Kisruh Haji, di Mana Tanggung Jawab Negara?

Terbayang begitu syahdunya suasana saat ibadah haji. Kaum Muslim dari seluruh dunia berkumpul, bersatu, sama-sama mengumandangkan kalimat talbiyah. Suasana kekhusukan nampak begitu erat melekat. Sayangnya, suasana ibadah haji ini tidak bisa dirasakan oleh salah seorang jemaah haji asal Bandung. Ia dikabarkan tidak lolos pemeriksaan petugas di Bandara Jeddah, padahal dokumen yang ia miliki sudah lengkap. Setelah ditelusuri ternyata ada pembatalan visa secara sepihak yang entah dilakukan oleh siapa.

Selain itu, ada pula beberapa cerita kekisruhan ibadah haji tahun ini, antara lain: terpisahnya jemaah haji (antara suami dan istri, jamaah dan pembimbingnya), masalah keterlambatan transportasi jamaah haji, ada pula masalah jemaah haji yang tidak kebagian tenda, dll. Selanjutnya masalah pengaturan jemaah haji Indonesia juga mendapat sorotan dari pihak Arab Saudi sampai ada wacana pemotongan kuota haji untuk 2026 sampai 50%, meskipun akhirnya wacana ini dibatalkan.

Sejatinya, masalah kekacauan pengaturan jamaah haji bukan hanya terjadi tahun ini saja. Jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya ada masalah besarnya biaya haji, antrian haji yang sangat panjang, ini juga menjadi masalah yang harus dievaluasi. Kisruh pelaksanaan ibadah haji ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam pengurusan ibadah haji.

Adanya kebijakan baru dari pemerintahan Arab Saudi sering dituding sebagai penyebab kekacauan ini. Namun sejatinya, jika dirunut lebih jauh lagi, ini semua terkait dengan pengurusan haji di Indonesia. Artinya, kesalahan ini bukan terbatas pada kesalahan teknis semata, tapi berasal dari kesalahan pragmatis. Semua berpangkal dari kapitalisasi ibadah haji dan lepasnya tanggung jawab negara akan hal ini.

Negara telah menyerahkan urusan haji pada syarikah. Syarikah merupakan perusahaan Arab Saudi yang bertanggung jawab menyediakan seluruh layanan dan kebutuhan jemaah haji. Tahun ini ada 8 syarikah yang melayani kebutuhan jemaah haji asal Indonesia selama di Arab Saudi. 

Syarikah adalah lembaga swasta yang tentunya berorientasi pada keuntungan perusahaan, bukan pada kemaslahatan jemaah. Oleh karenanya diperlukan pengawasan yang ketat dari negara untuk memastikan kualitas terhadap pelayanan jemaah haji. Jika terjadi hal-hal yang kurang mengenakkan bagi jemaah, seperti keterlambatan angkutan atau kurangnya fasilitas tenda, apakah artinya negara berlepas tangan dan tidak benar-benar mengawasi syarikah?

Kapitalisasi ibadah haji diakibatkan karena penerapan sistem sekuler kapitalisme dalam kehidupan. Kapitalisme telah menyetandarkan apa-apa dengan materi, termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Ibadah haji yang melayani sekian banyak orang di Indonesia lebih dipandang sebagai komoditas ekonomi yang mendatangkan keuntungan yang besar. Lahan bisnis basah yang mendatangkan banyak cuan. Hal ini jauh berbeda dengan pengurusan haji dalam sistem Islam.

Haji adalah kewajiban bagi seorang Muslim ketika ia mampu. Oleh karenanya, negara akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung keamanan, kenyamanan, dan kekhusukan jemaah haji. Prinsip yang digunakan murni untuk pelayanan (riayah) bukan demi cuan. Artinya semua hal teknis seperti pelayanan fasilitas selama menjalankan ibadah haji seperti penyediaan penginapan, tenda, transportasi, konsumsi, dan apapun itu akan sangat diperhatikan.

Selain itu, karena keterbatasan tempat di Armuzna dan antusiasme masyarakat yang besar untuk melakukan ibadah haji, tentu akan dilakukan pengaturan jumlah keberangkatan jemaah haji. Pengaturan jumlah keberangkatan ini tentu juga terkait dengan dana talangan haji. Saat ini panjangnya masa tunggu antrian haji ini dikarenakan sistem pengaturan dana haji ini. Selayaknya orang yang yang sudah mampu membayar seluruh biaya haji ini yang lebih dahulu diutamakan untuk berangkat. Selanjutnya jika pengurusan haji diserahkan kepada penguasa Haramain, tentu negara Islam akan mengawasi dan mengarahkan agar penyelenggaraan ibadah haji bisa dilakukan engan sebaik-baiknya.

Hal yang menarik dalam pelasanaan ibadah haji saat kekhilafahan Islam adalah bagaimana ibadah haji menjadi momen bagi khalifah untuk menerima pengaduan dan koreksi dari rakyat terkait wali yang diangkatnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Akhir kata, pelayanan haji yang terbaik tentu membutuhkan penerapan Islam yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan penerapan Islam yang sempurna dalam kehidupan akan tercipta aspek keuangan, ekonomi, moneter yang terbaik.