Trend Kesenjangan Sosial, Bukti Kapitalisme telah Gagal

TanahRibathMedia.Com—Obrolan ringan di atas merupakan contoh dari tren kesenjangan sosial yang sedang viral di media sosial. Banyak orang yang membuat konten kesenjangan sosial karena fakta tersebut sangat dekat dengan kehidupan atau bahkan menjadi pengalaman pribadi. Lantas apa itu kesenjangan sosial?

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan, perbedaan, dan jurang pemisah yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perbedaan status sosial, ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap berbagai fasilitas penting seperti kesehatan dan pekerjaan.

Pada tahun 2024 di Indonesia angka kesenjangan sosial dikatakan masih cukup tinggi. Data dari BPS menunjukkan bahwa rasio Gini, yang mengukur ketimpangan pengeluaran, meningkat dari 0,379 di Maret 2024 menjadi 0,381 di September 2024. Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan semakin melebar, meskipun secara keseluruhan, angka kemiskinan turun menjadi 8,57% di September 2024.

Begitu banyak fakta kesenjangan sosial yang bisa kita lihat secara langsung di dalam kehidupan. Di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, masih banyak kita jumpai pemukiman kumuh warga yang berdampingan dengan gedung-gedung tinggi milik para pengusaha. Perlu disadari bahwa tingginya angka kesenjangan sosial merupakan masalah yang harus diselesaikan. Bukan sekadar warna dalam hidup yang cukup dimaklumi begitu saja. Hal ini juga perlu mendapat perhatian, khususnya oleh negara selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Mengapa masih ada rakyat yang tak bisa sekolah, disaat para pejabat sibuk mengoleksi mobil mewah? Tren kesenjangan sosial sejatinya membuka tabir kegagalan sistem kapitalisme yang sedang diterapkan di negara ini.

Sebagai sebuah sistem kehidupan yang sekarang sedang diterapkan di banyak negara termasuk di Indonesia, Kapitalisme senantiasa mengutamakan prinsip kebebasan di dalam membuat aturan, termasuk dalam aspek ekonomi. Maka lahirlah istilah kebebasan kepemilikan yang menjadi awal terjadinya ketimpangan dalam ekonomi. Orang-orang yang memiliki kekayaan lebih, akan bebas menguasai aset bahkan aset milik umum yang itu merupakan hajat hidup masyarakat, seperti laut, sungai, tambang, hutan, dan lain sebagainya. Asal ada cuan, semua bisa didapatkan. Otomatis kehidupan rakyat biasa akan bergantung kepada para elit kapitalis. Ketika penghasilan tidak seberapa, tapi akhirnya terpaksa harus tetap bayar air, bayar listrik. Sedangkan kehidupan para elit tetap berputar atau malah semakin membesar. "Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin".

Itulah kejamnya kapitalisme.

Belum lagi ketika para elit kapitalis merangkap job menjadi pejabat pemerintah. Pastinya sepak terjang mereka akan semakin mulus, karena mereka sendiri yang akan membuat aturan untuk memuluskan bisnis besarnya. Semua kebijakan pasti akan menguntungkan mereka. Semua fasilitas pendukung seperti insfratruktur juga pasti akan dibuat untuk memudahkan jalan mereka. Lantas bagaimana dengan rakyat? Rakyat hanya akan menjadi korban. Menjadi mangsa pasar dan menjadi penyokong keuangan dengan pajak yang dibayarkan. Mungkin ada juga yang menjadi pendukung, bagi segelintir orang yang bisa dibeli.

Menyakitkan memang, tapi inilah fakta kelam yang dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi, tren kesenjangan sosial harusnya bisa membuka mata masyarakat untuk sadar bahwa kapitalisme telah gagal membawa kesejahteraan.

Berbeda halnya dengan Islam, sebagai sebuah ideologi yang lahir dari wahyu illahi, di mana setiap aturan yang lahir akan senantiasa berdasarkan pada akidah Islam. Semua aspek kehidupan diatur dengan peraturan yang akan memberikan kebaikan dan keberkahan.

Dalam aspek ekonomi, salah satu hal paling dasar yang diatur dalam sistem ekonomi Islam adalah mengenai konsep kepemilikan. Kepemilikan di dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah hak penuh yang dimiliki seseorang atas hartanya, sementara kepemilikan umum adalah hak atas harta yang dikelola negara untuk kepentingan masyarakat umum, seperti sumber daya alam. Kepemilikan negara, di sisi lain, adalah hak negara atas harta yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Dengan adanya pembagian kepemilikan, hak pemanfaatan maupun pengelolaan juga akan menjadi jelas. Sekaya apapun seorang individu tidak boleh menguasai kepemilikan umum. Pun sama halnya dengan negara, tidak boleh membelanjakan harta hasil dari pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan negara. Negara wajib mengelola kepemilikan umum dengan baik dan hasilnya juga harus diserahkan kembali kepada masyarakat, misalnya untuk pembuatan dan perawatan jalan, pembiayaan kesehatan, pendidikan dan hal lain yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum.

Dengan demikian kesejahteraan akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kesenjangan sosial bukan lagi menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Bahkan sistem Islam juga akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, Pendidikan, dan keamanan. Tentunya hal ini bisa dirasakan ketika negara menerapkan sistem Islam secara keseluruhan. Perubahan besar akan terjadi, dan bukan hanya sekedar mimpi. Semoga negara yang dinanti segera tegak kembali.