Bendera One Piece: Cermin Ketidakadilan Kapitalisme dan Solusi Islam

TanahRibathMedia.Com—Fenomena unik mencuat ketika perayaan HUT ke-80 RI diwarnai dengan pengibaran bendera bajak laut ‘One Piece’. Walaupun terlihat seperti candaan, peristiwa ini menggambarkan bagaimana budaya pop dapat menembus ruang publik dan menjadi media kritik sosial. Dalam konteks Indonesia yang masih berkutat dengan ketimpangan serta dominasi elit, simbol tersebut seolah menjadi alarm untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan yang sesungguhnya.

Di tingkat dunia, kesenjangan kekayaan semakin melebar. Berdasarkan laporan Oxfam, sejak 2015 hingga kini, 1% kelompok terkaya berhasil menambah harta sekitar USD 33,9 triliun, jumlah yang mampu menghapus kemiskinan global hingga 22 kali lipat. Para miliarder bahkan mencatat tambahan kekayaan sekitar USD 6,5 triliun hanya dalam kurun sepuluh tahun terakhir (thewashingtonpost.com, 26-06-2025).

Situasi serupa terjadi di Indonesia. Empat orang terkaya di negeri ini menguasai kekayaan lebih besar dibanding gabungan 100 juta penduduk termiskin—menjadikan Indonesia termasuk negara dengan kesenjangan tertinggi di Asia Tenggara. Meski data menunjukkan kabar baik, yakni penurunan Rasio Gini dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,375 (Maret 2025)—terendah sepanjang sejarah—ketimpangan tetap nyata, khususnya di perkotaan (0,395) dibanding pedesaan (0,299) (idntimes.com, 26-07-2025).

Kesenjangan distribusi ekonomi ini semakin terlihat ketika membandingkan wilayah dari Sumatera hingga Papua. Banyak daerah masih tertinggal akibat pembangunan yang terpusat, memperlebar jurang antara kawasan makmur dan miskin. Ketimpangan antardaerah ini menghambat terciptanya integrasi sosial dan rasa keadilan (Economy of Indonesia, en.m.wikipedia.org).

Dalam dunia One Piece, Pemerintah Dunia digambarkan menekan rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Sosok bajak laut seperti Luffy menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan pencarian kebebasan yang hakiki. Gambaran ini sejalan dengan kondisi nyata di Indonesia, di mana masyarakat yang merasa tertindas berusaha menyuarakan aspirasi melalui seni, budaya, atau aksi sosial.

Meski One Piece sarat pesan persahabatan, keberanian, dan kebebasan, realitas kehidupan membutuhkan sistem yang lebih adil dan beradab. Kebebasan mutlak seperti yang digambarkan bajak laut justru berpotensi melahirkan kekacauan. Yang dibutuhkan adalah kebebasan yang berjalan seiring aturan, untuk melindungi martabat seluruh lapisan masyarakat.

Syariat Islam menghadirkan konsep keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang seimbang. Pada masa Khilafah, Baitul Mal berfungsi membiayai pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan masyarakat. Instrumen zakat dan wakaf menjadi jaring pengaman sosial yang efektif, bukan alat eksploitasi. Penegakan hukum berlangsung tegas tanpa diskriminasi—bahkan pejabat sekalipun dapat dihukum jika bersalah, menegaskan bahwa hukum adalah pelindung rakyat, bukan alat elit. Yang bisa dilakukan di antaranya:

1. Dakwah literasi nilai

Mendidik masyarakat agar memahami makna di balik simbol budaya, sehingga mampu membedakan hiburan dari ideologi.

2. Kebijakan simbolik yang selektif

Bukan hanya melarang, tetapi juga memberikan edukasi dan menciptakan ruang publik yang menjaga identitas Islam.

3. Penegakan hukum yang adil

Islam menekankan pemimpin sebagai pelayan rakyat. Prinsip ini dapat diterapkan dalam tata kelola modern, termasuk transparansi, larangan monopoli, dan pemerataan distribusi kekayaan.

Khatimah

Bendera One Piece di perayaan kemerdekaan bukanlah sekadar hiasan atau hiburan, tetapi sinyal untuk introspeksi. Pertanyaannya: apakah kita sudah benar-benar merdeka dari ketidakadilan sistemik dan penjajahan ideologi? Jalan keluar bukan pada fanatisme simbol, melainkan pada penerapan sistem yang adil, transparan, dan membawa kesejahteraan—sebagaimana yang ditawarkan Islam dalam kerangka Khilafah. Kelak, yang berkibar bukan bendera bajak laut, tetapi panji keadilan yang menaungi seluruh rakyat.

Wallahu a’lam bish-shawab.