Jutaan Pengangguran Diisi Anak Muda, Bukti Kegagalan Sistem

TanahRibathMedia.Com—Masalah pengangguran menjadi satu masalah yang terus menimpa warga negara Indonesia. Setelah viralnya #KaburAjaDulu, jumlah pengangguran kian bertambah. Solusi untuk kabur ke luar negeri pun tidak memberikan harapan yang menjanjikan bagi anak negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 44,26 juta orang anak muda. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 16,16 persen atau 3,6 juta jumlah anak muda yang menganggur (cnbcindonesia.com, 21-7-2025). Sedangkan jumlah pengangguran umum nasional per Februari 2025 4,76 persen dari 153,05 juta angkatan kerja atau 7,26 juta.

Berdasarkan data Saskernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dilakukan BPS, generasi muda mengisi lebih dari separuh dari total jumlah penagngguran. Yakni sebesar 48,77 persen.

Jumlah ini menunjukkan generasi muda secara umum mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan sesuai spesifikasi yang dimiliki. Terlebih jumlah lowongan pekerjaan yang sempit dan persaingan kerja yang ketat. Seperti yang nampak pada fenomena jobfair di beberapa wilayah. Salah satunya di Bekasi beberapa waktu lalu. Lautan manusia menjadi pemandangan yang mengerikan. Ribuan pencari kerja berebut memindai QR code untuk melakukan verifikasi melamar pekerjaan (cnbcindonesia.com, 29-5-2025).

Fenomena kian meningkatnya angka pengangguran, terutama di kalangan anak muda, tentu meresahkan masyarakat secara umum. Bagaimana tidak? Generasi muda yang seharusnya berkarya membangun negara justru penuh luka dalam perjuangan untuk mempertahankan kehidupannya sendiri.

Negara yang diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan layak justru kian tidak berdaya. Kebijakan yang ada pun tidak mampu kompak menangani masalah pengangguran yang kian kronis dari waktu ke waktu. Pejabat yang satu memberi ruang bagi rakyat untuk pergi ke luar negeri untuk kehidupan yang lebih menjanjikan sedangkan faktanya tidak seindah yang diimpikan. Sementara pejabat lain menetapkan kebijakan agar rakyat tetap bertahan dengan berbagi keterbatasan dan buruknya penataan sistem.

Masalah pengangguran yang terus berulang sejatinya bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dampak dari kebijakan rusak yang sama sekali tidak mampu berpihak pada kepentingan rakyat. Ketika arah kepemimpinan lebih mengutamakan keuntungan materi, nasib rakyat semakin dilalaikan. Kekuatan oligarki menjadi setir kebijakan yang tidak bisa diganggu gugat. Beragam bentuk regulasi dikondisikan agar memenuhi syahwat oligarki dan kapitalis penguasa demi memenuhi nafsu ekonomi segelintir elit penguasa.

Kebijakan berupa stimulus ekonomi yang kerap digembar-gemborkan pun tidak lebih dari upaya tambal sulam. Dampakmya tidak mampu merubah apalagi mensolusi. Rakyat tetap dalam keadaan sulit mengakses pekerjaan. Lapangan kerja semakin sulit diakses. Persyaratan kerja yang kian berbelit semakin menyusahkan sebagian besar rakyat. Inilah dampak penerapan kebijakan populis, nampak berusaha melayani rakyat, namun faktanya sama sekali tidak mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.

Demikianlah wajah asli sistem sekuler kapitalistik. Orientasi materi menjadi satu-satunya tujuan. Kekayaan alam yang mestinya dikelola untuk kesejahteraan rakyat justru diserahkan kepada swasta dan asing. Alhasil, negara kehilangan kendali atas sumberdaya strategis, termasuk potensi besar dalam membuka lapangan kerja. Rakyat hanya mendapatkan kesempatan kerja sebagai pekerja "remeh" yang hanya bisa menjanjikan receh. Sementara posisi strategis yang tinggi dipegang oleh pihak asing atau swasta. Wajar saja, keadaan ekonomi rakyat kian terjepit. Masa depan indah hanya sekedar halusinasi tanpa arah.

Buruknya lagi, rakyat bisa sewaktu-waktu dipecat dengan dalih efisiensi. Negara pun hanya berperan sebagai regulator, bukan sebagai lembaga yang menjaga dan menjamin kebutuhan rakyat. Semua kebutuhan harus dibayar mahal. Negara telah gagal mengurusi kebutuhan asasiyah rakyat, salah satunya gagal menyediakan lapangan pekerjaan layak yang berkualitas untuk rakyat.

Jelaslah, sistem rusak ini tidak layak untuk dijadikan sandaran. Pengaturannya yang cacat, mustahil menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat.

Sistem Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu menyelesaikan persoalan pengangguran secara politis dan sistematis. Islam menempatkan pemimpin sebagai penanggung jawab utama atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk menjamin lapangan pekerjaan dan kehidupan sejahtera yang layak bagi setiap individu warga negara. Hal tersebut ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw., “Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Dalam sistem Islam, urusan publik tidak akan pernah diserahkan kepada pasar bebas terlebih pada pihak investor asing. Negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyediaan lapangan kerja. Khilafah sebagai wadah politik berasaskan akidah Islam akan menjalankan tugas tersebut dengan mekanisme dan strategi jelas yang tegas.

Sumber daya alam akan dikelola negara secara mandiri, bukan untuk kepentingan investor, tapi untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam memenuhi lapangan kerja. Pendidikan dan keterampilan ditingkatkan secara sistemik agar masyarakat mampu mengisi setiap sektor strategis, melalui berbagai pelatihan dan edukasi yang disediakan oleh khilafah. Negara pun akan menetapkan kebijakan tegas terkait tenaga kerja asing yang tidak akan dengan mudah masuk dan menggusur rakyat.

Kebijakan khilafah pun tidak akan membiarkan investor asing membuka atau melebarkan sayap dominasi ekonomi di dalam negeri. Sebab kedaulatan ekonomi adalah tiang utama stabilitas rakyat. Dengan sistem yang mengayomi, pengusaha lokal tumbuh, pekerja terlindungi, dan kesejahteraan bukan lagi sekadar mimpi.

Betapa indahnya sistem Islam yang tangguh dan bijaksana. Rahmatnya menaungi seluruh rakyat jika segala hukum Allah Swt. diterapkan dengan adil. Hanya sistem Islam-lah satu - satunya solusi untuk mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Hanya dengannya pula, kaum muda memiliki kekuatan dan berdaya untuk mewujudkan kekuatan peradaban gemilang. Tidak ada pilihan lain.