Presiden Terbangkan Influencer ke IKN: Kapitalisme Memelihara Budaya Pencitraan

TanahRibathMedia.Com—Sebelum memboyong influencer, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengajak 500 relawan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan laman Tempo.co (4-08-2024), Menteri Komunikasi dan Informatika juga Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie menyampaikan Relawan Projo akan pergi ke IKN pada tanggal 24-25 Agustus. 

Tidak seperti rencana awal, di mana Relawan Projo akan diberangkatkan awal Agustus. Kenyataannya dibatalkan, dengan sebab, tidak mengganggu persiapan upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Budi Arie menegaskan bahwa pembangunan IKN itu merupakan pembangunan jangka panjang menuju Indonesia maju.  

Dikutip dari Tempo.co (4-08-2024 juga), mengenai Presiden Joko Widodo yang menerbangkan influencer, sebagiannya merupakan artis Kota Metropolitan Jakarta. Warganet yang membaca berita ini, lantas mengeluarkan komentar pedasnya. 

Seperti di X/Twitter, mereka menyatakan keberatan apabila pajak yang dibayarkan, malah digunakan untuk pencitraan semata. Seorang analis politik dari Universitas Al Azhar, Indonesia, Ujang Komarudin, turut memberikan pendapat. Beliau memberikan pernyataan yang menguatkan komentar netizen, bahwa influencer hanya dipergunakan agar IKN bercitra positif, padahal menuju akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun belum selesai pembangunannya. 

Pengamat Anggaran Politik sekaligus Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui Sindonews menegaskan Presiden Joko Widodo yang mengajak artis, influencer, hingga 500 relawan ke IKN merupakan pemborosan uang negara. Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di wilayah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Para pengamat lingkungan pun sepakat, konstruksi pembangunan yang menimbulkan kerusakan minimal dan mengacu pada emisi karbon nol bersih. 

Salah satu satwa yang terancam punah karena proyek ini yakni bekantan. Hewan berjenis primata itu kehilangan sebagian besar habitatnya. Hewan saja terdampak buruk oleh pembangunan IKN, apalagi manusia. 

Penambangan bebatuan dan pasir yang diperuntukkan proyek IKN, menyebabkan warga Teluk Palu khususnya anak-anak menderita ISPA. Debu hitam yang berasal dari limbah penambangan menebarkan polusi udara kepada warga di sepanjang pesisir Kota Palu hingga Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.

 

Kedua kasus di atas merupakan contoh dampak negatif IKN yang sebaiknya tidak dilaksanakan. Para influencer ini juga menjadi bukti bahwa proyek besar ini mendekati kegagalan. Kebijakan pembangunan ini jelas tidak efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan rakyat. 

Misalnya saja, rakyat membutuhkan perbaikan jalan dan jembatan, tetapi pemerintah justru menetapkan pemindahan ibu kota yang menelan banyak biaya. Para influencer pun dipaksa menutup mata dari fakta. Mereka pun ditugaskan mendokumentasi kemegahan IKN, yang masih jauh dari kata rampung. 

Pencitraan pun makin tampak di permukaan, ketika Presiden Joko Widodo tidak mau mengunjungi warga terdampak keburukan dari pembangunan IKN. Inilah gambaran sistem pemerintahan yang dilahirkan oleh sistem kapitalisme. 

Sistem kapitalisme merupakan sistem yang berpihak pada oligarki, apalagi pengusaha kaya tujuh turunan. Para oligarki pun berlindung di balik payung demokrasi. Kapitalisme ditegakkan atas landasan pemisahan agama dari kehidupan. Agama hanya berlaku di rumah atau tempat ibadah saja. Hasilnya, para pemangku kebijakan sibuk memperkaya diri dengan cara apa pun. Salah satunya menawarkan IKN kepada para pengusaha asing. Para influencer itu sebatas bintang iklan saja untuk para investor agar tertarik dengan IKN. 

Fakta kapitalisme merupakan sistem yang mencekik masyarakat, solusinya hanya satu, yakni menjadikan Islam sebagai ideologi. Allah Swt. sebagai Pencipta alam semesta beserta isinya pasti menawarkan solusi, tetapi apakah manusia itu menerima atau menolak, harus ada yang mengarahkan. 

Negara sebenarnya wajib menerapkan sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Negara yang menerapkan aturan Islam inilah akan melaksanakan proyek pembangunan dan pengurusan rakyat yang efektif dan efisien. Begitu juga pemilihan pemimpin negara yang wajib diperhatikan kapabilitas dan kredibilitas serta lebih penting memandang keimanannya. 

Pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin yang menerapkan sistem pemerintahan Islam, mengusahakan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi rakyatnya. Misalnya, pada era Kekhalifahan Bani Abbasiyah, di bawah kepemimpinan Khalifah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Manshur. 

Beliau membangun penginapan-penginapan di sepanjang rute ke Makkah. Beliau pun memerintahkan agar penggalian sumur-sumur menjadi tempat pemandian umum di setiap mata air, hal ini supaya jemaah haji merasa nyaman. 

Jauh sebelum era tersebut, Nabi Muhammad saw. membangun kota dengan empat unsur, yakni: membangun masjid di pusat kota, kediaman pemimpin dekat dengan masjid tersebut, pasar, dan pemukiman yang dihuni berbagai kabilah.  

Sungguh efektifnya pembangunan yang didasarkan pada syariat Islam. Tidak sekadar menjual tanah atau bangunan kepada investor, tetapi warga asli yang tanah kelahirannya dibangun kota juga diperhatikan. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang artinya. “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya.” (HR Bukhari)

Seorang pemimpin yang lahir di tengah sistem pemerintahan Islam tidak akan anti kritik. Negara membuka ruang diskusi berupa masukan dari rakyat untuk pemerintah. Rakyat yang hidup di dalam naungan sistem pemerintahan Islam pun memahami konsep amar makruf nahi mungkar, sehingga tidak segan memberikan kritik dan saran kepada pemangku kebijakan. Pemimpin juga menjalankan perannya sebagai pengurus (ra’in) dan pelindung warga negara (junnah). 

Sistem pemerintahan Islam menyediakan forum yang bernama Majelis Umat. Forum tersebut berisi orang-orang yang mewakili kaum muslim dalam menyampaikan pendapat sebagai pertimbangan bagi pemimpin negara. Mereka juga menyampaikan pengaduan tentang kezaliman dan penyimpangan pelaksanaan hukum-hukum Islam. 

Pemimpin di negara sistem pemerintahan Islam, tidak akan menghamburkan anggaran hanya demi sebuah pencitraan dan menjual properti kepada asing. Dikarenakan jajaran pemimpin di negara menerapkan syariat Islam dan lebih mementingkan kebutuhan rakyat maka rasa cinta akan tumbuh begitu saja dari rakyat kepada pemimpinnya. Maka, influencer yang bertugas memberikan citra positif kepada kebijakan merugikan rakyat tidak akan terjadi. Wallahualam bissawab