Minimnya Antisipasi dalam Sistem Kesehatan Kapitalisme Terhadap Kasus DBD

TanahRibathMedia.Com—Memasuki musim hujan atau pada saat terjadi perubahan musim, masyarakat mengalami kerasahan pasalnya pada musim tersebut penularan penyakit DBD rentan terjadi. Di Indonesia sendiri DBD atau demam berdarah dengue telah menjadi edemik, artinya penyakit ini akan terus ada setiap tahunnya. 

Berbagai kasus demam berdarah terjadi beberapa wilayah di negeri ini, salah satunya yang terjadi di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin serangan penyakit demam berdarah dengue atau DBD cukup mengkhawatirkan. Data Dinas Kesehatan atau Dinkes ada 74 kasus DBD yang terdeteksi selama Januari 2024 atau sebulan lamanya. Sebanyak empat kasus berakhir dengan kematian. Padahal sepanjang 2023 kasus DBD di kabupaten ini menunjukan angka 154 kasus. Indonesia sebagai negara endemic dengue, menghadapi tantangan yang sama setiap tahunnya. 

Data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) hingga minggu ke-52 tahun 2023 mencatat 98.071 kasus dengan 764 kematian. Demana berdarah dengue atau DBD adalah salah satu malasah kesehatan masyarakat yang utama, apalagi dengan kematian yang cukup tinggi terlebih pada anak-anak. (www.rmolsumsel.id, 30-01-2024)

Demam berdarah tidak dapat dianggap sebagai penyakit yang ringan, karena risiko kematian akibat penyakit  DBD cukup tinggi jika tidak mendapatkan penanganan yang baik. Penderitanya bisa mengalami pendarahan parah dan kerusakan berbagai organ tubuh hingga berujung kepada kematian. Penyakit DBD disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti yang berkembang biang di tempat penampungan air yang biasa dipergunakan sehari-hari seperti bak mandi, tempayan, maupun genangan air yang tidak langsung berhubungan dengan tanah. Terutaman saat musim penghujan, yaitu saat banyak genangan air menjadi tempat favorit nyamuk untuk bertelur.

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit DBD, juga tidak ada obat khusus untuk menyembuhkan orang yang sudah terinveksi virus dengue.

Terulang kasus DBD dari tahun ke tahun menunjukan bahwa negara yang selama ini menerapkan sistem kapitalisme telah gagal menjamin kesehatan bagi setiap warga negaranya. Hal ini tampak dari komersialisasi bidang kesehatan yang membebani masyarakarat. Fasilitas kesehatan sulit di akses masyarakat, kalau pun ada layanannya cenderung tidak lengkap dan kurang berkualitas. Kecuali rakyat yang sanggup membayar dan dengan harga tinggi. Jika jaminan kesehatan bagi yang sakit saja tidak ada, terlebih jaminan terwujudnya ruang hidup yang kondusif bagi peningkatan kesehatan individu rakyat sekaligus sebagai faktor pencegah bagi masyarakat teridap berbagai penyakit. 

Negara gagal menjamin lingkungan yang bersih bagi rakyatnya, faktanya masih banyak pemukiman kumuh dan jarak antar rumahnya tidak ideal menurut kesehatan. Air bersih sulit didapatkan, pengelolaan sampah yang  masih karut-marut, serta faktor lain yang menyebabkan mudahnya DBD menular. 

Kondisi ini makin diperparah oleh sulitnya rakyat memenuhi kebutuhan nutrisi keluarganya, terutama anak-anak yang berada pada fase pertumbuhan. Akibatnya imun mereka rendah dan mudah terpapar penyakit. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menyumbang ikut andil tingginya kasus DBD. Betapa banyak orang yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan demi mencegah penularan penyakit. Wajar jika ditemukan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka masih sangat beresiko terhadap penularan DBD.

Jaminan kesehatan dan lingkungan yang bersih mustahil terwujud dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Sebab kesahatan adalah objek yang dikomersilkan, demikian pula air bersih yang jauh dari penyakit hanya bisa diperoleh dengan membeli di PDAM harganya pun semakin meningkat.

Kemiskinan ekstrem yang masih banyak melanda masyarakat negeri ini tentu menghambat mereka memperolehnya. Sistem kapitalisme telah menjadikan air yang merupakan kepemilikan publik dikomersilkan. Sistem ini juga telah menyebabkan kemiskinan ditengah masyarakat. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa kegagalan mencegah penularan DBD di negeri ini bersifat sistemis yakni dijadikannya sistem Kapitalisme-Sekuler sebagai pijakan dalam bernegara.

Persoalan penyakit menular seperti DBD dan penyakit menular lainnya, sejatinya akan tuntas melalui penerapan aturan Islam dalam segala aspeknya dalam kehidupan. Islam memandang bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara atas rakyatnya individu per individu. Negara dalam Islam atau Khil4f4h berfungsi sebagai ra’in atau pengurus urusan umat termasuk menyediakan lingkungan bersih dan layanan kesehatan gratis dan berkualitas. Air dalam pandangan Islam masuk dalam kategori harta kepemilikan umum sehingga negara wajib menyediakannya secara gratis. Jika perlu mengolahnya menjadi air bersih dan didistribusikan sampai seluruh rakyat bisa menikmatinya.

Kehadiran politik kesehatan Islam yang dijalankan Khil4f4h meniscayakan terwujudnya upaya promotif – preventif bagi terawatnya kesehatan setiap individu rakyat sepanjang hayatnya. Khil4f4h akan memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dengan tata ruang kota yang rapi, bersih, dan sesuai dengan standar tata ruang perkotaan ideal. Di samping itu, negara juga akan melakukan edukasi yang mengiring masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Semua ini tentu didukung oleh pendidikan Islam yang membentuk kepribadian Islam masyarakat, sehingga dorongan untuk hidup sehat bukan hanya agar terhindar dari berbagai penyakit tetapi dorongan ruhiyah. 

Dalam mencegah kasus DBD, negara akan meningkatkan peran keluarga untuk melakukan pemantauan, pemerikasaan dan pemberantasan jentik. Negara akan memastikan adanya upaya pencegahan dipahami sejak didini oleh masyarakat dan membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi kegiatan ini.

Dengan sistem kesehatan Islam yang kuat dan tangguh, segala pembiayaan kesehatan serta fasilitas kesehatan yang memadai bisa diakses oleh setiap warga dengan gratis hingga ke berbagai pelosok negeri. Kesiapan rumah sakit untuk  menangani penderita yang membutuhkan rawat inap dan negara akan memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan latar belakang pasien yang dirawat. Demikianlah negara Khil4f4h memberikan layanan kesehatan masyarakat dengan mutu pelayanan terbaik. 

Khalifah (pemimpin)sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap kelestarian kesehatan rakyatnya akan menjalankan perannya dengan penuh amanah. Sebab kekuasaan dalam Islam dipahami sebagai amanah yang akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat.