidak mampu bertahan. Kisah pilu ini mencuat ke publik setelah diberitakan berbagai media. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, menegaskan, “Sangat memilukan penderitaan yang dialami Raya” (Tribunnews, 21-8-2025).

Raya hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Ayahnya sakit-sakitan, sementara ibunya mengalami gangguan jiwa. Keluarga ini jelas tidak memiliki ‘support system’ yang memadai untuk menopang kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menjamin kesehatan anak. Baru setelah kabar meninggalnya Raya viral, pejabat dan pihak terkait memberikan respons. Anggota DPR pun menyatakan bahwa kasus ini merupakan “alarm serius perlindungan anak di Indonesia” (Kompas, 22-8-2025). Sayangnya, pernyataan seperti ini seolah sudah menjadi rutinitas: muncul setiap kali tragedi terlanjur terjadi, padahal pencegahan mestinya jauh lebih penting.

Raya menyingkap realitas pahit tentang lemahnya jaminan kesehatan di negeri ini. Mekanisme layanan kesehatan yang tersedia masih sebatas formalitas. Prosedur yang rumit dan berbelit membuat layanan tidak bisa diakses setiap orang, terutama oleh mereka yang miskin dan lemah. Alhasil, rakyat kecil seperti keluarga Raya dibiarkan berjuang sendiri dalam kondisi sulit dan lingkungan yang tidak sehat. Beritasatu (21-8-2025) mencatat, tubuh Raya dipenuhi cacing yang bersarang di perut dan ususnya, sesuatu yang seharusnya bisa dicegah dengan layanan kesehatan dasar yang memadai.

Kenyataan ini menunjukkan abainya negara dalam memberikan perlindungan. Hanya mereka yang punya privilege, baik dari sisi ekonomi maupun akses sosial, yang bisa menikmati layanan kesehatan layak. Sedangkan rakyat kecil tetap terperangkap dalam penderitaan, tanpa ada kepastian negara hadir untuk mereka. Tidak berlebihan jika kondisi ini disebut sebagai buah pahit dari sistem kapitalisme, yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas, bukan hak yang wajib dijamin.

Berbeda halnya dengan pandangan Islam. Dalam sistem Islam, kesehatan bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan tanggung jawab negara yang wajib dipenuhi. Rasulullah saw. telah menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah pengurus rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Negara dalam Islam wajib menjamin kesejahteraan dan menyantuni kalangan lemah, termasuk anak-anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri.

Tidak hanya itu, Islam juga menumbuhkan kepedulian sosial. Seorang Muslim tidak akan membiarkan tetangganya menderita kelaparan atau sakit tanpa pertolongan. Dalam masyarakat Islam, ada ikatan akidah yang kuat yang membangun solidaritas dan empati. Dengan begitu, tragedi seperti yang menimpa Raya bisa dicegah sejak awal, karena masyarakat akan bersegera menolong sebelum keadaan memburuk.

Dalam catatan sejarah, layanan kesehatan di masa Khilafah bahkan diberikan secara gratis, dengan fasilitas terbaik, dan prosedur yang mudah diakses semua kalangan. Rumah sakit pada masa itu berdiri megah di berbagai kota, memberikan layanan kepada rakyat tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem Islam mampu menjamin kesehatan secara menyeluruh, tidak hanya untuk yang berpunya, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Kisah tragis Raya seharusnya menjadi cambuk kesadaran bagi bangsa ini. Anak-anak adalah amanah yang seharusnya dilindungi, bukan justru menjadi korban dari abainya sistem yang berjalan. Selama kesehatan dipandang sebagai bisnis, bukan tanggung jawab negara, maka tragedi serupa berpotensi terus terulang.

Kini, yang mendesak bukan hanya sekadar seruan belasungkawa atau evaluasi formalitas. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma: dari kapitalisme yang abai, menuju sistem Islam yang menempatkan kesehatan sebagai hak asasi yang dijamin negara. Hanya dengan itu, anak-anak seperti Raya bisa merasakan hidup yang layak, sehat, dan terlindungi.