Jurus Jitu Menghilangkan Tragedi PHK di Indonesia

TanahRibathMedia.Com—Ramadhan sudah tiba. Setelah itu disusul oleh hari raya Idulftri. Kejutan menyedihkan kembali terdengar dan menimpa kaum buruh. Seperti apakah kejutan tersebut? Apakah lebaran kali ini tanpa tunjangan hari raya (THR)? Atau hal lain?

Berita mengejutkan kembali terdengar. Dua Perusahaan di Indonesia berencana akan melakukan pemutusan Hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Perusahaan itu antara lain PT Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat dan PT Danbi International di Garut, Jawa Barat. 

Direncanakan pada Juni 2025 PT Sanken Indonesia akan menghentikan operasionalnya secara total.  Peristiwa ini akan menyebabkan 459 orang pekerja jadi korban PHK.

Ketua Serikat Buruh Indonesia (KSBI)Novianti menjelaskan, pekerja belum menerima penjelasan dari pihak perusahaan. Menurutnya ada 2.100-an buruh PT Danbi International yang kini terancam menganggur.

Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal, menerangkan di awal tahun 2025 ini, juga terjadi gelombang PHK di PT Yamaha Music Indonesia, yang memproduksi piano dan berorientasi ekspor. PT ini telah memangkas 1.100-an orang buruhnya. Yaitu 400-an orang di pabrik di Cibitung dan 700-an orang di pabrik di Jakarta. 

Perserikatan Buruh Indonesia ini berusaha mempertanyakan bagaimana nasib ribuan buruh yang telah di-PHK. Adakah bagi mereka pesangon yang layak? Terlebih gelombang PHK besar-besaran ini dilakukan pada saat menjelang bulan suci Ramadhan dan Idulfitri. Waktu di mana pengeluaran manusia cenderung bertambah dari hari biasa. 

Bisa dibayangkan pekerja yang biasanya dengan skill atau kemampuan pembuatan bulu mata seperti di PT Danbi Internasioanl  atau PT Sanken dengan kemampuan membuat alat yang berkaitan dengan elektronika seperti kompor gas, rice cooker, dll. Dapatkah dengan cepat mereka mendapat peluang untuk menambah penghasilan? Apalagi pemenuhan kebutuhan pokok adalah kebutuhan mendasar terkait penghasilan. 

Sistem buatan manusia bernama demokrasi memang sejatinya ‘Crazy'. Karena membuat beberapa pihak seperti penguasa baik negara maupun penguasa sebuah badan perusahaan mampu bersikap 'tega' kepada rakyatnya atau karyawannya. 

Sistem  ini diukur dengan standar terpenuhinya materi bagi sebagian kalangan. Terlebih elit penguasa yang punya kepentingan atau biasa kita sebut oligarki. Mengecewakan kelompok yang lemah adalah tujuan utama mereka. Tanpa rasa ampun ketika itu berhubungan dengan keuntungan mereka, oligarki ini bahkan seolah bertindak di luar akal sehat.

 

Menindas yang lain demi menguatkan diri mereka. Padahal hal ini bertentangan dengan akidah rasional seperti Islam. Para oligarki takut sistem Islam itu berkuasa karena akan mengurangi pundi-pundi  materi yang akan mereka dapatkan dengan sebab kelemahan  yang ada pada diri padahal mereka Muslim. 

Abdurrahman  Al Maliki dalam bukunya menjelaskan, Negara yang berbasis syariah Islam memliki metode khusus untuk mendanai proyek industri di negerinya ketika proyek tersebut produktif. Proyek produktif adalah proyek ketika dia tidak dibangun akan mendatangkan kerusakan bagi umat. Sehingga industri ini malah bekerja sama dengan negara kafir harbi. 

Sebagaimana kita ketahui jikalau ada industri yang terikat dengan negara kafir harbi cenderung akan mengalami kebangkrutan yang luar biasa akibat penumpukan utang yang berbunga. Sehingga memperbesar peluang PHK bagi pekerjanya. 

Islam punya solusi terkait PHK.  Industri di negeri Islam hendaknya diperhatikan apakah kategori industri peralatan yang memang dibutuhkan oleh umat atau rakyat di negeri tersebut. Lalu dikaji seberapa besar biaya yang diperlukan.  

Selanjutnya, pajak diwajibkan kepada rakyat yang kaya untuk membantu pembangunan proyek ini. Pajak dikumpulkan secara paksa, sebanyak jumlah yang mencukupi untuk mengadakan revolusi industri. Dengan itulah pendanaan proyek-proyek  dilakukan. 

Agar permulaan pekerjaan dapat dilakukan dengan segera, negara Islam tidak dilarang melakukan hubungan dengan negara kafir Mu'ahid dan dengan perseroan besar untuk mendapatkan fasilitas  kredit, yaitu mengimpor alat-alat, instrumen-instrumen, bahan-bahan  yang diperlukan untuk proyek produktif dengan harga yang ditangguhkan. Melalui transaksi jual-beli bukan transaksi riba ( Politik Ekonomi Islam hal. 240).

Hal ini akan membantu ketika pertama kali memulai membangun proyek, sambil menunggu terkumpulnya harta kekayaan milik umum. Inilah metode bagi negara untuk melakukan pembangunan proyek-proyek produktif dan padat karya.