Sekolah Rakyat Bukan Solusi Tuntas, Justru Mempertegas Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin

TanahRibathMedia.Com—Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara dengan mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan itu, harapannya dapat  membentuk generasi masa depan dan perubahan sosial yang lebih baik. Sayangnya, di negeri ini, terlalu sulit untuk dijangkau semua orang. Dari dasar inilah pemerintah berencana membuat program yaitu Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara langsung melihat proses pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara (Detiknews.com, 25-05-2025).

Sekolah Rakyat akan dimulai dari jenjang tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kurikulum yang digunakan juga akan mengambil kurikulum nasional dengan ditambahkan pembekalan pengetahuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka. 

Sekolah rakyat selayaknya melayani semua kalangan masyarakat. Kata “rakyat” tidak boleh ditujukan hanya pada kalangan masyarakat yang kurang mampu dan miskin. Seakan-akan ketika kita menyebut rakyat maka sudah mengarah bahwa yang dimaksud ialah orang miskin dan kaum papa. 

Di sisi lain faktanya saat ini pendidikan menjadi komersil terjadi dalam sistem pendidikan kapitalistik, yakni menjadikan sektor pendidikan sebagai peluang usaha dan menjadi ladang uang. Ketika layanan publik seperti bidang pendidikan menjadi ajang bisnis, saat itulah pendidikan menjadi layanan mahal alias komersil.  

Pendidikan yang gratis, didapati biasanya layanan yang diberikan minim dengan fasilitas seadanya. Inilah realitas pendidikan dalam sistem kapitalisme. Hal ini muncul karena batas perbedaan sosial yang disebabkan sejak awal sistem ini diterapkan. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin hampir terjadi di semua hal dan itu bukan hanya di sektor pendidikan.

Bukannya mencari solusi tuntas  dengan mengganti sistem yang bermasalah, negara justru mengambil solusi praktis yang hanya tambal sulam. Bahkan, solusi yang diberikan justru mempertegas batas ketimpangan sosial yang terjadi di sistem kapitalisme, yakni menempatkan masyarakat miskin sebagai beban negara  yang hanya diberi layanan minimal.

Pelayanan dan perhatian yang kurang terhadap pendidikan bisa kita lihat secara jelas. Sering ditemukan bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak digunakan untuk tempat belajar. Siswa yang harus belajar dan mencari ilmu dalam kondisi memprihatinkan kerap terjadi terutama di wilayah pedalaman Indonesia. 

Padahal dalam Islam, pemimpin seharusnya  menyediakan pendidikan terbaik bagi semua warga negara secara adil dan merata. Mengurus urusan rakyat (ri’ayah) berarti mengurus keperluan mereka yang kompleks dari beragam kebutuhan primer dan sekundernya, seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan. Pendidikan akan dibuat gratis dan dibiayai oleh negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pembiayaannya.

Dalam sistem ekonomi Islam, seorang khalifah akan mengaturnya sesuai syariat Islam. Biaya untuk membangun sekolah dan pendidikan itu diambil dari baitul mal. Baitul mal adalah lembaga keuangan dalam Islam yang didapatkan dari pengelolan kepemilikan umum seperti air, api, padang rumput, harta jizyah, kharaj, ghonimah, zakat, dan fa'i. 

Dengan begitu akan menjamin pendidikan yang layak, nyaman bagi peserta didik dan menjadikan siswa- siswi fokus untuk mengikuti pembelajaran karena aspek pendidikan diurusi dengan baik. Pendidikan tidak membedakan peserta didik bedasarkan apapun, semua diberikan secara adil dan merata

Dibutuhkan peran negara dan sistem yang benar yang mampu memberikan pendidikan ideal dan layak untuk semua anak didik. Semua itu hanya bisa diwujudkan dalam negara yang menerapkan sistem Islam. Karena dengan sistem Islam jaminan pelayanan pendidikan yang ideal dan layak dapat terwujud.

Selain jaminan pendidikan yang layak, adil, dan merata. Negara juga menjadikan kurikulum Islam sebagai dasar landasan yang digunakan dalam sektor pendidikan agar mampu mencetak generasi bertakwa, berkualitas, cerdas, Tangguh, dan berkepribadian Islam. Seperti yang pernah terjadi selama belasan abad Khilafah tegak, sistem pendidikan Khilafah dapat menghasilkan ilmuwan dan cendekiawan yang hebat dan  ahli dalam beragam disiplin ilmu.

Terbukti ketika Islam diterapkan, khilafah telah menjadi pusat peradaban ilmu sains dan teknologi seperti yang pernah terjadi pada masa khilafah yang dipimpin oleh Khalifah Harun Al Rasyid. Negara Khilafah sebagai penanggung jawab atas pendidikan bagi seluruh rakyat. Berbeda dengan kapitalisme menghasilkan pendidikan berkasta, sedangkan Islam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata serta berkualitas unggul di semua jenjang pendidikan. 

Maka mari kaum Muslimin segera kembali kepada sistem Islam kaffah. Hanya dengan menerapkan sistem Islam, pendidikan ideal dan layak bagi semua warga dapat terwujud.