Indonesia Gelap, Benarkah?

TanahRibathMedia.Com—Setelah 100 hari pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo - Gibran telah dihadapkan dengan unjuk rasa dari kalangan mahasiswa secara luas. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung hampir sepekan. Bahkan, Indonesia Gelap menjadi tajuk dalam aksi tersebut. Lantas, apakah benar Indonesia dalam fase kegelapan?

Dengan kondisi negeri ini yang karut-marut atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat bahkan dianggap mengancam generasi muda. Pemerintah telah mengambil kebijakan seperti proyek strategis nasional (PSN), UU Minerba, Program makan bergizi gratis (MBG), hal ini juga diwarnai dengan maraknya kasus korupsi, dll. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa negeri ini dalam fase kegelapan. 

Tentu, unjuk rasa tersebut membawa permasalahan yang multidimensional. Namun, yang diharapkan atas tuntutan masyarakat sering kali tidak menyentuh dengan akar masalah yang sesungguhnya. Harapan tersebut salah satunya  dengan solusi merevisi undang-undang yang dianggap tidak pro-rakyat. Padahal, tentu hal tersebut tidak mampu menjadi solus solutif atas karut-marut kebijakan di negeri ini. 

Mengapa demikian? Sebab, dalam pemerintahan negeri ini telah dibajak oleh asas kapitalisme di mana pemimpin negara tidak hadir sebagai pelayan rakyat. Justru, kondisi yang terjadi yaitu negeri ini dijadikan menjadi pasar bagi segelintir orang yang memiliki jabatan dan kekayaan. Sehingga, masyarakat kecil hanya dianggap sebagai objek dalam pemerintahan. 

Hal tersebut sangat nampak dalam pelbagai kebijakan yang telah jelas penolakannya dari masyarakat seperti penolakan aktivitas penebangan hutan secara besar-besaran untuk kepentingan korporasi atau bahkan aktivitas penambangan nikel yang berdampak bagi masyarakat kecil. Tetapi, tidak diperhitungkan. Tentu masih banyak lagi kondisi faktual masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan. 

Di sisi lain, sistem politik yang dianggap sakral seperti demokrasi dengan adagium vox populy vox dey bahwa suara rakyat sebagai suara tuhan. Kenyataannya, suara rakyat hanya digunakan sebagai alat untuk legitimasi sebuah kekuasaan. Alhasil, seringkali kepentingan masyarakat dimarginalkan untuk ambisi kekuasaan. Janji politik tinggallah janji yang sulit berharap akan terealisasi. 

Kapitalisme dan demokrasi telah menjadi kaki tangan timbulnya fase kegelapan di negeri ini. Pergantian pemimpin atau bahkan kebijakan Omnibus Law tidak membawa perubahan secara signifikan pada perbaikan segala aspek kehidupan di negeri ini. Sebagaimana yang terjadi tatkala pesta demokrasi dihelat dalam suatu laporan Auriga Nusantara tradisi yang terjadi justru penggunaan kekuasaan untuk loby-loby kepentingan korporasi dengan maraknya diterbitkan izin usaha pertambangan (IUP) setelah pemilihan kepala daerah. Hal tersebut hanya setitik kenyataan pahit yang harus dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan. 

Sehingga, jika hanya dengan merevisi kebijakan UU yang dianggap tidak pro-rakyat tanpa mengeliminasi akar masalah dari karut-maruntnya negeri ini yaitu, penerapan kapitalisme dan demokrasi. Maka, mahasiswa hanya akan selalu menemukan jalan buntu untuk penguraian persoalan yang tuntas. 

Di sisi lain, meski seringkali dianggap berlebihan bahkan radikal. Namun, hal penting yang patut diketahui bahwa adanya kehidupan ini tentu saja karena pencipta Allah Swt. Di antara wujud kesempurnaan itu kehidupan ini tidak hadir begitu saja tanpa dengan aturan yang tuntas baik secara umum maupun terperinci. Dalam sejarah peradaban manusia Rasulullah Muhammad saw. telah menerangi fase kegelapan kehidupan jahiliah di Makkah lalu meluas hingga 2/3 dunia. 

Tidak hanya itu, bagi seorang Muslim yang meyakini risalah yang dibawa Muhammad saw. dengan kompleksitas yang dihadapi oleh Rasulullah pada masanya. Hal itu menjadi ibrah bahwa Islam memiliki pedoman hidup yang khas. Islam sebagai satu-satunya agama yang di ridai Allah Swt. telah mengatur hal-hal umum dan terperinci dalam kehidupan manusia. 

Termasuk dalam urusan pemerintah dan rakyat hingga sistem pemerintah Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Bahkan, demokrasi apatah lagi kapitalisme termasuk sesat dalam ajaran Islam karena demokrasi menjadikan manusia yang hanya ciptaan Allah Swt. berdaulat atas segala pengaturan kehidupan manusia yang berpotensi melanggengkan praktik konflik  kepentingan. Padahal, dalam Islam kedaulatan terdapat pada seruan Allah Swt. 

Saat ini, sangat urgen untuk menginsafi bahwa penerapan ajaran Islam secara total mampu untuk menjadi pelita kegelapan di negeri ini bagi mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum, bukan dengan berharap pada sistem demokrasi.