Politisasi Bansos Keniscayaan dalam Sistem Demokrasi

TanahRibathMedia.Com—Menurut UU Bantuan Sosial (Bansos) merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Adapun fungsi  program ini adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar (Detik.com). 

Bansos yang digelontorkan pemerintah merupakan program untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Walaupun bukan solusi yang tepat untuk menuntaskan permasalahan  kemiskinan  tetapi sepertinya ini adalah program andalan, mengingat banyaknya ragam bantuan yang diprogramkan dan banyaknya dana yang dianggarkan.

Bahkan menjelang digelarnya Pemilu (Pemilihan Umum). 

Dilansir dari bisnis.com bahwa terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja perlindungan sosial sebesar 12.02 %, jumlahnya hampir menyamai dana bantuan pada masa covid. Hal ini tentu saja menuai kecurigaan karena kenaikan tersebut terjadi bertepatan dengan masa-masa kampanye Pilpres (Pemilihan presiden).

Walaupun hal itu sudah disangkal oleh pemerintah seperti yang diberitakan finance.detik.com tetapi tetap saja muncul  kecurigaan besar ditengah pemerhati politik, mengingat ada hubungan antara orang nomor satu di negeri ini dengan salah satu Paslon  (pasangan calon) Presiden dan wakilnya.

Kecurigaan semacam ini  sangat wajar muncul di dalam sistem demokrasi karena memang sistem ini adalah sistem pemerintahan yang tidak berlandaskan Islam, hukum yang diterapkan adalah buatan manusia bukan hukum dari Sang Maha Pengatur yaitu Allah Swt.. Standar perbuatannya adalah manfaat bukan keridaan Allah Swt., maka sangat mungkin seorang pemimpin dalam sistem ini menjadi tidak amanah dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi tercapainya manfaat yang menguntungkannya dan golongannya saja.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang adalah bagian dari sistem kapitalisme alih-alih kita bisa berharap keadaan akan menjadi lebih baik dengan bergantinya pemegang tampuk kepemimpinan, malah semakin banyak kita jumpai maraknya praktik korupsi, birokrasi yang semakin rumit, penguasaan SDA (Sumber Daya Alam) oleh asing dan aseng bahkan penyalahgunaan kekuasaan mulai dari jajaran terendah dalam struktur pemerintahan sampai yang tertinggi.

Semua itu menjadikan rakyat makin tercekik dalam kemiskinan menghadapi mahalnya harga bahan pangan, tempat tinggal yang berbasis riba membuat rakyat tidak merasa aman dengan pilihan keselamatan akhiratnya, biaya pendidikan yang mahal membuat taraf pendidikan tidak memenuhi standar yang seharusnya, biaya kesehatan yang juga mahal membuat kesehatan masyarakat tidak terjamin.

Dalam kondisi yang demikian wajar bila rakyat beranggapan bahwa Bansos (Bantuan Sosial) dan pemberi Bansos sebagai penyelamat kehidupan mereka, sehingga dengan mudah mereka dimanfaatkan bahkan tanpa mereka sadari.

Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang asasnya adalah akidah Islam, maka penerapan syariat Islam atau hukum-hukum Allah Swt. adalah suatu keharusan. Penerapan inilah yang akan melahirkan mekanisme - mekanisme yang tepat sasaran untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dari akarnya. Para pemimpin yang memangku jabatan baik jajaran tertinggi sekelas khalifah sampai ke jajaran paling rendah diwajibkan menjadi muslim yang taat dan patuh terhadap Allah Swt. dan menjalankan hukum-hukum yang diterapkan oleh negara yang bersandar kepada Al-Qur'an.

Mereka digiring dan digembleng oleh sistem ini untuk menjadi individu-individu yang amanah, yang memiliki  kesadaran bahwa apapun yang mereka lakukan sebagai usaha untuk memenuhi kewajibannya  melayani rakyat akan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah Swt.. 

Penerapan syariat Islam secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan mengharuskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan  tidak akan berpihak kepada pihak asing maupun aseng serta melarang penguasaan SDA oleh mereka.

Begitu pula pengelolaan SDA akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat,  sehingga semua kebutuhan pokok baik pangan, sandang maupun papan  juga kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan terjamin pemenuhannya karena bisa diakses seluruh masyarakat dengan mudah dan murah.

Melalui  pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan lapangan kerja yang disediakan terbuka luas sehingga  taraf hidup membaik maka sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan akan menjadi Individu-individu yang mandiri, dengan rasa kesyukuran yang tinggi.

Mereka akan memiliki pendirian yang kokoh dan tekad kuat atas dasar keimanan mereka kepada Allah Swt., yang tidak akan mudah tergoyahkan apalagi hanya dengan iming-iming kesenangan dunia. Dengan pengetahuan mereka tentang politik Islam mereka akan memilih pemimpin dengan kriteria berstandar Islam sehingga bisa menerapkan Islam dan mencapai kesejahteraan menyeluruh seperti yang telah difirmankan Allah Swt. dalam QS Al-Anbiya: 107,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Begitulah dengan risalah yang dibawa oleh Baginda nabi Muhammad saw. yaitu Islam, kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh alam akan terlaksana dengan penerapan syariat Islam secara kafah.